Rakyat Mau Alutsista Gahar Lagi, Pengamat: Jokowi-Prabowo Patut Diacungi Jempol

Calon presiden Prabowo Subianto memeluk calon presiden Jokowi saat acara Deklarasi Pemilu Damai, Jakarta, Minggu (23/9/2018). Foto: AFP/Adek Berry

Upaya pemerintah dalam memodernisasi alutsista TNI yang sudah usang semakin terlihat. Terlebih, usai adanya insiden gugurnya 53 prajurit dalam tragedi KRI Nanggala 402.

Terlebih, saat ini TNI dinilai tidak memiliki kesiapan tempur yang memadai di mana jumlah alpalhankam dan amunisi terbatas. Sebagian alpalhankam dinilai sudah tua dan tidak dapat beroperasi optimal.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Rizal Darma Putra mengatakan, komitmen Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam upaya memodernisasi alutsista dengan merancang perpres peremajaan alutsista patut diacungi jempol.

Komitmen ini, kata dia, akan memberikan kepastian pembaharuan alutsista ke depan.

"Perhatian Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto patut diacungi jempol dalam hal ini,” kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/6).

Ilustrasi alutsista Indonesia. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Rizal sepakat dengan rancangan strategis percepatan peremajaan alutsista yang kini sedang disusun oleh Kementerian Pertahanan, akan memiliki kepastian investasi pertahanan hingga 25 tahun.

"Hal yang selama ini tidak pernah bisa dilakukan. Saya sepakat dengan yang saat ini tengah direncanakan oleh pemerintah yaitu sistem pengadaan yang digeser ke depan, yang dilakukan pada 2021-2024," kata dia.

Rizal menilai, investasi yang dilakukan secara langsung di tahun 2021-2024 akan meningkatkan posisi tawar Indonesia agar mendapatkan alat pertahanan dengan harga lebih terjangkau.

Selain itu, karena investasi dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, dapat dipastikan semua alat yang dibelanjakan bisa sesuai atau compatible dengan satu lainnya.

"Ini akan memiliki kepastian investasi pertahanan selama 25 tahun. Hal yang selama ini tidak pernah bisa dilakukan," kata Rizal.

Saat ini pemerintah tengah menyusun strategi pembiayaan investasi alat utama pertahanan. Pertama, persentase anggaran pertahanan terhadap PDB 0,8% yang konsisten selama 25 tahun ke depan.

Defile Alutsista TNI saat HUT Ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta TImur, Sabtu (5/10/2019). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Jumlah anggaran pemenuhan alpalhankam prioritas pada 2020-2024 disebut-sebut sebesar USD 125 miliar dengan mengupayakan sumber pendanaan alternatif untuk mengurangi beban pemenuhan alpalhankam terhadap keuangan negara.

"Meskipun angkanya terdengar fantastis, kami beranggapan USD 125 miliar untuk membeli alutsista selama 25 tahun itu kecil bahkan cenderung konservatif bila dibandingkan dengan potensi PDB Indonesia selama 25 tahun,” ucapnya.

Rizal membeberkan bahwa selama ini belanja pertahanan Indonesia juga terus turun dibandingkan pertumbuhan ekonomi dalam enam tahun terakhir di mana pada 2013 mencapai 0,9% dari PDB dan kini 0,78% dari PDB.

"Artinya, dalam masih ada ruang bagi negara untuk membeli alutsista baru. Dan itu artinya Menhan Prabowo sudah menghitung proporsi rencana investasi alutsista secara efektif,” jelasnya.

Adapun survei Litbang Kompas Selasa 25 Mei 2021 mengungkap 92,8 persen responden menyatakan pemerintah perlu secara berkala menambah alutsista dengan kualitas mutakhir atau lebih modern untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan wilayah Indonesia.

“Anggapan bahwa modernisasi alutsista tidak dibutuhkan karena tidak ada perang perlu ditepis karena saat ini Indonesia faktanya diliputi berbagai ancaman baik militer maupun nonmiliter,” pungkas dia.