Ramai-ramai Komentar Usai Golkar-PAN Deklarasi Dukung Prabowo Capres

Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, etum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Museum Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Partai Golkar dan PAN merapatkan diri ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Bersama PKB dan Gerindra, kedua partai ini resmi bakal mengusung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang.

Kabar deklarasi ini sebenarnya cukup mengejutkan. Pasalnya keempat partai sebelumnya tak pernah terlihat menggelar komunikasi intens secara langsung bersama untuk membahas koalisi.

Dengan merapatnya Golkar dan PAN, Prabowo kini mengantongi dukungan parlemen terbanyak 41,41 persen. Sedangkan kedua lawannya, capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mendapatkan 35,03%; sedangkan capres PDIP-PPP, Ganjar Pranowo mendapat 23,85%.

Dukungan ini pun mendapatkan komentar dari sejumlah politikus. Baik yang berada di partai KKIR, maupun dari luar koalisi.

Tanggapan Santai PDIP dan Ganjar

Ganjar pakai baju bergambar Jokowi saat komentar merapatnya Golkar-PAN ke Prabowo. Foto: Dok. Istimewa

Setelah Golkar dan PAN merapat ke KKIR, dan NasDem sudah lebih dulu mengusung Anies Baswedan, muncul anggapan jika PDIP ditinggalkan oleh parpol-parpol koalisi pemerintah. Namun menurut Ketua DPD PDIP Sulut, Olly Dondokambey, ia tak masalah dengan keputusan partai-partai lain itu.

"Saya kira PDIP, kan, dalam kerja sama partai tentu mungkin Golkar dan PAN lebih nyaman berada di sana daripada dengan PDIP. Tapi mari kita bersama-sama membangun negeri ini, jadi PDIP merasa tidak ada, tidak ditinggal, biasa aja," kata Olly usai menerima tanda jasa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/8).

"Jadi koalisinya sama, pertarungannya masih sama," lanjutnya.

Olly mengatakan, pihaknya dekat dengan semua partai meski setiap partai memiliki pilihan politiknya masing-masing di 2024. Ia juga menyebut, PDIP tidak merasa bersaing dengan siapa pun.

Hal senada juga diungkapkan oleh capres Ganjar Pranowo. Ia mengaku tak merasa ditinggalkan oleh siapa pun.

"Enggak (merasa), kok tertinggal, emang mau pergi ke mana?" ucap Ganjar di kantornya, Senin (14/8).

Tanggapan JK: Rakyat Lihat Tokoh, Bukan Partai

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla dalam acara Seminar Anak Muda untuk Politik pleh PUSKAPOL UI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (31/7/2023). Foto: Zamachsyari/kumparan

Politikus senior sekaligus mantan Ketum Golkar, Jusuf Kalla, menilai sebenarnya jumlah partai tak terlalu berpengaruh pada kemenangan di pemilu. Ia bercerita, saat maju Pilpres 2004 lalu bersama Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mereka tak diusung banyak partai namun bisa menang.

“Tidak ada jaminan, sama dengan saya waktu [Pilpres] 2004. Anda masih ingat, masih SMP mungkin ya, itu kita hanya didukung 11 persen [kursi di parlemen], 4 partai, tapi menangnya 60 persen jadi beda itu. Tidak simetris sama sekali,” kata JK di Markas Pusat PMI, Jakarta, Senin (14/8).

JK menambahkan, dalam pemilu yang memilih adalah rakyat langsung. Biasanya, kata JK, rakyat akan melihat dari siapa pasangan calon yang diusung, bukan partai mana yang mengusung.

“Kalau sudah masuk ke pemilu itu, orang tidak lagi melihat partainya. Orang melihat orangnya (capres-cawapres),” ungkap JK.

JK juga buka suara soal isu bergabungnya Golkar atas endorse Presiden Jokowi. Ia menyebut, para Ketum KKIR sering menyebut keputusan mereka mendukung Prabowo tak lepas dari arahan Jokowi, namun ia tak mau ikut campur sama sekali.

“Ya kan mereka sendiri mengatakan setelah konsultasi dengan presiden, tapi saya tidak campur sama sekali ya,” tambahnya.

Respons Positif Luhut soal Golkar Masuk KKIR

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Kura-Kura Bali, Denpasar, Selasa (25/7/2023). Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Politisi senior Golkar sekaligus Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sudah mendengar langsung soal sikap Golkar di Pilpres 2024. Menurutnya, tak ada yang masalah dengan pilihan Golkar merapat ke Prabowo itu.

"Kalau Golkar sudah menentukan sikap saya kira bagus, enggak ada masalah. Tadi saya diberi tahu sama Pak Airlangga," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/8).

Luhut pun mengingatkan Golkar agar serius dengan keputusan yang dibuat. Ia meminta partai berlambang pohon beringin itu mendorong kekompakan supaya bisa mempertahankan jumlah kursi di parlemen.

Kata Pengamat soal Golkar dan PAN Gabung KKIR

Deklarasi dukungan dari PAN, PKB, dan Golkar mendukung Prabowo Subianto menjadi Presiden di Museum Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS), Agung Baskoro, menyebut ada kemungkinan Presiden Jokowi menjadi king maker pembentukan koalisi besar Prabowo. Ia juga menyebut, KKIR kemungkinan akan membuka diri dengan cawapres di luar koalisi seperti Gibran Rakabuming Raka hingga Khofifah Indar Parawansa.

"Mengemukanya Presiden Jokowi sebagai King Maker di Koalisi Besar ini, selain menguatkan KKIR juga membuka peluang pencawapresan Gibran, Khofifah, atau nama lain yang direkomendasikan. Karena bila di internal KKIR semua ketua umum yang menjadi anggota ingin menjadi capres, maka kebuntuan politik (political deadlock) bisa terjadi," kata Agung kepada wartawan, Senin (14/8).

"Di titik inilah butuh jalan tengah (win-win solution) atau figur baru yang memiliki kediterimaan dan elektabilitas yang mumpuni agar bisa diterima oleh semua," sambungnya.

Dia menyebut besar kemungkinan Jokowi akan menyodorkan nama Gibran dan Khofifah kepada koalisi besar Prabowo. Tokoh-tokoh ini, kata Agung, nantinya bisa dianggap dihadirkan langsung oleh Jokowi yang tingkat kepuasan publik atas kinerjanya tinggi.

Terkait nasib PDIP setelah munculnya koalisi besar, Agung mengatakan partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri itu harus bekerja lebih keras untuk menemukan cawapres yang tepat untuk mengalahkan Prabowo.

"Sekaligus memperbaiki pola komunikasi politik partai dengan Presiden Jokowi yang selama ini kurang pas dalam mengakomodasi nalar beliau sebagai pemilik 'hak prerogatif' sampai 20 Oktober 2024," tutur Agung.

Agung menambahkan untuk Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan, kehadiran koalisi besar Prabowo semakin menegaskan bahwa diperlukan terobosan politik agar pencapresan Anies tak layu sebelum berkembang.

"Sehingga memilih cawapres dan kampanye yang atraktif begitu penting agar KPP tak hanya sekadar penggembira dalam Pilpres," tandasnya.