Raja Maroko Kunjungi Bali Awal Desember

A.M. Fachir dan Nasser Bourita (Foto: Dok. Kemenlu)

Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir melakukan kunjungan resmi ke Maroko. Di Ibu Kota Rabat, dirinya bertemu dengan Menteri Luar Negeri Nasser Bourita.

Saat bertemu Bourita, Fachir menyampaikan undangan resmi dari Presiden Joko Widodo ke Raja Maroko Mohammed VI untuk menjadi pembicara utama dalam Bali Democracy Forum (BDF) ke-10 pada 7 Desember 2017 mendatang. Menlu Maroko pun memastikan sang Raja akan datang memenuhi undangan Presiden Jokowi.

"Rencana kunjungan tersebut akan menjadi bersejarah karena merupakan kali pertamanya kunjungan Raja Maroko ke Indonesia," ucap Bourita dalam keterangan pers Kemlu kepada kumparan (kumparan.com), Sabtu (4/11).

Merespons Bourita, Wamenlu menegaskan pentingnya bagi negara-negara muslim untuk membagi pengalaman dalam mengelola demokrasi yang bersifat tradisional dan berdasarkan nilai Islam yang luhur. Karena itu, Wamenlu mendorong kehadiran Raja Maroko pada BDF ke-10 sebagai momentum untuk menggaungkan kesuksesan sang Raja dalam mengelola aspirasi rakyat dan memajukan demokrasi di Maroko.

"Indonesia mengundang Maroko sebagai salah satu negara yang mampu menunjukkan keharmonisan dalam Islam dan demokrasi," sebut Fachir.

Selain menyampaikan undangan, Fachir dan Bourita juga membicarakan hubungan bilateral kedua negara. Hubungan harmonis tersebut perlu diterjemahkan dalam kerja sama dan kesepakatan di berbagai bidang.

"Beberapa bidang yang perlu mendapat penekanan antara lain kerja sama keamanan, perdagangan, serta keagamaan," sebut dia.

Khusus di bidang ekonomi, Wamenlu RI dan Menlu Maroko sepakat untuk mendorong perundingan Preferential Trade Agreement untuk meningkatkan nilai perdagangan kedua negara. Sejauh ini teridentifikasi salah satu kendala perdagangan disebabkan tarif bea masuk impor yang tinggi.

Hubungan diplomatik Indonesia dan Maroko dimulai pada 19 April 1960 dan diresmikan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Sukarno pada 2 Mei 1960. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan kepala negara asing pertama setelah kemerdekaan Maroko.