PWNU DKI Khawatir Pemilihan Langsung Ketum NU Diwarnai Politik Uang

Gedung PBNU. Foto: screenshot Google Maps

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH Syamsul Ma’rif, mendukung pemilihan Ketua Umum PBNU dilakukan melalui Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa). Pemilihan akan berlangsung saat Muktamar PBNU pada 23-25 Desember 2021 mendatang.

Dikutip dari situs resmi NU, Ahwa merupakan institusi khusus yang berfungsi sebagai badan legislatif yang ditaati dan berisi orang-orang berpengaruh dalam jamiyyah NU, serta dibentuk karena keperluan khusus.

“Tetapi kalau memilih ketua umum, selama ini masih yang menguat adalah pilihan langsung. Walaupun DKI diantaranya dengan Jatim itu mengusulkan agar ketua umum juga dipilih seperti pemilihan Rais Aam, yaitu melalui proses Ahwa, tetapi mayoritas masih menghendaki pemilihan langsung,” ungkap Syamsul ketika dihubungi kumparan, Rabu (8/12).

Syamsul telah menyampaikan pendapatnya ini dalam Konferensi Besar (Konbes) PBNU pada 19 September 2021 lalu. Menurutnya, pemilihan ketum melalui Ahwa akan meminimalisasi kecurangan pemilihan langsung, salah satunya munculnya politik uang. Walaupun ia juga menyadari pemilihan langsung masih menjadi pilihan mayoritas.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyampaikan pidato kebudayaan di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ), Jakarta, Selasa (22/10). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

“Pernah saya sampaikan di forum Konbes September lalu, untuk DKI kepengin pemilihan ketum melalui proses Ahwa seperti proses Rais Aam karena menghindari banyak hal, salah satu di antaranya menghindari polemik pemilihan langsung,” ungkapnya.

“Ada banyak hal yang menjadi risiko, misalnya kepentingan-kepentingan pihak luar yang bisa jadi menggunakan cara-cara yang tidak lazim di NU, entah itu money politics atau apa itu, akan terhindari. Tetapi kalau pemilihan langsung itu ada potensi, walaupun saya yakin insyaallah tidak ada itu, tetapi ada potensi untuk kepentingan-kepentingan yang lain masuk di dalamnya,” lanjutnya.

Terkait tanggal pelaksanaan, PWNU DKI menyambut baik Muktamar NU tetap terselenggara pada 23-25 Desember mendatang. Hal tersebut sesuai dengan sikap PWNU DKI yang sejak semula mengusulkan pelaksanaannya di tanggal 23-25 Desember 2021.

Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf. Foto: Wahyu Putro A/ANTARA FOTO

“Saya kira sangat senang sekali karena usulan 23-25 [Desember 2021] itu satu-satunya usulan PWNU DKI. Sejak awal PWNU DKI tidak mau mundur dan tidak mau maju. Jadi berpegang betul pada putusan Konbes pada 26 September lalu. Jadi, kami kemarin pun pagi itu masih mengusulkan agar Muktamar dilaksanakan tanggal 23-25 [Desember 2021] sekalipun menggunakan hybrid. Kita usulkan begitu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Steering Committee Muktamar ke-34 NU di Lampung, Prof M Nuh, menjelaskan mekanisme pemilihan ketum akan dibahas saat Muktamar.

“Jadi seluruh pemilihan nanti akan sesuai dengan AD-ART. Jadi untuk Rais Aam tentu akan menggunakan ahwah tapi untuk Ketum itu nanti kita akan bahas. Peraturannya kan belum kita tetapkan, nanti di Muktamar kita tetapkan, baru itu akan dipakai di proses pemilihan di Muktamar ke-34 nanti,” kata Nuh di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (7/12).