Putin Minta Krisis Niger Diselesaikan Lewat Resolusi Damai

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Presiden Rusia Vladimir Putin, Foto: Alexander Kazakov / SPUTNIK / AFP
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Rusia Vladimir Putin, Foto: Alexander Kazakov / SPUTNIK / AFP

Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara lewat telepon dengan pemimpin militer Mali Assimi Goita pada Selasa (15/8). Mereka membahas situasi di Niger.

Niger dihantam kudeta pada 26 Juli 2023. Presiden yang terpilih secara demokratis Mohammed Bazoum terguling dan ditahan militer sampai sekarang.

Lewat unggahan di X, Goita mengatakan Putin menekankan pentingnya resolusi damai terhadap situasi yang stabil di wilayah Sahel.

Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Niger dan Rusia saat mereka berkumpul selama rapat umum untuk mendukung junta Niger di Niamey pada 30 Juli 2023. Foto: AFP

Kremlin dalam pernyataan menyampaikan bahwa komunikasi itu diinisiasi oleh Mali.

"Pihak-pihak secara khusus membahas situasi terkini di wilayah Sahel-Sahara dan menekankan pentingnya menyelesaikan situasi di Republik Niger dengan cara satu-satunya lewat yaitu cara politik dan diplomatik damai," ucap Kremlin.

Niger dikenal sebagai mitra penting baik bagi Barat mau pun China dan Rusia. Sebab, Niger adalah salah satu negara penghasil minyak dan uranium.

kumparan post embed

Setelah kudeta terjadi, pihak Barat mengkhawatirkan semakin kuatnya pengaruh Rusia di Niger.

Ketakutan Barat muncul karena warga Niger menyerukan Rusia dalam berbagai demo. Sejumlah warga bahkan mengibarkan bendera Rusia di sejumlah tempat.

Ancaman Perang

Barat dan beberapa pemerintahan demokratis di Afrika telah meminta agar Bazoum kembali ke jabatannya. Namun, permintaan itu ditolak junta Niger.

Penguasa Niger bahkan menolak ajakan negosiasi.

Panglima militer di Afrika Barat anggota blok ekonomi ECOWAS, pada Kamis dan Jumat pekan ini dijadwalkan bertemu di Ghana.

Pertemuan itu akan membahas persiapan intervensi militer ke Niger. ECOWAS menegaskan, opsi tersebut bisa diambil hanya bila diplomasi gagal.