PWNU Jatim soal Ucapan 'Selamat Natal': Bersifat Khilafiyah

Wakil rais Syuriah KH Nuruddin A Rahman (tengah) dan KH Matin Jauhari (kanan) di PWNU Jatim, surabaya, Selasa (24/12). Foto: Yuan Fatwaaloh/kumparan

Perdebatan mengucapkan 'Selamat Natal' selalu menjadi perdebatan di setiap tahunnya. Untuk itu, PWNU Jatim mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan antar umat beragama.

Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim, KH Matin Jauhari, mengatakan, perdebatan itu tak akan selesai dan berulang setiap tahun, bila masing-masing pribadi tidak bijak dalam bersikap.

“Demi menjaga ukhuwah, tidak perlu dipertentangkan. Tidak boleh ya terserah, kalau yang perlu Bupati, Gubernur silakan. Bukan berarti merusak iman kita. Akan tetapi Allah tidak melarang berbuat baik kepada orang yang tidak memusuhi Islam,” ujar Kiai Jauhari, di PWNU Jatim, surabaya, Selasa (24/12).

Kiai Jauhari menegaskan, PWNU Jatim menilai perkara mengucapkan 'Selamat Natal' bersifat khilafiyah, artinya tidak melarang bagi yang mengucapkan dan tidak memaksa bagi yang tidak mengucapkan. Keduanya memiliki landasan pendapat masing-masing.

“Sikap PWNU Jatim bahwa, intinya mengucapkan 'Selamat Natal' kepada Non-Muslim itu khilafiyah. Ada boleh ada yang tidak. Yang boleh berkeyakinan boleh silakan. Bagi yang tidak ya tidak. Kalau tidak punya kepentingan apa-apa ya diam saja,” ungkapnya.

“Saat ini diramaikan tentang bagaimana menyampaikan selamat Natal dan lain-lain. Sejak dulu sudah tidak ada selesainya. Ini terdapat perbedaan antarulama. Ada yang tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Rais Syuriah KH Nuruddin A Rahman mengatakan, kehidupan antarumat beragama di Jatim terpantau kondusif jelang akhir 2019. Ia berharap, tahun depan pemerintah lebih proaktif dalam menyikapi benih-benih bertentangan antar umat beragama maupun antar ormas agama. Sehingga, gelombang perpecahan antarumat dengan bendera ormas bisa diredupkan.

“Kehidupan agama di Jatim aman, lancar saja. Saya berharap ke depan pelaksanaan kehidupan agama dijaga sesuai ukhuwah. Barang kali ke depan perlu duduk bersama menyikapi persoalan,” kata Kiai Nuruddin.

“2019 organisasi Islam yang berbeda, pemerintah tidak dapat menengahi dan turun tangan secara langsung. Harapan kami ke depan, agar tercipta ukhuwah islamiyah, dijembatani, diakomodir pemerintah. Pemerintah lebih aktif. Dalam hal ini kemenag. Sehingga tidak terjadi saling klaim benar dan salah,” pungkasnya.