Purnawirawan TNI saat RDP di Komisi I: Demo Tolak Dwifungsi Tidak Murni, Pesanan

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR dengan Para Pakar membahas masukan pakar terhadap isu-isu terkait perubahan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Komisi I menggelar rapat dengar pendapat bersama sejumlah ahli membahas RUU TNI. Salah satu narasumber yang diundang adalah Mayjen TNI (purn) Rodon Pedrason.

Dalam rapat tersebut, ia menyinggung soal demo mahasiswa #IndonesiaGelap. Pada demo itu, mahasiswa menuntut beberapa hal termasuk menolak dwifungsi TNI, atau membuka peluang TNI menduduki jabatan sipil.

Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (17/2/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

“Ada juga demo tentang 'Indonesia Gelap', Ini kan kontradiktif, ada beberapa 7 hal yang mereka sampaikan, tapi yang jadi perhatian saya mereka menolak dwifungsi, saya pikir bukan bicara dwifungsi, ini pesanan,” kata Rodon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/3).

Ia menyebutkan, tuntutan tersebut adalah titipan dan bukan murni tuntutan dari Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM SI.

“Bukan murni, bukan pure dari mahasiswanya,” ujarnya.

Rodon menambahkan, mahasiswa mungkin saja berniat menganggu pemerintahan Prabowo yang merupakan purnawirawan TNI.

"Kenapa mereka berpikir tentang itu kalau sekarang pemerintahan yang ada, presidennya mantan militer, seorang jenderal," ucap Rodon.

Hingga saat ini, rapat masih berlangsung.

Demo #Indonesiagelap sebelumnya digelar beberapa hari di seluruh Indonesia. 7 tuntutan mereka adalah meminta presiden mencabut Inpres Nomor 1 tahun 2025, transparansi status pembangunan, transparansi program Makan Bergizi Gratis, hingga menolak dwifungsi TNI.

Pihak pemerintah dalam hal ini Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi sempat menemui para mahasiswa dan berjanji untuk mempelajari tuntutan mahasiswa mulai dari evaluasi MBG hingga dwifungsi TNI.