Rapat Evaluasi Komisi II DPR dengan DKPP Digelar Tertutup

Rapat evaluasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan Komisi II di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Komisi II DPR RI menggelar rapat evaluasi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (11/2). Hanya saja, rapat digelar tertutup.

Pantauan di lokasi, Ketua DKPP Heddy Lugito, anggota DKPP Tio Aliansyah, Raka Sandi, Ratna Dewi Pettalolo dan J. Kristiadi sudah hadir di ruang Komisi II.

Sebelumnya, Heddy ketika dikonfirmasi sebelumnya menyebut, rapat dimulai pukul 10.00 WIB. Dia membenarkan saat ditanya apakah ini merupakan rapat evaluasi sebagai implementasi Tatib baru DPR.

“Benar, jam 10,” kata Heddy.

Sementara Wakil Ketua Komisi II, Zulfikar Arse Sadikin, mengatakan rapat tersebut hanya rapat dengar pendapat biasa. Namun ia tidak membeberkan mengapa rapat digelar tertutup.

“Rapat pada umumnya. RDP terkait kinerja,” kata Zulfikar.

Ditemui terpisah, Wakil Ketua Komisi II Dede Yusuf mengatakan, rapat memang sengaja digelar tertutup.

"Mungkin kalau Tata Tertib itu fungsinya bagaimana kita melakukan controling, check and balance, ya, Jadi bukan seperti yang dipikirkan, wah bahwa akan ada apa gitu ya, enggak, itu check and balances, jadi kita menjalankan fungsi-fungsi evaluasi, check and balance terhadap pengaduan-pengaduan masyakarat," tutur Dede sebelum rapat.

Rapat Komisi II DPR RI bersama Kemendagri, KPU, dan DKPP membahas evaluasi Pilkada Serentak 2024 dan penentuan tanggal pelantikan kepala daerah di gedung Parlemen, Jakarta pada Senin (3/2/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

DKPP terakhir menggelar rapat dengan Komisi II pada 3 Februari. Ketika itu, Komisi II rapat bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP membahas evaluasi Pilkada Serentak 2024.

Heddy Lugito menjelaskan secara rinci tentang tantangan yang dihadapi DKPP. Menurutnya, hingga Februari 2025 DKPP masih menerima aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Heddy juga menyampaikan jumlah pengaduan yang terus bertambah tanpa adanya masa kedaluwarsa, tidak berbanding lurus dengan postur anggaran yang dimiliki.

“Mengingat postur kelembagaan DKPP memang sangat minim, itu bisa terlihat dari postur anggarannya. Tahun kemarin kami hanya mendapat Rp 78 miliar, tahun ini hanya Rp 30 miliar, dan kemungkinan akan sulit menyelesaikan perkara sebanyak ini,” kata Heddy.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Heddy Lugito di Kantor KPU Jatim, Kota Surabaya, Kamis (10/10/2024). Foto: Farusma Okta Verdian/kumparan

Sepanjang 2024, DKPP telah menerima 790 aduan dugaan pelanggaran KEPP dan memeriksa 1.040 penyelenggara Pemilu dari seluruh Indonesia.

Heddy mengatakan, banjir aduan yang diterima DKPP pasca pelaksanaan Pilkada 2024 belum berhenti hingga Februari 2025.