Rangkap Jabatan OSO Dinilai Berbahaya
PerbesarRangkap jabatan yang dilakukan Oesman Sapta Odang dinilai sebagai masalah etika dalam bernegara. Oesman disarankan untuk melepas salah satu jabatannya untuk menghindari konflik yang mungkin akan timbul.
"Kalau itu wilayah etika bernegara yah. Institusinya enggak boleh diam MPR, DPD, etikanya harus bekerja. Dalam rangkap jabatan saya enggak tahu apa penghasilan juga rangkap, bagi sekelas OSO kecil lah itu. Esensinya kan bahaya tentu menurut saya harus segera lepas yang begitu," kata Komisioner Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih dalam diskusi "Membedah Rangkap Jabatan Pejabat Pemerintah" di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/5).
Ia pun menyarankan agar dilakukan perbaikan secara regulasi untuk mengatur mengenai rangkap jabatan. "Itu harus diperbaiki bikin regulasinya kalau bicara dari etik saja itu sudah tidak patut," ujar Alamsyah.
Dalam sesi terpisah, Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Waluyo menilai rangkap jabatan yang dilakukan oleh OSO berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Ia menyebut sudah banyak kasus yang ditangani KPK bagaimana kewenangan tersebut berpotensi disalahgunakan.
"Potensi itu besar sekali. Jangankan dia yang pasti di dua tempat orang yang satu tempat saja, KPK sekarang lagi nanganin salah satu pejabat tinggi negara influence tranding mempengaruhi orang lain untuk lakukan sesuatu," ujar dia.