Purnawirawan TNI hingga Budayawan Bentuk F-PDR, Lawan Pemilu Curang

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bertemu dengan Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Sejumlah tokoh dari kalangan militer, pemuda, hingga budayawan mendirikan Sekretariat Bersama Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (Sekber F-PDR) pada Sabtu (9/3). Forum ini didirikan setelah melihat kondisi Pemilu 2024 yang dinilai penuh kecurangan.

Dalam deklarasi itu, terlihat sejumlah tokoh seperti TB Hasanuddin, eks KSAU Marsekal (purn) TNI Agus Supriatna, Mantan KSAL Laksamana (Purn) TNI Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie, budayawan M. Sobary, Laksamana Madya (Purn) TNI Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu.

"Sekber F-PDR berjuang dengan semangat merah putih dan dengan patriotisme yang tinggi berjuang bagi terwujudnya cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 berdasarkan pemikiran para pendiri bangsa, Pancasila, UUD 1945, guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, serta berjuang bagi kepemimpinan Indonesia di dunia internasional," kata Sekretaris Eksekutif F-PDR Rudy S. Kamri di Diponegoro 72, Jakarta.

Sejumlah tokoh mendeklarasikan Front Penyelemat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR) melawan kecurangan pemilu. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Kedua, lanjut dia, forum ini berjuang bagi terwujudnya tata negara dan tata pemerintahan yang memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara, yang ditandai dengan sikap kenegarawanan pemimpin untuk berani melawan nepotisme, kolusi, dan korupsi.

"Ketiga, Sekber F-PDR menyatakan bahwa Pemilu 2024 adalah praktik nyata dari abuse of power yang dilakukan Presiden Jokowi baik cara secara langsung maupun tidak langsung, dan nyata-nyata berpihak pada paslon 02, terutama keterlibatan anak kandungnya Gibran Rakabuming. Pemilu 2024 adalah pemilu paling buruk dan paling brutal karena melibatkan alat-alat negara dan sumber daya negara," jelas dia.

Keempat, lanjut Rudy, Sekber F-PDR membuka ruang bagi seluruh anak bangsa yang akan menyatukan diri dalam perjuangan mewujudkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, mengedepankan supremasi hukum, dan memastikan netralitas negara.

Kelima, lanjut dia, Sekber F-PDR menjadikan tempat ini sebagai pusat koordinasi, komunikasi, dan perlawanan secara terukur dengan jalan hukum, politik, kebudayaan, dan pergerakan rakyat.

"Berkaitan dengan hal tersebut, maka Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi akan mengadakan Mimbar Demokrasi di Rumah Perjuangan ini. Mimbar Demokrasi ini akan menjadi pusat penyampaikan keprihatinan atas matinya demokrasi Indonesia dan mengundang seluruh pihak untuk menyampaikan pidato politiknya di dalam menyikapi berbagai persoalan umat, bangsa, dan negara," kata Rudy.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hadiri undangan Front Penyelemat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR) melawan kecurangan pemilu, Sabtu (9/3/2024). Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga hadir dalam deklarasi itu sebagai undangan. Hasto menilai, dengan adanya Sekber F-PDR akan menjadi suatu agenda yang menata masa depan bangsa dan negara berdasarkan tujuan Proklamasi 17 Agustus 1945, mengarusutamakan nilai kebangsaan.

“Karena ini menyangkut masa depan Indonesia sebagai bangsa, mengingat pemilu adalah mekanisme konstitusional yang seharusnya mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan kejujuran, ini semua telah dilanggar,” tegasnya.

Hasto mengatakan pihaknya diundang dan bukan mewadahi Sekber F-PDR itu. Namun pihaknya memberi dukungan atas prakarsa dan konsolidasi kelompok-kelompok civil society yang terus bergerak.

“Bahkan para guru-guru besar, tokoh-tokoh perguruan tinggi, civil society itu terus melakukan konsolidasi. Karena apa? Karena mereka juga terbangun spritnya setelah dikatakan oleh Presiden Jokowi bahwa ini adalah residu politik,” ujar Hasto.

“Pernyataan-pernyataan kritis dari para guru besar, para tokoh-tokoh civil society itu dikatakan sebagai residu politik. Apalagi itu dikatakan di hadapan Panglima TNI dan juga Kapolri. Sehingga ketika (ada pernyataan) residu politik inilah akhirnya malah menyulut berbagai pergerakan-pergerakan yang masif dari kelompok civil society,” tambahnya.