Putra Mahkota Abu Dhabi, MBZ, Diprediksi Akan Jadi Presiden Baru UEA

Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Foto: Adem ALTAN / AFP

Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed (MBZ) Al Nahyan diprediksi akan menjadi presiden UAE, menggantikan kakaknya Sheikh Khalifa bin Zayed yang wafat pada Jumat (13/5/2022).

Sesuai konstitusi, kursi kepresidenan untuk sementara waktu akan dipegang oleh Wakil Presiden dan Perdana Menteri Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum.

Setelah itu, Dewan Tertinggi Federal akan bertemu dalam waktu 30 hari untuk memilih presiden pengganti Sheikh Khalifa.

Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. Foto: REUTERS/WAM

“Pada saat kekosongan jabatan Presiden atau Wakilnya karena kematian atau pengunduran diri Dewan Tertinggi akan dipanggil ke dalam sesi dalam waktu satu bulan dari tanggal tersebut untuk memilih seorang pengganti kantor yang kosong,” demikian tertulis dalam konstitusi UEA, pasal 53.

Di UEA, Presiden dan wakil presiden dipilih setiap lima tahun oleh Dewan Tertinggi Federal. Meskipun perdana menteri UEA secara resmi ditunjuk oleh presiden, setiap wakil presiden UEA juga menjabat sebagai perdana menteri.

Biasanya, seorang syekh dari Emirat Abu Dhabi memegang jabatan presiden dan seorang syekh dari Emirat Dubai memegang jabatan wakil presiden dan perdana menteri.

Diberitakan Reuters, para diplomat dan analis memprediksi MbZ akan terpilih menjadi presiden baru UEA.

Sebelumnya, MbZ telah memegang kekuasaan de facto UEAsejak Sheikh Khalifa mengalami serangan stroke pada 2014 dan berhenti terlibat dengan sebagian besar urusan negara.

Terpilihnya MbZ akan semakin menguatkan kekuatan Abu Dhabi dalam pemerintahan UEA yang mulai berkembang sejak awal kepemimpinan Khalifa pada 2004 lalu.

Ini akan terjadi di tengah ketegangan hubungan Abu Dhabi dengan Amerika Serikat setelah Washington tampak melepaskan diri dari masalah keamanan UEA.

"Tidak banyak yang akan berubah dalam kebijakan luar negeri & domestik UEA, kecuali MbZ akan memiliki lebih sedikit alasan untuk mencari konsensus dengan Dubai & Emirat lainnya," cuit seorang peneliti Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, Cinzia Bianco.

Penulis: Airin Sukono