Puspom TNI Belum Sita Aset Hasil Korupsi Eks Kabasarnas: Masih Sinkronkan Data

Konferensi pers Danpuspom TNI, Marsda TNI R Agung Handoko dan Ketua KPK, Firli Bahuri terkait penetapan tersangka kasus suap di Basarnas oleh kedua anggota TNI HA dan ABC di kantor Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin (31/7/2023). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Puspom TNI hingga kini masih melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan eks Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas), Marsdya Henri Alfiandi. Aset hasil korupsi miliknya kini bakal disita.

Danpuspom TNI, Marsekal Muda Agung Handoko mengatakan, pihaknya kini masih masih berkoordinasi dengan KPK, sekaligus menggandeng PPATK untuk melakukan penyitaan.

"Data dengan KPK, masih sinkronkan lagi. Terus dengan PPATK juga begitu, kita klop kan lagi supaya sita asetnya nggak keliru," ujar Agung di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (20/9).

Danpuspom TNI Marsda TNI Agung Handoko di KPK Jumat (28/7/2023). Foto: Haya Syahira/kumparan

Hingga saat ini, Agung mengaku, penyidik masih berfokus melakukan penyitaan aset terhadap Marsdya Henri. Sementara terhadap satu tersangka dari unsur militer lainnya, Letkol Afri Budi Cahyanto, belum dilakukan.

"(Penelusuran baru terhadap) satu (orang), Kabasarnas," tuturnya.

Puspom TNI resmi menetapkan Marsdya TNI Henri dan Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka. Keduanya dijerat sebagai tersangka penerima suap.

Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi di Kantor Pusat Basarnas, Jakarta, Kamis (16/2/2023). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Dalam kasus ini, Henri dan Afri diduga menerima suap yang nilainya hingga Rp 88,3 miliar. Suap diduga terkait pengaturan lelang sejumlah proyek di Basarnas tahun 2021-2023. Uang itu disebut sebagai Dana Komando.

Selaku tersangka penerima suap, Henri Alfiandi dan Afri, dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.