Ramai-ramai Tanggapi Jokowi yang Larang Pejabat Bukber

Presiden Jokowi meresmikan Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Jayapura. Foto: Dok. Youtube Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi melalui Seskab Pramono Anung mengeluarkan arahan kepada seluruh pejabat di Kabinet Indonesia Maju hingga Kepala Badan/Lembaga. Jokowi melarang para pejabat buka bersama.

Arahan itu tertuang dalam surat Seskab RI nomor R-38/Seskab/DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023. Surat itu ditandatangani langsung oleh Pramono Anung.

"Hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum, sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama," kata Pram dalam keterangannya.

Ada beberapa alasan yang membuat Jokowi mengeluarkan imbauan tersebut. Salah satunya adalah mempertimbangkan kondisi Indonesia yang dalam masa transisi dari pandemi COVID-19 menuju endemi.

Selain itu, Pramono menjelaskan alasan lainnya, yaitu pejabat pemerintah dan ASN sedang mendapat perhatian tajam dari masyarakat karena mencuat beragam aksi pamer harta yang mencurigakan di media sosial. Sehingga mereka diminta berbuka puasa dengan pola yang sederhana.

Larangan buka bersama ini menuai beragam tanggapan dari para pejabat. Mulai dari Ganjar Pranowo hingga sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju. Seperti apa?

Ganjar Pranowo memberikan keterangan pers. Foto: Dok. Istimewa

Ganjar Setuju Pejabat Dilarang Bukber

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sepakat dengan larangan buka puasa bersama bagi para pejabat. Menurutnya larangan ini penting untuk menghindarkan pejabat dari sikap pamer.

"Saya kira dalam konteks hari ini, saya setuju dihindari dulu ya. Kemarin, beberapa hari kan terlihat cerita-cerita yang seperti pamer ya. Mudah-mudahan kalau mengadakan buka ya buka yang sederhana, bersama keluarga tidak ada unsur pamernya, setuju saya," ujar Ganjar.

Selain itu, dirinya meminta agar seluruh pihak mesti tetap waspada pada masa transisi pandemi menuju endemi.

"Kita mesti menterjemahkan sebagai situasi. Satu, karena kita menuju endemi maka kita berhati-hati," tegas dia.

Sebab, menurutnya, penyelenggaraan acara buka puasa bersama biasanya diikuti dengan cerita keramaian yang berpotensi pada sebaran kasus Covid yang meningkat.

Gubernur Jateng dua periode itu mencontohkan kebiasaannya berbuka puasa hanya bersama teman pesepeda serta staf di lingkungan rumah jabatan.

"Umpama saya bersama kawan-kawan di sekitar Puri Gedeh, saya bersama kawan-kawan umpama lagi bekerja dengan Pemprov terus kemudian masuk magrib dan kami buka bersama secukupnya saja," kata Ganjar.

Anggota DPR Fraksi PKS, Nasir Djamil saat diskusi dengan tema "Wajah Islam Politik Pasca Pilpres 2019" Di Kantor Parameter Politik, Jakarta. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

PKS Curigai Jokowi Larang Pejabat Bukber karena Khawatir Konsolidasi Pilpres

Politikus PKS Nasir Djamil menanggapi arahan Presiden Jokowi yang tetap meminta seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju serta kepala badan dan lembaga tidak buka bersama (bukber). Alasannya dua, pandemi dan meminta mereka hidup sederhana.

Nasir menuturkan sebaiknya Jokowi mencabut larangan tersebut. Sebab, kata dia, hal itu bertentangan dengan revolusi mental yang digaungkan Jokowi.

"Apa pun alasan Pak Jokowi, melarang pejabat berbuka puasa bersama kurang sejalan dengan revolusi mental yang digaungkan beliau”, kata Nasir.

Menurut Nasir, justru saat ini Indonesia sudah bebas dari pandemi COVID-19. Bahkan, Nasir menuturkan Jokowi dan para pejabat kementerian sudah tidak pernah lagi memakai masker beberapa bulan belakangan ini. Rapat di DPR RI juga saat ini sudah sangat sedikit yang memakai masker

"Jangan-jangan larangan buka puasa bersama dikhawatirkan oleh rezim akan menjadi konsolidasi umat Islam menjelang Pilpres," sebut Nasir.

Anggota Komisi III DPR itu menyebut larangan itu sangat kontras dengan berbagai kegiatan keramaian yang sudah terjadi. Ia menduga ada pihak yang membisikkan kepada Jokowi terkait larangan tersebut.

Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Foto: Nadia Riso/kumparan

Gus Yahya soal Jokowi Larang Pejabat Bukber: Sumpek, Berbagilah ke Fakir Miskin

Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf cenderung setuju dan tidak begitu masalah dengan larangan tersebut. Menurutnya, kader NU sumpek diajak bukber.

Kalau kami di NU kegiatannya habis Maghrib siap-siap Tarawih, habis Tarawih baru kegiatan. Buka puasa [bersama] itu sumpek. Saya paling takut diajak buka puasa [bersama]," kata Gus Yahya.

Arahan Jokowi itu dikhawatirkan akan memunculkan cap bahwa Jokowi anti-Islam. Namun, Gus Yahya tidak sepakat dengan hal itu.

"Dicap apa? Wong ini juga, ya, sesuatu yang biasa. Selama ini orang bikin buka puasa juga apa, sih? Kalau bagi-bagi untuk fakir miskin saya pikir itu penting, bagi yang membutuhkan, yang terjebak macet di jalan saya kira penting," tuturnya.

"[Bagi paket buka puasa untuk fakir miskin] ya, bagi-bagi aja. Enggak usah bikin seolah-olah pesta besar untuk makan-makan gitu, ya. Enggak perlu itu," sambungnya.

Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas memberikan keterangan pers penetapan 1 Ramadan 1444 H di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (22/3/2023). Foto: Rivan Awal Lingga/Antara Foto

Menag soal Arahan Jokowi Larang Pejabat Bukber: Sebagai Anak Buah Kita Ikuti

Menag Yaqut Cholil Qoumas tidak mempermasalahkan arahan Jokowi yang melarang pejabat bukber. Ia mengatakan, Jokowi pasti punya pertimbangan matang.

"Itu bukan larangan tetapi arahan dari Presiden karena melihat kondisi situasi. Lah, kita sebagai anak buah, ya, pasti akan mengikuti, dong, arahan Presiden," kata Gus Yaqut.

Menurut Gus Yaqut, Jokowi adalah orang yang sangat perhatian dengan umat Islam. Ia tidak sepakat dengan pernyataan Ketua Umum PBB sekaligus ahli hukum tata negara, Yusri Ihza Mahendra, yang menilai arahan tersebut bisa dipelesetkan dan Jokowi bisa dicap sebagai anti Islam.

"Enggak, kok. Enggaklah. Presiden sangat concern terhadap Islam. Presiden sangat perhatian dengan umat Islam," ungkapnya.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri) dan mantan Panglima TNI Marsekal Purn Hadi Tjahjanto (kanan) mengikuti upacara pelantikan menteri dan wakil menteri yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022). Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto

Zulhas: Kalau Ada Anggaran, Dipakai Beri Bantuan

Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) merespons arahan Presiden Jokowi agar para pejabat negara, kementerian, hingga kepala badan/lembaga tidak menggelar buka puasa bersama (bukber).

Menurut Zulhas, yang dilarang bukan kegiatan buka puasanya. Melainkan anggaran yang dipakai untuk kegiatan buka puasa.

"Itu maksudnya kalau ada anggaran, anggarannya itu dipakai untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang lebih perlu. Kalau makan bareng, buka bareng yang makan kita-kita juga," kata Zulhas.

Menurutnya, anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Tapi kalau anggaran itu yang di kabupaten, di kota, di provinsi, yang di kementerian anggaran itu bisa diberikan sembako kepada masyarakat agar lebih bermanfaat," tuturnya.