Rano Karno soal Instruksi Megawati: Bukan Melarang Ikut Retreat, Tapi Menunda

Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno melepas mantan Pj Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi usai serah terima jabatan di Balai Kota Jakarta, Kamis (20/2/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno buka suara terkait beredarnya surat instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada kepala daerah beserta wakilnya mengenai keberangkatan retreat ke Akmil Magelang.

Dia menegaskan, surat tersebut bukan melarang kepala daerah dan wakilnya untuk mengikuti retreat, tetapi meminta untuk menunda keberangkatan. Pelaksanaan retreat sudah berjalan sejak Jumat (21/2) lalu.

“Ingat sekali lagi surat ini adalah menunda, bukan melarang, kemarin lagi teman-teman sudah ada di Jogja, sudah ada di Magelang,” kata Rano usai meninjau bahan pokok di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (22/2).

Meskipun ada instruksi penundaan, dia memastikan akan tetap hadir dalam penutupan kegiatan retreat kepala daerah pada Kamis (27/2) mendatang.

“Oh iya, sampai hari ini kan belum dicabut. Ingat, wakil diundang itu 27 [Februari], hanya untuk penutupan,” tuturnya.

Lebih jauh, Rano tak mau berkomentar banyak atas kehadiran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di retreat.

“Kalau Pak Pram, tanya sama DPP, tugas saya ini perintah Pak Pram sebagai Gubernur, yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjaga. Ini bukan juga pekerjaan mudah teman-teman ya. Jadi mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja,” ungkapnya.

Instruksi Ketua Umum PDIP Megawati

Megawati mengeluarkan surat bernomor 7294 /IN/DPP/II/2025 pada Kamis (20/2) malam. Terdapat 2 poin instruksi penting untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP.

Berikut instruksi tersebut:

Instruksi ini terbit tak lama setelah KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis. Hasto adalah tersangka dua perkara di KPK.