Putin Resmikan Aneksasi 4 Wilayah Ukraina: Rakyat Telah Membuat Keputusan
·waktu baca 5 menit
PerbesarPresiden Rusia, Vladimir Putin, menyampaikan 'pidato besar' dalam upacara di Aula St. George yang megah di Istana Grand Kremlin di Moskow pada Jumat (30/9).
Putin terakhir kali menyampaikan pidato besar secara langsung pada dini hari pada 24 Februari. Momen itu menandai pengerahan puluhan ribu tentaranya untuk menyerang tetangganya, Ukraina.
Invasi Rusia ke Ukraina kini menjadi perang terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II, serta ujian terbesar dalam 23 tahun kekuasaan Putin.
Pidato selanjutnya datang pada titik paling kritis dalam empat masa jabatannya. Putin telah secara resmi menandatangani perjanjian aneksasi untuk menggabungkan empat wilayah Ukraina.
"Rakyat telah membuat keputusan mereka di referendum di wilayah Ukraina. Ada empat wilayah baru Rusia. Pilihan orang untuk bergabung dengan Rusia didasarkan pada sejarah," ujar Putin, dikutip dari Reuters, Jumat (30/9).
"Rezim Kiev telah mengancam mereka yang berpartisipasi dalam referendum dengan represi. Kiev harus menghormati kehendak masyarakat. Kami akan membela tanah kami dengan segala cara," lanjut dia.
Kepala pemerintahan pro-Rusia di keempat wilayah pendudukan menghadiri upacara tersebut secara langsung. Mereka datang dari Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia di Ukraina.
Pemerintah keempat provinsi itu telah mengajukan penggabungan dengan Rusia. Panggung dengan layar proyektor raksasa lantas berdiri di Lapangan Merah di Moskow. Papan reklame di area itu tampak bertuliskan 'Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson—Rusia!'.
Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR) mendeklarasikan kemerdekaan dari Ukraina pada 2014. Putin mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai republik berdaulat sesaat sebelum meluncurkan 'operasi militer khusus' ke Ukraina.
Putin kemudian menandatangani dua dekrit yang mengakui Kherson dan Zaporizhzhia sebagai wilayah independen pada Kamis (29/9). Dokumen itu adalah perantara menuju aneksasi.
Referendum untuk bergabung dengan Rusia berlangsung dari 23 hingga 27 September. Rusia menyebut pemungutan suara itu bersifat sukarela, mematuhi hukum internasional, dan partisipasi pemilihnya tinggi. Hasil pemungutan suara mencerminkan pernyataan tersebut.
Hingga 93,11 persen pemilik suara di Zaporizhzhia memilih untuk bergabung dengan Rusia. Begitu pula bagi lebih dari 87,05 persen penduduk yang berpartisipasi di Kherson, serta 98,42 persen pemilih di Luhansk. Donetsk bahkan mendapati 99,23 persen dukungan suara.
Wilayah Pendudukan Rusia
Pasukan Ukraina berhasil mencegah pergerakan militer Rusia melalui Zaporizhzhia pada Maret. Tetapi, pasukan Rusia telah telanjur merebut kota-kota besar seperti Mariupol di Provinsi Donetsk, Melitopol di Provinsi Zaporizhzhia, dan Kherson di Provinsi Kherson.
Provinsi-provinsi tersebut membentuk jalur darat antara Rusia menuju Semenanjung Krimea. Rusia telah terlebih dahulu mencaplok Semenanjung Krimea pada 2014. Tetapi, wilayah itu sebelumnya hanya terhubung ke daratannya melalui jembatan.
Empat wilayah yang baru bergabung mencakup sekitar 90.000 kilometer persegi atau 15 persen dari keseluruhan Ukraina. Dengan memperhitungkan Semenanjung Krimea, Rusia merenggut wilayah nyaris seukuran Negara Bagian Pennsylvania di Amerika Serikat (AS).
Kendati demikian, deklarasi aneksasi tak berarti keempat wilayah itu sungguh menjadi bagian dari Rusia. Ketika Putin bersiap meresmikan aneksasi, bendera Ukraina masih berkibar di gedung pemerintahan ibu kota regional Provinsi Zaporizhzhia pada Kamis (29/9).
Hingga kini, Kremlin belum sepenuhnya mengontrol keempat wilayah tersebut secara militer maupun politik. Ukraina masih mengendalikan seperempat wilayah Zaporizhzhia, termasuk Ibu Kota Zaporizhzhia.
Ketika ditanyai tentang kendali Kherson dan Zaporizhzhia yang masih berada di tangan Ukraina, Rusia tidak bisa memberikan jawaban.
"Saya perlu mengklarifikasi ini, saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini sekarang," ujar juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, dikutip dari AFP/
Putin lantas harus menegaskan otoritas dan kendalinya, sementara Ukraina menggencarkan serangan untuk merebutnya kembali dan Barat menjanjikan bantuan senjata untuk Ukraina. Pejabat lokal pun menolak untuk menerima aneksasi Rusia.
"Referendum itu palsu, itu teater," tegas Wali Kota Enerhodar di Provinsi Zaporizhzhia yang diasingkan, Dmytro Orlov, dikutip dari The Washington Post.
"Mereka tidak mengubah apa pun untuk kami, kami masih melakukan pekerjaan kami," lanjut dia.
Situasi di daerah tersebut mencerminkan Semenanjung Krimea pada 2014. Pihak berwenang Ukraina masih membayarkan upah pegawai pemerintah daerah, dokter, hingga guru. Ukraina tetap mengirimkan pasokan medis dan kemanusiaan lainnya untuk warga setempat pula.
Ketika seorang bayi lahir di wilayah pendudukan, Ukraina membuatkan dokumen identitas bagi keluarga yang memintanya. Garis antara pos pemeriksaan Rusia dan posisi militer Ukraina pun hanya terbagi beberapa kilometer bagi penduduk Zaporizhzhia.
Para dokter terlihat memimpin konvoi kendaraan pribadi melintasi garis tersebut pada Kamis (29/9). Sebagian dari mereka berniat menjemput anggota keluarganya, sedangkan yang lainnya sedang menjalani misi untuk menyelamatkan jiwa.
"Orang-orang membutuhkan kami di sana," ujar salah satu dari mereka, Vitaly.
Konsekuensi Aneksasi
Aneksasi wilayah Ukraina berpotensi membanting pintu diplomasi hingga tertutup erat bagi Rusia. Ukraina mengecilkan pencaplokan dan menjanjikan tanggapan keras. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, juga menyerukan bantuan senjata tambahan dari Barat.
Menjawab seruan Zelensky, Amerika Serikat (AS) mengumumkan paket bantuan persenjataan senilai USD 1,1 miliar (Rp 16 triliun). Washington akan menjatuhkan sanksi pula terhadap Rusia.
Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, turut mengeluarkan pernyataan untuk mengecam Rusia pada Rabu (28/9). Dia memperingatkan, dunia sedang berada dalam bahaya.
Dewan Keamanan PBB akan mengadakan voting atas resolusi untuk mengutuk referendum itu pada Jumat (30/9). Namun, langkah tersebut tampaknya tak akan lolos akibat hak veto Rusia.
"Referendum tidak boleh diterima," tegas Guterres.
Mengabaikan kecaman-kecaman itu, Putin melanjutkan mobilisasi parsial pasukan cadangan untuk berperang di Ukraina. Tindakannya menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan bahwa konflik akan memanjang, hingga bahkan menjerat NATO.
Sebab, Putin memperingatkan, pihaknya dapat menggunakan senjata nuklir untuk mempertahankan wilayah yang telah bergabung dengan Rusia. Serangan terhadap wilayah-wilayah itu juga bisa mendorong Putin mengumumkan darurat militer di Rusia.
Berkat memasok senjata untuk Ukraina, NATO bisa dianggap sebagai pihak yang terlibat secara langsung dalam perang dengan Rusia. Skenario semacam itu akan mengobarkan Perang Dunia III.
Tetapi, Putin tampaknya siap menghadapi perang yang panjang. Dengan demikian, Ukraina pun berisiko mendapati dukungan yang melemah dari Barat. Pada akhirnya, Putin mempertaruhkan eskalasi sebagai ultimatum bagi Ukraina dan Barat.
"Putin meningkatkan taruhannya," ujar analis politik dan pendiri R.Politik, Tatiana Stanovaya, dikutip dari The Guardian.
"Ini adalah demonstrasi bahwa Rusia tidak siap untuk bernegosiasi, tidak siap untuk membuat konsesi apa pun, dan siap menggunakan segala cara yang ada untuk mencapai tujuan strategisnya," lanjut dia.