Rapat di Komisi X, Koalisi Kawal Pendidikan Soroti Biaya-Anak Putus Sekolah

Suasana Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024). Foto: Alya Zahra/kumparan

Komisi X menggelar rapat bersama dengan sejumlah komunitas pendidikan. Anggota dewan ini mengetahui lebih dalam potret kondisi pendidikan yang real di tengah masyarakat saat ini.

Salah satu yang hadir, yakni Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta (Kopaja). Mereka secara khusus meminta pemerintah lebih serius dalam menata pendidikan ke depan. Tak cuma soal kualitas, tapi menghadirkan akses pendidikan yang berkeadilan.

Perwakilan Kopaja, Ubaid Matraji, mengatakan saat ini angka putusan sekolah masih memprihatinkan. Mereka yang putus sekolah biasanya di tingkat SMP dan SMA dengan berbagai alasan.

“Nah, berdasarkan data BPS yang dihimpun dari 2014-2024 mayoritas anak-anak yang sekolah dan putus sekolah di jenjang SMP dan SMa karena masalah ekonomi. Terutama perempuan banyak yang terlibat dalam pernikahan usia dini,” ungkap Perwakilan Kopaja, Ubaid Matraji, di Ruang Rapat Komisi X, Rabu (30/10).

Suasana Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024). Foto: Alya Zahra/kumparan

Saat ini pemeritah tengah berupaya mewujudkan program wajib belajar 13 tahun. Tapi, dengan kondisi ini, Ubaid menilai, butuh upaya lebih agar ini bisa tercapai.

“Kita ini kalau baca peta jalan itu mau ke 13 tahun, pemerintah sebelumnya wajib belajar 12 tahun. Tapi kalau kita lihat sepuluh tahun ini, tidak mencapai 12 tahun. Kita masih di angka 8 sekian. Mencapai 9 tahun aja belum,” ucapnya.

“Kenapa kok 9 tahun saja masih belum tercapai? Jadi, saya akses data Kemendikbudristek 2024 pada bulan Agustus bahwa total anak yang enggak sekolah di Indonesia berjumlah 4,6 juta. Rata-rata pada jenjang pendidikan menengah. Jadi masih banyak sekali yang ketinggalan,” sambungnya.

Suasana Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024). Foto: Alya Zahra/kumparan

Selain itu, Ubaid turut menyoroti keinginan pemerintah untuk menerapkan pendidikan Matematika sejak pendidikan anak usia dini.

Ubaid mengatakan bagaimana pemerintah dapat merealisasikan rencana tersebut apabila sampai saat ini masih banyak murid yang belum dapat membaca.

“Enggak usah jauh-jauh matematika dan sains. Soal membaca aja kita masih jauh. Kemarin aja banyak ditemukan bahwa anak SMP membaca saja tidak bisa,” komentar Ubaid.

“Di tempat saya saja ketika saya mendampingi beberapa sekolah SMP di Tangerang dan Banten, banyak yang tidak bisa membaca. Buat yang membaca untuk memahami teks nggak bisa,” tambahnya.

Terakhir, Ubaid juga menyoroti biaya pendidikan jenjang sekolah dasar yang masih mahal untuk sekolah swasta. Padahal sudah tercantum dalam UU Sisdiknas pasal 34 mengenai kebebasan biaya pendidikan untuk sekolah dasar.

“Kenyataannya masih banyak sekolah swasta yang mengharuskan anak murid untuk bayar. Bahkan terkadang biaya pendidikannya pun mahal,” pungkasnya.