Ramai Dorongan Pemerintah Tindak Tegas Pimpinan Ponpes Al-Zaytun

Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang berjalan setibanya untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat (23/6/2023). Foto: Raisan Al Farisi/Antara Foto

Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang, menuai sorotan masyarakat. Ia disebut-disebut mengajarkan sesuatu yang menyimpang ke para santrinya.

Dalam beberapa terbitan, nama Panji Gumilang kerap dikaitkan dengan gerakan Darul Islam / NII KW9. Gerakan ini dipimpin oleh Abu Toto, diduga nama alias Panji Gumilang.

Utusan dari Ponpes Al-Zaytun telah datang ke Gedung Sate pada Senin (26/6) untuk menyerahkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh tim investigasi. Jawaban atas pernyataan yang diajukan tim investigasi dijawab secara tertulis oleh Ponpes Al-Zaytun.

Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang berjalan setibanya untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat (23/6/2023). Foto: Raisan Al Farisi/Antara Foto

Adapun dari lima poin pertanyaan yang diajukan terhadap Ponpes Al-Zaytun tersebut, empat di antaranya adalah pertanyaan titipan dari MUI Pusat sedangkan sisanya berasal dari tim investigasi.

Empat pertanyaan yang dititipkan MUI terkait dengan kepercayaan sumber kitab yang menurut Panji bahwa kitab suci itu adalah kalam Rasulullah, bukan kalam Allah SWT.

Lalu, pertanyaan kedua mengenai tanah suci itu bukan di Makkah melainkan di Indonesia. Ketiga, berkaitan dengan penafsiran ayat di dalam Al-Quran. Kemudian, terakhir mengenai penafsiran tentang hubungan lawan jenis.

Panji Gumilang sendiri selama ini menolak bertemu MUI karena menilai organisasi itu telah memvonisnya tanpa tabayun lebih dulu.

Amien Rais saat menjadi khatib di Bandung. Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Cerita Amien Rais Pernah Diajak Panji Gumilang ke Ponpes Al-Zaytun

Amien Rais mengaku pernah diajak Panji Gumilang datang ke pondok pesantren Al-Zaytun. Kala itu, Amien Rais yang sedang menjabat Ketua MPR, menolak undangan tersebut.

"Waktu saya Ketua MPR, didatangi Panji Gumilang ini, dia mengundang saya secara betul-betul, minta-minta saya [mengatakan], 'datanglah Pak Amien, Pak Amien sudah ketinggalan, karena tokoh-tokoh teman Pak Amien sudah pada berdatangan'," kata Amien.

"Waktu itu saya punya intuisi, sepertinya kurang sreg," imbuh Amien yang menjabat Ketua MPR pada 1999 hingga 2004.

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais usai syawalan dan Rakerwil Partai Ummat DIY di Tajem, Kabupaten Sleman, Sabtu (29/4). Foto: Arfiansyah Panji/kumparan

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat itu menilai bahwa Ponpes Al-Zaytun merupakan produksi dari orde baru dan ada pihak yang memang memelihara serta mendanai secara khusus aktivitas di pesantren. Dia tak menyebut rinci identitas dari pihak yang dimaksud.

"Jadi kalau saya sederhana melihatnya, ini memang produksi dari orde baru ya. Jadi caranya melihat mudah sekali, Wattini Wazzaitun, Masjid At-Tin dan pesantren Zaytun. Saya kira sama, sponsornya," kata Amien.

Ia berharap pemerintah segera mengambil tindakan tegas terhadap ponpes tersebut. Amien juga berharap ponpes tersebut diambil alih agar ajarannya tidak lagi menyimpang.

"Saya kira cepat saja. Kasus itu diselesaikan, ditutup. Kemudian, saya kira asetnya gak usah diambil alih ya tapi dibuat pesantren yang menurut ulama ulama, MUI, ulama-ulama NU yang pasti lebih tau agama daripada Panji Gumilang," ucap dia.

"Juga ulama Muhammadiyah, Persis, wasliah, dan lain sebagainya itu diminta bersama-sama meneruskan pesantren yang lurus, yang istikamah, yang tidak menyeleweng," tandas dia.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat di UMY, Rabu (28/7). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Panji Gumilang Sebut Ibadah Haji Cukup di Al-Zaytun, Ini Kata Muhammadiyah

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir ikut menanggapi polemik Ponpes Al-Zaytun. Panji Gumilang juga menyatakan Al-Zaytun bermazhab yang tak umum yaitu Mahzab Soekarno.

"Tertibkan seluruh prosesi pandangan dan apa yang terjadi ekosistem yang ada itu menjadi pulih," kata Haedar.

Setelah ditertibkan, Haedar mengatakan selanjutnya ponpes itu harus kembali mengajarkan hal yang lazim.

"Kemudian menjadi pondok pesantren yang lazim di seluruh Indonesia mengajarkan ajaran agama yang benar berdasarkan Al Quran dan sunah nabi," katanya.

"Mengembangkan pandangan-pandangan yang tawassuth moderat dan tidak menyimpang dari berbagai hal termasuk dalam hal kebangsaan," tegasnya.

Di sisi lain, soal penanganan Al-Zaytun, Muhammadiyah menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah.

"Pemerintah Jabar sudah menyerahkan ke pusat maka kami percaya nanti sesuai dengan tugas yang diemban Menko Polhukam Bapak Mahfud MD akan bertindak yang tegas adil dan merawat ketertiban bersama agar keresahan ini tidak terus berlanjut," tegasnya.

Menko PMK, Muhadjir Effendy solat Idul Adha di Gedung Dakwah PP Muhammdiyah, Jakarta pada Rabu (28/6). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Muhadjir: Al-Zaytun Bukan Hanya Ponpes, Sudah Merupakan Komune

Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut bahwa pondok pesantren Al-Zaytun pimpinan Panji Gumilang bukan hanya pondok pesantren, tapi juga sudah merupakan komune.

“Dari sisi pendidikan, karena itu ponpes, walaupun penilaian saya sementara Al-Zaytun ini bukan hanya sebagai ponpes sudah merupakan komune,” kata Muhadjir.

Menurut Muhadjir, Al Zaytun memiliki sistem yang mirip negara dengan hierarki dengan regulasi yang mengedepankan kepatuhan kepada pimpinan.

Menurut KBBI, komune adalah: 1. wilayah administrasi terkecil yang ditandai oleh pemilikan dan pemakaian hak secara kolektif; 2. kelompok orang yang hidup bersama.

Al-Zaytun menempati lahan 2.000 hektare lebih. Foto: Subhan/kumparan

Muhadjir mencontohkan di beberapa negara, komune-komune ada penyimpangan ekstrem. Kendati begitu, Muhadjir berharap komune di Indonesia khususnya Ponpes Al-Zaytun tidak ada penyimpangan ekstrem.

“Di Waco di Amerika Serikat terjadi pembunuhan massal, kemudian di Jepang pernah terjadi pelontaran gas sarin di kereta bawah tanah, itu tanda-tanda komune yang ekstrem,” ujar dia.

Muhadjir akan berkoordinasi dengan kementerian terkait juga untuk memastikan pendidikan para santri tidak terganggu.

"Tapi di sana itu ada saya kira sudah tidak sekadar ponpes, namun kan di sana banyak santri banyak siswa yang harus kita selamatkan masa depan pendidikannya," kata Muhadjir Effendy.

Muhadjir juga menyebut keberadaan komune di Indonesia tidak dilarang sepanjang tidak melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan. Kini ponpes tersebut sudah dibuat tim investigasi atas dugaan penyimpangan ajaran Islam.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat di UMY, Rabu (28/7). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Haedar Nashir soal Al-Zaytun: Kami Percaya Mahfud MD Akan Tindak Tegas dan Adil

Haedar Nashir meminta pemerintah menindak tegas organisasi musim yang memiliki pandangan menyimpang.

"Mayoritas muslim, organisasi yang direpresentasikan oleh MUI bahkan Kementerian Agama itu kan sudah punya pandangan agar segera ada tindakan yang tegas terhadap berbagai pandangan yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam maupun dengan koridor kehidupan berbangsa," kata Haedar.

Haedar mempercayakan penanganan Al-Zaytun kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ia yakin Mahfud akan bertindak tegas dan menjaga ketertiban bersama.

"Nah, bahkan Pemerintah Jabar sudah menyerahkan ke pusat, maka kami percaya nanti sesuai dengan tugas yang diemban Menko Polhukam Bapak Mahfud MD akan bertindak yang tegas, adil dan merawat ketertiban bersama agar keresahan ini tidak terus berlanjut," tegasnya.

Haedar juga berharap masyarakat tidak bertindak sendiri-sendiri yang kemudian membuat perpecahan.

Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi. Foto: Dok. Istimewa

TGB soal Polemik Ponpes Al-Zaytun: Pilih Pondok Pesantren yang Jelas

Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) Indonesia TGB Muhammad Zainul Majdi mengatakan, kejadian di Al-Zaytun menjadi pengingat bagi para orang tua yang hendak mengirim anaknya belajar ilmu pengetahuan, ilmu agama, dan wawasan kebangsaan.

"Pilih pondok pesantren yang jelas," kata TGB.

Jelas yang dimaksud di sini, sambung Doktor Ahli Tafsir Al-quran ini, yakni soal pendirinya, latar belakang pendirinya, latar belakang pendidikannya, pandangan keagamaan, kontribusi kemasyarakatan, dan pandangan terhadap NKRI.

"Jelas juga lembaga pendidikan ini mengajarkan keagamaan seperti apa, paham keagamaan seperti apa," bebernya.

"Termasuk bagaimana diajarkan penanaman nilai akidah, ritual ibadah, dan komitmen kebangsaan kepada NKRI," sambungnya.

TGB menyebut, jangan sampai orang tua menyekolahkan anak ke lembaga pendidikan yang mengajarkan sikap menentang atau tidak setia pada NKRI.

Ketua Umum Nahdlatul Wathan Diniyyah Islamiyah (NWDI) ini juga mengingatkan, para orang tua tidak terpaku oleh fasilitas pendidikan yang mewah. Atau tergoda dengan bangunan mentereng.

"Pendidikan esensinya adalah penanaman nilai," tegasnya.

Minta Pemerintah Segera Bertindak

TGB juga berharap Pemerintah segera menuntaskan permasalahan Al-Zaytun. Sebab ponpes itu dinilainya sudah terlalu meresahkan masyarakat.

"Ada isu tentang si A, si B, si C menjadi bekingan dan seterusnya. Karena itu mohon agar segera dituntaskan. Kalau ada masalah hukumnya tentu kepolisian, kejaksaan bisa memproses segera. Kalau ada hal terkait pandangan kebangsaan atau pandangan keagamaan tentu yang terkait juga bisa mem-follow up," tutur TGB.

Penindakan dinilai perlu, karena TGB tidak ingin ada ponpes di Indonesia yang merusak masyarakat.

Ia percaya Pemerintah tidak akan tinggal diam dengan keberadaan Ponpes Al-Zaytun. Maka itu TGB meminta masyarakat untuk menyerahkan permasalahan Al-Zaytun ke Pemerintah.