QnA Yang Perlu Kamu Ketahui soal Perjanjian FIR Indonesia-Singapura

Pesawat komersial Wings Air asal Batam tiba di Bandara Raden Sadjad, Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Foto: Aditya Pradana Putra/Antara Foto

Indonesia dan Singapura baru saja menandatangani perjanjian penyesuaian pelayanan udara atau Flight Information Region (FIR) pada Selasa (25/1). Dengan ini, ruang udara teritorial Indonesia termasuk di Kepulauan Riau hingga Natuna, sepenuhnya dipegang oleh RI setelah sejak Indonesia merdeka dipegang Singapura.

Penandatanganan kesepakatan itu mengundang banyak pertanyaan, terutama soal apakah perjanjian ini bakal menguntungkan atau malah merugikan Indonesia sampai apa itu FIR?

Tim kumparan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang muncul soal FIR. Berikut rangkumannya:

Apa itu FIR?

Menurut pengamat penerbangan Arista Atmadjati, FIR adalah suatu sistem untuk mengatur dan memberikan izin perjalanan lalu lintas udara, baik itu izin mendarat atau terbang.

Kalau tidak ada izin, maka pesawat tidak bisa melewati ruang udara tersebut. Pesawat-pesawat yang menjadi subjek mulai dari pesawat sipil, charter, maupun militer.

Apa benar FIR Indonesia di Natuna dan Kepri sempat berada di tangan Singapura?

Iya, benar. Sebelumnya, FIR wilayah Kepulauan Riau dan Natuna berada di bawah kendali Singapura, pesawat Indonesia yang ingin mendarat di wilayah-wilayah itu harus melapor kepada Singapura, bukan kepada FIR Jakarta. Singapura menguasai FIR di dua wilayah itu sejak 1946.

Pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Selasa (25/1/2022). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Mengapa ada di tangan Singapura?

Mengutip situs resmi Kementerian Perhubungan RI, Indonesia tidak hadir dalam Konvensi ICAO (Organisasi Penerbangan Sipil Internasional) pada 1946. Saat itu, RI yang baru merdeka masih berfokus pada administrasi dan tata kelola dalam negeri.

Singapura kala itu masih dikuasai oleh Inggris. Mereka dianggap lebih mumpuni secara peralatan dan sumber daya manusia.

Oleh karenanya, pada Konvensi ICAO itu, Singapura dan Malaysia ditentukan sebagai pengelola FIR wilayah Kepulauan Riau—sebagai negara yang lokasinya sangat dekat dengan wilayah tersebut. Singapura memegang kendali sektor A dan C, sementara Malaysia memegang sektor B.

Kemudian pada 1995, dilakukan kesepakatan pengelolaan FIR wilayah Kepulauan Riau antara Indonesia dan Singapura. FIR tersebut tetap dikelola oleh Singapura.

Menurut keterangan pers Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, pada Selasa (25/1/2022), seiring berlakunya rezim negara kepulauan dalam hukum internasional, batas wilayah informasi penerbangan di atas perairan di sekitar Kepulauan Riau dan Natuna harus disesuaikan dengan batas kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia.

Sekarang sudah kembali ke Indonesia, apa dampaknya bagi penerbangan?

Setelah wilayah udara tersebut berada di bawah kendali FIR Jakarta, pesawat Indonesia yang mendarat di sana tak perlu lagi melapor ke Singapura, melainkan Jakarta.

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1/2022). Foto: Agus Suparto/Istana Presiden/HO ANTARA FOTO

Perjanjian sudah diteken, FIR Natuna dan Kepri sudah bisa diambil alih sekarang?

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pengambilalihan ini akan dilakukan paling lambat 15 tahun sejak UU tersebut diundangkan. UU ini diundangkan pada 12 Januari 2009.

Artinya, pelayanan navigasi penerbangan di Singapura harus dipegang oleh RI paling lambat pada 2024.

Pembahasan kerangka negosiasi FIR RI-Singapura ini dilakukan pada 2019. Barulah pada 2022, dilakukan penandatanganan penyesuaian FIR.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto, Perjanjian Penyesuaian FIR RI-Singapura ini akan disampaikan kepada organisasi penerbangan internasional ICAO.

Nantinya, perjanjian ini dapat bisa dipublikasikan dalam bentuk Proposal for Amendment kepada seluruh negara anggota ICAO.

Secara paralel, Indonesia akan meratifikasi dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Ratifikasi dilakukan oleh DPR. Perjanjian akan berlaku setelah sudah dilakukan pengesahan.

Pertemuan Presiden RI Joko Widodo dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Veranda The Bar, The Sanchaya Resort Bintan, Prov Kepri, Selasa (25/01/2022). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

Perjanjian penyesuaian FIR ini adalah pendelegasian Penyediaan Jasa Penerbangan (PJP) secara terbatas oleh Indonesia kepada Singapura, bagaimana maksudnya?

Tak sedikit warga Indonesia yang heran mengapa Indonesia masih memberikan kendali FIR atas sejumlah area kepada otoritas Singapura. Apalagi mengenai PJP.

PJP itu diberikan di sebagian area FIR Singapura yang berbatasan dengan FIR Jakarta. Pendelegasian kepada Singapura diberikan dengan ketinggian 0-37.000 kaki. Jadi, di area terbatas itu, kendali dipegang oleh otoritas Singapura.

Padahal di area itulah banyak penerbangan terjadi, misalnya pesawat komersial. Tentu saja ada biaya yang harus dibayar untuk lewat. Dan menurut sejumlah pengamat, itu menguntungkan Singapura.

"Ini yang oleh media Singapura disebut hal yang memungkinkan bagi Bandara Changi untuk tumbuh secara komersial dan menjamin keselamatan penerbangan," komentar pakar Hukum Internasional Prof Hikmahanto Juwana.

Pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Selasa (25/1/2022). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Kok bisa Singapura masih pegang kendali?

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto, pendelegasian ini dilakukan untuk memberikan jalan bagi pesawat yang ingin keluar-masuk ke Bandara Changi Singapura.

“Ini kan dalam rangka memberikan pelayanan, ya, jadi tidak ada hubungannya dengan teritori. Tapi adalah pelayanannya. Misalnya, ada pesawat yang take off dari Singapura. Lalu ngapain kita yang melayani?” dalih Novie kepada kumparan, Rabu (26/1).

“Lalu bagaimana pesawat yang keluar masuk dari sana [Bandara Changi]? Ya, kita kasih jalan. Kita kasih jalan itu, kita delegasikan pelayanannya ke mereka. Sebagian [area] yang ada di situ. Jadi area yang didelegasikan itu merupakan area keluar masuknya pesawat, wis.”

Selain itu, ia mengatakan seluruh biaya flight permit pesawat yang lewat di FIR Jakarta akan tetap diterima oleh Indonesia, mengingat ruang udara tersebut merupakan milik RI.

Ia pun menegaskan, Singapura kini sudah mengakui bahwa FIR di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna sebagai FIR Jakarta, bukan FIR Singapura.