Ramai-ramai Kritik Wacana soal Kebijakan Cabut PPKM
PerbesarPresiden Jokowi memberikan sinyal Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia akan berakhir di tahun ini. Saat ini seluruh wilayah di Indonesia tengah menerapkan kebijakan PPKM level 1.
"Dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB, PPKM kita. Perjalanan seperti itu harus kita ingat betapa sangat sulitnya," jelas dia.
Indikasi PPKM akan dihentikan berdasarkan dari penanganan kasus corona yang selama ini berjalan di Indonesia. Menurut Jokowi saat ini sudah bisa berjalan baik. Namun keputusan akhir untuk menghentikan PPKM masih menunggu kajian dari Kemenko Perekonomian di bawah Airlangga dan Kementerian Kesehatan di bawah Budi Gunadi Sadikin.
“Kembali PSBB PPKM itu saya masih menunggu seluruh kajian dan kalkulasi dari Pak Menko (Airlangga) maupun dari Kementerian Kesehatan,” kata Jokowi.
“Dan saya kemarin memberikan target minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya,” tegas Jokowi.
Rencana Pencabutan PPKM Dikritik
Rencana PPKM akan dicabut mendapat kritik dari berbagai pihak. Sekjen PAN Eddy Soeparno memberikan catatan penting mengenai kondisi COVID-19 yang saat ini merebak kembali di China. Ia menuturkan kewaspadaan tetap harus dilakukan di Indonesia.
"Kewaspadaan tetap perlu karena kita semua dengar bagaimana Tiongkok saat ini sedang menghadapi gelombang COVID-19 yang diduga juga mengakibatkan kematian," Kata Eddy kepada wartawan, Kamis (22/12).
Selain itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu meminta, setelah PPKM dicabut pemerintah tetap menjalankan kebijakan booster vaksin secara masif sebagai upaya preventif.
Sementara itu anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah melakukan kajian yang matang sebelum memutuskan mencabut PPKM. Sebab, penularan COVID-19 masih ada dan WHO belum melepas status pandemi secara umum.
"Di berbagai negara, kondisi COVID-19 itu memang berbeda-beda. Ada yang sudah relatif aman, ada juga yang masih terpapar. Masyarakat pun menyikapi dengan berbagai cara. Ada yang masih ketat dengan prokes, ada yang sudah longgar, bahkan ada yang sudah tidak memperhatikan lagi soal itu," kata Saleh saat dihubungi, Kamis (22/12).
Saleh juga mengimbau pemerintah tetap selektif dalam mengeluarkan kebijakan karena kasus COVID-19 di Indonesia masih banyak ditemukan. Namun jika pemerintah memutuskan mencabut PPKM, Saleh meminta ada arahan dan imbauan yang diberikan kepada masyarakat.
"Kalaupun ada kebijakan pencabutan PPKM harus dibarengi dengan arahan dan imbauan kepada masyarakat. Misalnya masyarakat diminta tetap menjaga Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). PHBS ini diperlukan tidak hanya saat pandemi COVID-19, tapi di setiap saat," ungkapnya.
Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengimbau masyarakat tak boleh euforia berlebihan terkait rencana tersebut. Apalagi menganggap corona sudah tak ada dan tidak berbahaya.
"Kepada masyarakat tidak boleh euforia apalagi menganggap COVID sudah tidak ada, tidak berbahaya, itu salah. COVID masih mematikan lihat negara Jepang saat ini masih ribuan kasus harian sedangkan fatality rate ratusan per hari di Jepang," kata dia.
"Kita tidak boleh anggap sepele, anggap enteng , apalagi anggap sudah tidak ada," tutup Rahmad.