Rapat Ketok Tarif MRT Sempat Ditunda karena Pejabat Pemprov Tak Hadir

Kereta MRT Jakarta. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) bersama Pemprov DKI untuk memutuskan besaran tarif Moda Raya Terpadu (MRT) Fase I rute Bundaran HI-Lebak Bulus, Senin, (25/3). Selain MRT, rencananya, dalam Rapimgab ini, disepakati pula tarif Lintas Raya Terpadu (LRT).

Rapat yang semula diagendakan pukul 13.00 WIB baru dimulai sekitar pukul 14.24 WIB dengan mendengarkan paparan persiapan rapat paripurna pergantian pimpinan dewan. Tak berselang lama, rapat penentuan tarif MRT lalu dimulai, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

Sebelum memulai, Prasetyo terlebih dulu membuat daftar presensi jajaran Pemprov DKI yang hadir. Ia tidak mau rapat kali ini diwakilkan tanpa alasan yang jelas.

Saat nama-nama pejabat dipanggil, ada beberapa pejabat yang diwakili oleh bawahannya, yakni inspektorat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD), Kepala Diskominfotik, serta Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Prasetyo memaklumi ketidakhadiran beberapa pejabat lantaran berada di luar negeri. Namun, untuk yang absen karena ada kepentingan lain, Prasetio meminta kehadirannya.

"Tolong Pak Sekda, ditelepon itu, biar hadir," pinta Prasetyo di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin, (25/3).

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Foto: Moh Fajri/kumparan

Prasetyo menegaskan pentingnya rapat kali ini. Sehingga, ia memilih menunda sebentar pelaksanan Rapimgab sambil menunggu jajaran Pemprov DKI yang kemungkinan bisa hadir.

"Saya mau tuntas, ya, pembahasannya, biar enggak debatable. Makanya kalau diwakili, saya enggak mau. Saya skors sidangnya," ujar Prasetyo sambil mengetuk palu.

Namun, Prasetyo tidak mengucapkan berapa lama waktu yang ditentukan dalam penundaan tersebut. Pimpinan DPRD DKI, Sekda DKI Jakarta Saefullah, sampai Dirut MRT lalu meninggalkan ruangan rapat.

Pukul 15.40 WIB, rapat kembali dimulai. Penentuan tarif MRT kembali dibahas dan sedang berlangsung lantaran para pejabat yang diminta hadir sudah datang ke ruang rapat.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (tengah) bersama rombongan tiba di Stasiun MRT Bundaran HI usai menjajal MRT, Senin (25/3). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Seperti diketahui, MRT Fase I sudah diresmikan Presiden Joko Widodo. Namun, tarif yang harus dibayarkan oleh masyarakat untuk menikmati MRT belum disepakati oleh Pemprov DKI dengan DPRD DKI. Sehingga untuk saat ini, tarif MRT masih gratis.

“Hari ini nanti akan diputuskan bersama dengan dewan. Secara umum seperti saya sampaikan kemarin rata-rata adalah Rp 1.000 per km. Rata-rata Rp 10.000 tapi penentuan itu bukan tarif rata-rata, tarif flat,” kata Anies di Halte Transjakarta Bundaran HI, Jakarta, Senin, (25/3).

“Tarifnya antarstasiun, nanti kalau sudah selesai diketuk, maka anda akan lihat tabel. Dari stasiun A ke stasiun B berapa, dari stasiun C ke stasiun E berapa. Jadi tarifnya bukan flat tapi tarif antarstasiun,” pungkasnya.