Putusan MK: Peserta Pemilu Dilarang Edit Foto Berlebihan Pakai AI

Suasana sidang dengan agenda pembacaan putusan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di Ruang Sidang MK, Jakarta, Kamis (2/1/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Mahkamah Konstitusi membacakan putusan terhadap gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pasal yang digugat dalam perkara ini adalah Pasal 1 angka 35 tentang frasa “citra diri”.

Berikut bunyi dari Pasal 1 angka 35:

Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu

Pemohon perkara yakni advokat bernama Gugum Ridho Putra. Ia menilai Pasal 1 angka 35 bertentangan dengan Pasal 22E Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

Pemohon menjelaskan, citra diri berupa foto yang diedit sedemikian rupa bertentangan dengan Pasal 22E.

MK dalam amar putusannya, mengabulkan perkara tersebut untuk sebagian. MK memperbolehkan kandidat menggunakan foto yang diedit namun masih dalam batas wajar.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang MK, Jakarta, Kamis (2/1).

Petugas KPU memeriksa surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden di gudang logistik KPU Jakarta Pusat, GOR Cempaka Putih, Jakarta, Senin (5/2/2024). Foto: Erlangga Bregas Prakoso/ANTARA FOTO

Namun, MK melarang kandidat menggunakan foto yang telah diedit oleh Artificial Intelligence (AI) secara berlebihan karena bertentangan dengan hukum.

“Menyatakan frasa "citra diri" yang berkaitan dengan foto/gambar dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai foto/gambar tentang dirinya yang original dan terbaru serta tanpa direkayasa/dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial (artificial intelligence),” sambungnya.

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (kanan) didampingi hakim konstitusi Saldi Isra (kiri) memimpin sidang pleno khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2024 dan Pembukaan Masa Sidang 2025 Mahkamah Konstitusi di ruang sidang Gedung MK, Jakarta, Kamis (2/1) Foto: ANTARA FOTO/Fauzan

Pertimbangan MK

Dalam pertimbangannya, MK menilai penggunaan foto atau citra diri yang diedit sedemikian rupa secara berlebihan semangatnya tidak sesuai dengan Pasal 22E UU NRI 1945.

“Terhadap fakta hukum demikian berakibat keberadaan norma Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 sepanjang frasa citra diri yang berkaitan dengan foto/gambar peserta pemilu yang dipoles dan dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi AI menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sejalan dengan asas pemilu bebas, jujur dan adil,” kata Hakim Konstitusi, Saldi Isra, saat membacakan bagian pertimbangan.

MK menilai, foto yang diedit secara berlebihan dapat menyebabkan manipulasi ekuitas merek kandidat dengan menaikkan daya tarik, rasa suka, kualitas dan loyalitas pemilih terhadap kandidat.

“Informasi yang tidak benar dapat merusak kemampuan pemilih untuk mengambil keputusan secara berkualitas, sehingga hasil citra diri yang direkayasa/dimanipulasi secara berlebihan tidak hanya merugikan pemilih secara individual namun juga merusak kualitas demokrasi,” kata Saldi Isra.

Sejumlah pedagang mainan balon berada dekat Alat Peraga Kampanye (APK) Calon Legislatif (Caleg) yang terpasang di bangunan. Foto: ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi