Ramai Isu Pemakzulan Bupati Tapteng Masinton, Bobby-Kemendagri Buka Suara
PerbesarBeredar isu pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu yang diwacanakan oleh DPRD Tapanuli Tengah. Fraksi Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN menjadi pihak yang pertama mewacanakan pemakzulan ini.
Mereka menyesalkan pengelolaan APBD yang disebut tidak profesional, penyerapan anggaran yang rendah, dan penanganan bantuan pascabencana Tapteng yang tak optimal. Sehingga, kelima fraksi tersebut mewacanakan pemakzulan jika Masinton tidak meningkatkan penyerapan anggaran. Pernyataan mereka pun viral di media sosial.
"Kami menyesalkan pengelolaan anggaran yang tidak profesional dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola anggaran APBD. Penyerapan anggaran APBD Kabupaten Tapteng tahun anggaran 2026 sampai bulan Agustus 2026, berarti sudah memasuki akhir triwulan ketiga hanya mencapai 30%. Tentu hal ini sebuah insiden yang sangat memalukan dalam sejarah pemerintahan Kabupaten Tapteng," kata Ketua DPC Partai Gerindra Tapteng, Hazmi Arif Simatupang, dalam video pernyataannya, dikutip Rabu (9/9).
"Kami menyesalkan penanganan bencana banjir di Kabupaten Tapteng yang sangat lambat serta amburadul dan begitu juga sangat menyesalkan amburadulnya penyaluran segala bentuk bantuan bencana banjir," sambung Hazmi.
Kelima fraksi itu juga mendesak agar Pemerintah Kabupaten Tapteng menjalankan rekomendasi DPRD dalam pemberian bantuan korban banjir maupun beasiswa yang berasal dari APBD.
"Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Tapteng untuk menyahuti dan merealisasikan rekomendasi DPRD Kabupaten Tapteng dalam perihal memberikan bantuan untuk korban banjir dan penyaluran beasiswa yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Tapteng," ujar Hazmi.
Kelima fraksi itu juga akan mengambil langkah hukum dan berniat melaporkan Masinton beserta OPD-nya ke KPK atas dugaan penyelewengan anggaran serta berencana memakzulan Masinton.
"Kami juga akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Bupati Tapteng, Masinton, beserta OPD-nya ke aparat penegak hukum, KPK, Polri, Kejaksaan, dikarenakan banyaknya dugaan penyelewengan anggaran yang ada dan juga kami mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapteng sampai pemakzulan terhadap Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu," imbuh Hazmi.
Kini, dikabarkan Gerindra telah menarik diri dari sikap tersebut beberapa waktu yang lalu.
Mendagri Turunkan Tim untuk Mediasi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menurunkan tim untuk melakukan upaya mediasi antara DPRD Tapanuli Tengah dengan Masinton terkait adanya isu pemakzulan ini.
"Sudah ada tim dari Kemendagri yang sudah turun ke sana, iya (untuk mediasi)," kata Tito di JW Marriott Hotel, Kota Medan, Rabu (9/9).
Namun, Tito belum merinci sejak kapan tim tersebut telah dibentuk.
Bobby Harap Permasalahan Cepat Selesai
Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, juga merespons terkait isu pemakzulan Masinton. Ia berharap, permasalahan antara DPRD Tapanuli Tengah dengan Masinton cepat selesai.
Menurutnya, wilayah tersebut masih menjadi wilayah dengan penyaluran bantuan bencana yang lambat. Akibatnya, masyarakat menjadi korban.
"Mudah-mudahan selesai lah. Saya sih penginnya selesai. Yang kasihan masyarakat. Yang kasihan masyarakat untuk hal-hal seperti itu tentunya yang dikorbankan utama masyarakat. Apalagi itu daerah bencana ya. Sebagai daerah bencana dan kita tahu Tapteng itu salah satu daerah yang hari ini penyaluran bantuannya masih sedikit lambat dibandingkan daerah-daerah yang lain," kata Bobby dalam kesempatan yang sama.
Bobby meminta, pihak DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Tapteng agar saling bekerja sama untuk penyelesaian pascabencana terlebih dahulu. Setelah itu, menyelesaikan permasalahan hubungan antara DPRD dengan Masinton.
"Dikira kami yang tidak menyalurkan. Saya hanya menyampaikan, kalau kami tidak menyalurkan, kenapa daerah lain sudah tersalurkan? Nah, ini ayo sama-sama lah semangatnya untuk menyelesaikan bencana dulu lah, itu dulu. Mudah-mudahan dari penyelesaian bencana, habis ini jadi penyelesaian hubungan antara bupati dan DPRD," pungkas Bobby.