Ramai-ramai Desak Pemerintah Gratiskan Vaksin Corona ke Seluruh Rakyat Indonesia

Suasana fasilitas produksi vaksin COVID-19, di kantor Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Selasa (4/8/2020). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Vaksinasi corona di Indonesia akan menerapkan dua skema, yakni jalur berbayar (mandiri) dan disubsidi alias gratis. Perbandingan persentasenya cukup jauh, yakni 70% untuk masyarakat jalur mandiri dan 30% untuk yang disubsidi.

Skema ini tentunya dihujani banyak kritik. Pemerintah dinilai seharusnya mampu menggratiskan vaksin corona ke seluruh masyarakat Indonesia, mengingat ini merupakan sebuah pandemi.

Finlandia, misalnya, menjadi salah satu negara yang menggratiskan vaksin corona secara menyeluruh. Pemerintah Finlandia sepakat vaksinasi bertahap dimulai pada Januari 2021.

Ilustrasi vaksin corona. Foto: Dado Ruvic/REUTERS

Komisi IX DPR belakangan mencecar Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, terkait vaksin yang tak sepenuhnya gratis. Kritik itu dilontarkan anggota Komisi IX dari PKS, Kurniasih Mufidayati, dalam rapat kerja bersama Menkes, Kamis (10/12).

"Saya menyampaikan, peserta BPJS Kesehatan kasihan banget. Per Januari, [iuran] naik, meski rapat kemarin meminta adanya relaksasi, tapi itu juga belum jelas. Ditambah ekonomi berat, suruh bayar [vaksin corona]. Berapa harganya, belum tahu. Misal [harganya] Rp 100 ribu dikali 2 kali suntik, [total] Rp 200 ribu. Belum lagi satu rumah [harus divaksin]. Kasihan," kata Kurniasih.

Terawan langsung membeberkan alasannya. Terawan menyinggung obrolannya dengan Menkeu Sri Mulyani dan persentase kekebalan kelompok atau herd immunity menurut standar WHO.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Foto: Puspa Perwitasari/ANTARA FOTO

"Waktu itu dasarnya adalah berapa orang yang mampu jumlahnya di Indonesia. Oleh Menkeu (Sri Mulyani) dijawab sekitar 78 juta (orang) untuk kira-kira mampu berbayar. Karena ini masih jumlah [warga yang berusia] 18-59 tahun," kata Terawan.

"Kita hitung 67 persen jumlah [penduduk Indonesia] usia 18-59 tahun, ketemulah jumlah sekitar 160 juta [orang]. Kemudian 67 persennya [dari 160 juta] ketemu 107 juta. Itu adalah dasar satu pertimbangan jumlah yang mampu bayar," tutur dia.

Meski demikian, Terawan mempertimbangkan vaksin gratis yang didapat melalui skema COVAX. Pemerintah mengaku akan mendapat jatah 54 juta dosis vaksin gratis, tetapi belum tahu kapan tiba.

"Dan juga sambil nanti mengantisipasi adanya range kalau vaksin-vaksin yang untuk usia tua muda maupun komorbid keluar," katanya.

Pandu Riono. Foto: Dok. Pandu Riono

Hak Rakyat Indonesia Dapat Vaksin Corona Gratis

Ahli wabah UI, Pandu Riono, menilai seharusnya vaksin untuk pandemi corona memakai jalur subsidi. Menurutnya, vaksin adalah hak seluruh masyarakat.

"Vaksin itu kesehatan publik. Hak Rakyat Indonesia agar akses vaksin dengan gratis," kata Pandu dalam akun Twitternya.

Infografik Tips Berkendara Aman. Foto: Ilham Syawal/kumparan

Kesehatan adalah prioritas, alihkan anggaran infrastruktur untuk vaksin

Kritik juga datang dari anggota Banggar DPR RI dari Fraksi Gerindra, Mulyadi. Anggaran kesehatan saat ini harus menjadi prioritas.

"Demi keselamatan warga, sesuai perintah UUD kan negara memenuhi kewajiban melindungi segenap bangsa kan. Seharusnya hal-hal untuk vaksin kan [prioritas]," tutur Mulyadi.

Mulyadi menyadari, anggaran untuk menggratiskan vaksin secara menyeluruh memang tak akan mencukupi. Sebab, saat ini Indonesia tengah mengalami defisit keuangan yang cukup melebar.

Ilustrasi vaksin corona. Foto: Dado Ruvic/REUTERS

Namun, dia menilai, hal itu bisa saja dilakukan dengan refocusing anggaran. Misalnya, anggaran untuk membiayai pembangunan infrastruktur dialihkan untuk vaksin. Sehingga, dapat mengakomodir semua warga.

"Kan prioritas dibandingkan misalnya membangun Infrastruktur yang belum diperlukan. Kalau refocusing dengan bahasa prioritas, apa tugas negara terhadap rakyat," ujarnya.

"Saya di Komisi V juga itu belanja infrastruktur saja hampir Rp 150 triliun, pembangunan jalan tol dilanjutkan. Sementara keselamatan warga yang notabenenya adalah tugas negara melindungi segenap bangsa ya harusnya itu yang jadi prioritas. Itu kan menjadi kebutuhan pokok," tambahnya.

Jika memang hal itu akan direalisasikan maka dalam hal keadaan darurat, Presiden Jokowi bisa mengeluarkan Perppu.

Ilustrasi vaksin corona. Foto: Shutterstock

Kalau memang tak bisa seluruhnya, vaksin gratis jangan hanya 30%

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PPP Anas Thahir meminta pemerintah lebih memperbanyak vaksin program gratis daripada vaksin mandiri.

"Sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat, saya berharap pemerintah bisa meningkatkan proporsi skema vaksin program menjadi lebih besar dari vaksin mandiri, dari total target vaksinasi nasional," kata Anas.

"Dengan demikian vaksinasi bagi masyarakat kurang mampu menjadi lebih banyak yang ter-cover," lanjutnya.

Saat ini, 1,2 juta vaksin Sinovac siap pakai sudah tiba di Indonesia dan masih disimpan Bio Farma di Bandung, Jawa Barat. Vaksinasi akan dilakukan setelah Sinovac mendapat persetujuan penggunaan darurat (emergency use authorization) dari BPOM. Vaksin akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan dan tenaga berisiko lainnya yang berada di garda terdepan.