PUPR Berhasil Ubah 39 Ribu Ha Kawasan Permukiman Kumuh Jadi Layak Huni
PerbesarADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR ) melaksanakan kegiatan National Slum Upgrading Project (NSUP)-Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang diinisiasi sejak 2016.
ADVERTISEMENT
Kegiatan itu dalam rangka percepatan penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh serta mendukung Gerakan 100-0-100 sesuai amanat RPJMN 2015-2019 serta RPJMN 2020-2024.
Program KOTAKU bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.
Lokasi pendampingan Program KOTAKU mencapai 11.332 desa/kelurahan di 330 kota/kabupaten di 34 provinsi.
Dengan sasaran meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan, menurunkan luasan permukiman kumuh, serta penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh.
Hingga akhir 2022, melalui pendekatan kegiatan infrastruktur skala lingkungan dan infrastruktur skala kawasan, NSUP-Program KOTAKU telah berkontribusi dalam pengurangan luasan kawasan kumuh sebesar 39.094 hektare.
ADVERTISEMENT
NSUP-Program KOTAKU telah melakukan pendampingan dalam rangka penanganan permukiman kumuh kepada pemda dan masyarakat pada sejumlah 304 Pokja PKP, 153 Forum PKP, 11.059 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan 2.099 Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP).
2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan NSUP-Program KOTAKU, sehingga orientasi pendampingan lebih kepada strategi pengakhiran program (exit strategy) dan keberlanjutan program (program sustainability).
Untuk itu, dilaksanakan rangkaian kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat/Pemerintah Daerah (PKM) sekaligus penyiapan strategi keberlanjutan melalui rangkaian workshop di tingkat regional dan tingkat pusat.
Pada 23–25 Mei 2023 telah dilaksanakan Workshop Regional “Aksi Penanganan Kumuh Berkelanjutan” di Kota Surakarta sebagai salah satu lokasi praktik baik peremajaan kawasan kumuh melalui kolaborasi.
Dalam Workshop Regional tersebut diperoleh draft rekomendasi keberlanjutan yang dirumuskan bersama 56 Pokja PKP kabupaten/kota untuk dapat menjadi masukan terhadap perumusan kebijakan di tingkat pusat dan aksi tindak lanjut penanganan kumuh di daerah usai berakhirnya NSUP-Program KOTAKU.
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, diselenggarakan kegiatan Workshop Nasional “Semangat Merangkai Aksi (Semarak) Keberlanjutan Penanganan Kumuh” pada 19-21 Juni 2023, dengan puncak acara deklarasi keberlanjutan perwakilan pemda dari 123 kabupaten/kota.
ADVERTISEMENT
Tujuan workshop ini adalah sebagai sarana menyampaikan capaian, pembelajaran dan praktik baik yang didapat selama pelaksanaan NSUP-Program KOTAKU 2017-2022, serta mendorong komitmen pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk melaksanakan kegiatan penanganan kumuh secara berkelanjutan.
Workshop Nasional Semarak Keberlanjutan Penanganan Kumuh menghadirkan beberapa narasumber antara lain Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PUPR Wahyu Kusumosusanto, Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti.
Lalu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kementerian Dalam Negeri Erliani Budi Lestari, dan Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Aria Indra Purnama, dengan moderator Olga Lydia.
Selain itu juga digelar sharing session dengan narasumber dari Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kementerian ATR/BPN, sebagai sarana berbagi pengalaman dalam mewujudkan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Indonesia.
ADVERTISEMENT
Sementara itu, turut dilaksanakan bazar program berupa pameran foto kegiatan di 20 kabupaten/kota yang didampingi Program KOTAKU.
(LAN)