Putusan MK: Pilkada Banjarbaru PSU di Semua TPS, Paslon Vs Kolom Kosong

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (kanan) didampingi Wakil Ketua MK Saldi Isra (kiri) memimpin sidang pengucapan putusan sela (dismissal) sengketa Pilkada 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan sengketa Pilkada Banjarbaru 2024 yang dilayangkan oleh Koordinator Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan Muhamad Arifin.

Dalam putusannya, MK memerintahkan KPU Kota Banjarbaru untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) dengan memuat kolom paslon nomor urut 1 Erma Lisa Halaby dan Wartono melawan kolom kosong.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusannya, di ruangan sidang Gedung MK, Senin (24/2).

Dalam pelaksanaan PSU itu, MK memerintahkan KPU Kota Banjarbaru agar tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Pindahan yang sama dengan hari pemungutan suara 27 November 2024.

"Dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 kolom yang terdiri atas 1 kolom yang mencantumkan pasangan calon nomor urut 1 Erma Lisa Halaby dan Wartono, dan 1 kolom kosong yang tidak bergambar," kata Suhartoyo.

Proses pemilihan itu, kata dia, dilaksanakan dan dihitung sebagaimana mekanisme pemilihan dengan satu pasangan calon dan dilaksanakan dalam waktu 60 hari sejak putusan diucapkan Mahkamah.

"Dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah," imbuh dia.

MK juga menyatakan bahwa keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, dibatalkan.

Ilustrasi gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Aditia Noviansyah

Pilkada Banjarbaru 2024 memang sempat menuai sorotan publik hingga berpolemik. Awalnya, dua paslon bakal bertarung untuk berebut tiket sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru.

Dua paslon itu yakni Lisa Halaby-Wartono sebagai nomor urut 1 dan Aditya Mufti Ariffin-Said Abdullah yang memegang nomor urut 2. Namun, pada 31 Oktober 2024, KPU Banjarbaru membatalkan pencalonan Aditya-Said.

Pembatalan itu lantaran Aditya-Said diduga melakukan pelanggaran administratif. Kendati didiskualifikasi, KPU Kota Banjarbaru tidak menerapkan sistem paslon melawan kotak kosong.

Dengan adanya putusan diskualifikasi tersebut, bila ada warga yang mencoblos Aditya-Said, perolehan suaranya dinilai tidak sah. Akibatnya, paslon Lisa-Wartono diputuskan mendapat suara 100 persen.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih kemudian menyatakan bahwa MK meyakini telah terjadi kondisi khusus dalam Pilkada Banjarbaru 2024.

Kondisi itu kemudian berimbas pada munculnya anomali atau ketidakwajaran dalam penetapan suara sah di Pilkada Banjarbaru 2024.

"Dalam batas penalaran yang wajar, setiap Pemilukada yang nyata-nyata hanya diikuti oleh satu pasangan calon seharusnya diterapkan dengan mekanisme yang sama dan tidak diperlakukan berbeda satu sama lain, serta harus menghindari menggunakan mekanisme yang berimplikasi pada pertentangan tata cara penentuan suara sah," tutur Hakim Enny membacakan pertimbangannya.

"Penerapan mekanisme dan tata cara yang sama ini merupakan bentuk kesamaan perlakuan dan suatu keniscayaan demi terwujudnya kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan Pemilukada," jelas dia.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengikuti sidang perdana perselisihan hasil Pemilu (PHPU) atau Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Dengan kondisi tersebut, MK menilai bahwa pelaksanaan Pilkada Banjarbaru 2024 hanyalah diikuti oleh satu pasangan calon saja.

Menurut Enny, KPU Kota Banjarbaru selaku Termohon penting untuk menerapkan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengabaikan kepentingan yang lebih besar dan utama, yaitu hak warga negara untuk memberikan suaranya.

Hak tersebut, lanjut dia, tidak semata-mata diartikan sebagai hak untuk datang ke TPS dan memberikan suara saja, namun juga meliputi hak untuk memberikan suara yang bernilai dan memiliki makna.

Menurut Enny, pelaksanaan Pilkada dengan satu pasangan calon tanpa adanya pilihan untuk mencoblos kolom kosong sebagai pernyataan tidak setuju dengan keterpilihan pasangan calon tersebut, menyebabkan dalam pemilihan tersebut sesungguhnya tidak terdapat pilihan yang bermakna.

"Dengan perkataan lain, meskipun pemilih tetap memiliki hak untuk memberikan suara di tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara, namun hak tersebut diterapkan dengan menghilangkan nilai dan makna dari suara yang telah diberikan," ucap Enny.

Enny menekankan bahwa pelaksanaan Pilkada Banjarbaru tersebut sejatinya telah merenggut hak pemilih untuk memberikan suaranya secara bermakna dan memiliki nilai suara.

Padahal, kata dia, hak untuk memberikan suara atau hak untuk memilih merupakan penerapan langsung hak konstitusional sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945.

"Pemilihan umum yang diterapkan demikian, sesungguhnya bukanlah pelaksanaan pemilihan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan tidak dapat dibenarkan," tegasnya.

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat berbincang saat sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO

Dengan kondisi tersebut, Enny menyatakan bahwa sesungguhnya Pilkada Banjarbaru 2024 belum atau tidak terjadi. Bahkan, pemilihan yang telah dilakukan menunjukkan keterpilihan kepala daerah tidak berlangsung secara demokratis.

MK pun menyebut bahwa KPU Kota Banjarbaru selaku Termohon telah abai dalam menerapkan diskresi yang mengedepankan hak konstitusional dan kepentingan para pemilih.

Lebih lanjut, Enny menyebut bahwa keputusan KPU Kota Banjarbaru untuk menyatakan suara kepada Aditya-Said sebagai suara tidak sah dan digabungkan dengan surat suara tidak sah lainnya, justru telah mengakibatkan terjadinya ketidakpastian terhadap jumlah yang jelas terkait suara yang telah diberikan kepada Aditya-Said.

Oleh karenanya, MK menyatakan bahwa angka perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Banjarbaru, baik total suara sah maupun suara tidak sah, menjadi tidak dapat diyakini kebenarannya.

MK menilai bahwa angka perolehan suara tersebut tidak secara nyata mewakili keinginan seluruh pemilih yang telah memberikan suaranya, sehingga haruslah dinyatakan batal.

Kendati begitu, penghitungan tersebut membuat jumlah total suara tidak sah tidak dapat serta merta dipindahkan atau dikonversi secara keseluruhan menjadi suara milik kolom kosong karena telah dihitung bersama-sama dengan surat suara tidak sah lainnya.

"Untuk mendapatkan kepastian hukum berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 dengan menggunakan surat suara dengan 1 pasangan calon, yaitu antara pasangan calon nomor urut 1 dengan 'kolom kosong'," ujar Enny.

"Berdasarkan ketentuan Pasal 54D UU Nomor 10 Tahun 2016, suara yang mencoblos pada 'kolom kosong' haruslah dihitung sebagai jumlah suara sah yang memilih tidak setuju terhadap pasangan calon nomor urut 1 sebagaimana seharusnya diterapkan dalam mekanisme penghitungan suara dalam pemilihan dengan 1 pasangan calon," pungkasnya.