Ramai Isu Menantu Sebut Pejabat Kejagung Mudah Dapat Fasilitas dari Pengusaha

Ilustrasi jaksa. Foto: kejaksaan.go.id

Ramai soal informasi dugaan ada pejabat tinggi di Kejaksaan Agung (Kejagung) kerap mendapatkan fasilitas dari pengusaha. Yang mengungkap hal tersebut disebut-sebut adalah keluarga dekatnya, yakni sang menantu.

Informasi itu ramai dibahas di X. Publik lalu mengulik pejabat Kejagung itu merupakan seorang staf ahli di Kejagung.

Postingan itu sudah dihapus bahkan, akun yang diduga menantu pejabat Kejagung itu juga sudah hilang.

Kisah ini bermula saat publik tengah menyoroti gaya hidup mewah Ketum PSI sekaligus anak Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang pergi ke AS bersama istrinya. Kaesang dan Erina menjadi trending topic berhari-hari di platform X.

Publik geram karena di saat masyarakat tengah kesulitan ekonomi dan menghadapi gejolak politik akibat upaya revisi UU Pilkada oleh elite, keluarga Presiden memamerkan kemewahan saat ke AS — utamanya penggunakan pesawat jet pribadi Gulfstream.

Meski banyak yang mengkritik hal itu karena dinilai tak peka, tapi ada juga yang "membela" apa yang dilakukan Kaesang-Erina, yaitu seorang wanita yang disebut-sebut menantu seorang pejabat Kejagung. Dalam unggahan di medsos yang viral, dia juga menjelaskan adalah hal yang umum pengusaha akan menawarkan fasilitas ke pejabat negara yang hendak ke luar negeri, apalagi ke anak-mantu presiden.

Berikut pesan yang dimuat di tangkapan layar dari perempuan yang ramai disebut menantu pejabat Kejagung:

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar memberika keterangan pers tersangka korupsi tata niaga timah berinisial SPT di Kejagung, Jakarta, Selasa (13/8/2024). Foto: Kejagung RI

kumparan mencoba mengkonfirmasi soal ramai isu ini ke Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar. Namun, Harli menyebut itu merupakan ranah pribadi bukan institusi.

"Informasi ini ranahnya pribadi atau keluarga. Saya sampaikan enggak ada kaitannya dengan institusi, silakan aja dicek, jangan masalah pribadi dikait-kaitkan dengan institusi," kata Harli, Minggu (25/8).

Minta KPK Bergerak

Terkait dugaan penerimaan fasilitas ini, KPK diminta untuk mengusutnya. Desakan ini disampaikan peneliti ICW Kurnia Ramadhana.

ICW juga mengungkap nama menantu dan pejabat Kejagung tersebut.

"ICW mendesak KPK mendalami informasi yang diberikan oleh akun media sosial Jelitajee terkait dugaan gratifikasi sejumlah fasilitas bepergian ke luar negeri, baik tiket maupun penginapan, kepada mertuanya, yakni Asri Agung Putra, dari sejumlah pengusaha," kata Kurnia dalam keterangannya.

"Bila pemberian itu benar dan diketahui tidak pernah dilaporkan kepada KPK, maka peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana gratifikasi," sambungnya.

Menurut Kurnia, bila merujuk pada Pasal 12B UU Tipikor, setiap penyelenggara negara dilarang menerima pemberian apa pun dari pihak-pihak yang menimbulkan potensi konflik kepentingan. Hal tersebut kecuali dalam jangka waktu paling lambat 30 hari telah dilaporkan ke KPK.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, saat diwawancarai wartawan di Rumah Belajar ICW, Jakarta Selatan, Minggu (19/5/2024). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Kemudian, ICW juga mempertanyakan laporan harta kekayaan Asri. Sebab, jika dilihat lebih detail, total harta Asri yang dilaporkan ke KPK jumlahnya sama pada tahun 2020 dan 2021, yaitu sebesar Rp 3.495.200.407.

"Logika sederhananya, bukankah aset mengalami fluktuasi harga setiap tahunnya?" tanya Kurnia.

kumparan sudah meminta tanggapan kepada juru bicara KPK Tessa Mahardhika soal desakan mengusut dugaan gratifikasi itu. Namun belum dibalas.

Kekayaan Pejabat Kejagung

Lantas, berapa berapa harta kekayaan dari Asri Agung Putra, pejabat Kejagung?

Dilihat dari laman e-LHKPN KPK, Asri menyampaikan laporan setiap tahunnya. Namun untuk tahun 2020 dan 2021 memang angkanya sama yakni Rp. 3.490.200.407.

Angka tersebut berubah pada pelaporan tahun 2022 dan 2023. Lantas, berapa kekayaan Asri dalam laporan terakhirnya?

Berikut laporan terbaru untuk tahun 2023:

Total: Rp 3.403.008.378

Belum ada keterangan dari pihak Asri Agung mengenai dugaan penerimaan fasilitas tersebut.