Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
Putri Thaksin Shinawatra, Paetongtarn, Resmi Jadi PM Termuda di Thailand
16 Agustus 2024 13:26 WIB
ยท
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
Paetongtarn Shinawatra terpilih sebagai Perdana Menteri Thailand pada Jumat (16/8). Perempuan 37 tahun itu menjadi keluarga Shinawatra ketiga yang menduduki jabatan kepala pemerintahan.
ADVERTISEMENT
Selain itu ada pula sejarah yang diciptakan putri eks PM Thaksin Shinawatra. Ia menjadi PM termuda sepanjang sejarah Negeri Gajah Putih.
Paetongtarn menggantikan posisi Srettha Thavisin. Pengusaha real estate itu dipecat oleh Mahkamah Konstitusi akibat pelanggaran moral, demikian dikutip dari Reuters.
Terpilihnya Paetongtarn terwujud setelah Partai Pheu Thai menominasikan dirinya menjadi pengganti Thavisin pada Kamis (15/8). Partai koalisi pemerintahan lainnya tidak memberikan alternatif lain untuk menggantikan Thavisin.
Partai terbesar ketiga di parlemen Bhumjaithai menyatakan, mereka setuju mendukung Paetongtarn memimpin pemeringatan Thailand.
Dalam pemungutan suara di parlemen, sebanyak 319 atau hampir dua pertiga anggota mendukung Paetongtarn.
Saat terpilih Paetongtarn tidak berada di kantor parlemen. Ia menonton pemungutan suara dari kantor Partai Pheu Thai.
ADVERTISEMENT
Pendatang Baru
Paetongtarn baru saja terjun ke dunia politik dan tak pernah menduduki jabatan di Pemerintahan Thailand.
Akan tetapi Paetongtarn berasal dari keluarga berpengaruh di Thailand keluarga Shinawatra.
Sang ayah Thaksin Shinawatra adalah PM Thailand pada 2001 sampai 2006. Selama ini Thaksin dikenal sebagai politikus paling berpengaruh di Thailand.
Tante Paetongtarn, Yingluck Shinawatra, pernah pula menjabat sebagau PM. Sama seperti Thaksin, jabatan Yingluck lepas akibat tekana militer.
Thaksin sendiri baru kembali ke Thailand usai 15 tahun diasingkan. Itu terwujud setelah Partai Pheu Thai berhasil membentuk koalisi pemerintahan