Qodari: Pengembangan Jaringan Gas Rumah Tangga Kurangi Impor LPG
PerbesarKepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, pemerintah terus mengembangkan jaringan gas untuk kebutuhan rumah tangga. Langka ini, diharapkan bisa mengurangi ketergantungan LPG. Saat ini, 72% kebutuhan LPG masih impor.
Qodari menjelaskan, Indonesia memiliki potensi gas bumi yang didominasi metana dan etana, sedangkan LPG tersusun atas propana dan butana. Menurut dia, potensi gas bumi domestik yang lebih besar perku dimanfaatkan melalui pengembangan jaringan gas.
“Ketersediaan dalam negeri kita, potensi alam kita untuk gas alam, metana dan etana ini jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan LPG. Mungkin sekitar tiga per empat dari ketersediaan gas di Indonesia adalah kategori gas yang potensial itu metana dan etana, walaupun memang ada tantangan dalam distribusi,” kata Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (5/8).
Ia mengatakan, tantangan distribusi tersebut dapat diatasi melalui pembangunan jaringan gas yang menyalurkan gas bumi langsung ke rumah tangga melalui pipa.
Qodari mengungkapkan, produksi LPG dalam negeri saat ini baru sekitar 1,4 juta ton sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan nasional. Akibatnya, sekitar 72 persen kebutuhan LPG setiap tahun masih harus dipenuhi melalui impor.
“Impor sekitar 72 persen setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, jargas merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil,” ujar dia.
Lebih lanjut, Qodari mengatakan pengembangan jargas juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas pemanfaatan energi bersih dan mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor.
Selain memperkuat ketahanan energi, menurut Qodari, penggunaan jargas memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menjelaskan skema pasokan gas yang disalurkan melalui jaringan pipa sehingga pelanggan tidak perlu lagi membeli, mengangkat, maupun mengganti tabung gas.
Dalam pemakaiannya, pelanggan hanya membayar sesuai pemakaian yang tercatat pada meter gas. Qodari mengatakan, harga jargas dinilai lebih stabil karena tidak terlalu dipengaruhi distribusi tabung LPG.
“Pemerintah mendorong pengembangan jargas untuk memperluas pemanfaatan gas bumi domestik, mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor, mengefektifkan kebijakan subsidi, serta menyediakan sumber energi rumah tangga yang lebih praktis dan berkelanjutan,” tutur dia.
Qodari pun menambahkan, pembangunan jargas juga berdampak positif terhadap lingkungan karena gas bumi menghasilkan pembakaran yang lebih bersih dan efisien.
“Pembangunan ini juga memutar pasar bagi produsen dalam negeri, khususnya bagi pipa polyethylene, pipa baja, meter gas, regulator, valve fitting, kompor gas, enclosure, serta jasa konstruksi dan engineering, yang sekaligus menjadi nilai tambah bagi penguatan industri gas nasional dari hulu hingga hilir,” tutur Qodari.
Targetkan 1,45 Juta Pelanggan
Qodari, mengatakan pembangunan jargas menjadi salah satu proyek strategis nasional yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Secara total, pembangunan jargas tahun 2025 hingga 2029 diproyeksikan mencapai 1.450.000 (sambungan rumah) dengan rincian 600.000 melalui APBN, 350.000 melalui KPBU, dan 500.000 dari investasi BUMN,” kata Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).
Qodari menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per 3 Agustus 2026, pembangunan jargas periode 2025–2026 ditargetkan mencapai 119.379 sambungan rumah. Jumlah tersebut meningkat dari target sebelumnya sebanyak 115.264 SR seiring penambahan 1.765 SR di Kota Jambi, 2.000 SR di Kota Pontianak, dan 350 SR di Kabupaten Gresik.
“Saat ini pembangunan 119.379 SR tersebut sudah masuk tahap penyelesaian,” ujar dia.
Selain itu, pemerintah juga tengah membangun jargas di Kabupaten Cirebon dengan target 41.043 sambungan rumah di empat kecamatan, yakni Gempol, Palimanan, Dukupuntang, dan Depok.
Qodari mengatakan, kontrak proyek berlangsung mulai 20 Mei hingga 31 Desember 2026.
“Saat ini masih pada tahap awal berupa studi jalur, lokasi stasiun pengukuran, serta pendataan calon pelanggan,” ucap dia.
Dalam hal ini, pemerintah menyiapkan tiga skema pendanaan untuk mendukung pembangunan jargas, yakni melalui APBN, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan investasi BUMN.
“Kebutuhan anggaran pembangunan dihitung berdasarkan pendekatan rule of thumb sebesar Rp10 juta per sambungan rumah yang akan menyesuaikan hasil perencanaan teknis, kondisi lapangan, lokasi pembangunan, serta hasil pengadaan,” papar Qodari.