Ramai Video Hasto Sebut Jokowi Inisiator Revisi UU KPK, Ini Kata PDIP

Konferensi pers penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Sebuah video yang memuat pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto beredar luas di media sosial. Dalam video itu, Hasto menyatakan bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menjadi inisiator revisi Undang-undang KPK.

Di video itu, Hasto awalnya bercerita ketika bertemu dengan mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, dalam suatu acara di Universitas Indonesia pada 7 Mei 2024 lalu. Kala itu, Novel bertanya kepada Hasto terkait peranan PDIP dalam merevisi UU KPK.

Hasto pun membantah dengan tegas. Ia menyatakan, Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, justru sangat berjuang untuk memerangi korupsi.

"Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi, selalu dilimpahkan kepada PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto dalam video yang beredar itu.

Eks penyidik senior KPK, Novel Baswedan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (28/5). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan

Ia kemudian bercerita saat bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka. Kala itu, Jokowi hendak mencalonkan putranya, Gibran Rakabuming Raka menjadi Wali Kota Solo dan menantunya, Bobby Nasution menjadi Wali Kota Medan dalam Pilkada.

Hasto pun menanyakan terkait keseriusan Jokowi dalam mencalonkan dua anggota keluarganya itu menjadi kepala daerah.

"Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobby sebagai Wali Kota, maka otomatis dia menjadi Pejabat Negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi suap dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu," kata Hasto.

"Dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau," tambah dia.

Selanjutnya, Hasto bercerita ketika menemui salah satu menteri. Menteri yang tak diungkap identitasnya itu menyampaikan bahwa Jokowi telah memberikan arahan untuk merevisi UU KPK.

"Nah saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta USD untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobby," beber Hasto.

"Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan," tutur dia.

Ilustrasi KPK. Foto: Shutterstock

Hasto pun mengaku bertanggung jawab atas pernyataan yang disampaikannya tersebut.

Terkait video pernyataan itu, juru bicara PDIP Guntur Romli, membenarkan bahwa yang ada di dalam video itu adalah Hasto. Namun, ia mengaku tak tahu kapan dan siapa yang membuatnya.

"Iya itu memang Mas Hasto di video itu, hanya saya nggak tahu dibikin kapan, diambil di mana. Bukan dari kami, bukan dari partai," ujar Guntur saat dikonfirmasi, Senin (24/2).

Sementara itu, pengacara Hasto, Maqdir Ismail, mengaku tak tahu-menahu masalah video itu.

"Mohon maaf, saya belum pernah melihat video tersebut sebelumnya, terima kasih," kata Maqdir.

Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari pihak Jokowi terkait ramainya video Hasto tersebut. kumparan masih berupaya mencari konfirmasi.