Rapat Menkes dengan Komisi IX: Anggarkan Biaya Isoman; Kasus Corona Akan Naik
PerbesarMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Selasa (9/2). Dalam rapat kali ini, Budi memaparkan sejumlah perkembangan penanganan corona dan informasi terbaru.
Apa saja yang dipaparkan Menkes?
Anggarkan Khusus Biaya Pasien Isolasi Mandiri di Rumah
Budi mengaku, tahun ini, Kemenkes lebih banyak menganggarkan dana untuk masyarakat yang sehat ketimbang yang sakit. Sekitar Rp 71 triliun dianggarkan untuk diagnostik dan vaksinasi COVID-19, sedangkan anggaran terapeutik atau pengobatan sebanyak Rp 61 miliar.
"Untuk tahun ini, kami fokuskan anggaran untuk yang sifatnya lebih hulu untuk menangani orang yang sehat agar jangan sampai sakit. Karena kalau sudah sakit, biaya lebih tinggi, penderitaan dan tekanan nakes lebih tinggi," ungkap Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Selasa (9/2).
Salah satu anggaran yang disiapkan adalah isolasi mandiri bagi mereka yang positif COVID-19 lewat hasil tracing oleh petugas.
"Banyak pertanyaan, kenapa isolasi di rumah dikasih anggaran? itu berkaitan dengan untuk obat-obatannya. Walaupun sudah terindentifikasi tapi ringan dan diisolasi di rumah. Kalau dia positif, kita kasih minum obat-obatan dan vitamin. Tapi kalau dia hanya kontak erat kita hanya kasih vitamin-vitamin saja," ujar Budi.
Perhitungan anggaran dilakukan berdasarkan jumlah kasus harian corona yang diperoleh tiap harinya. Dari data itu, dapat dilihat pasien mana yang memang disarankan untuk menerima perawatan intensif rumah sakit, dan mana yang hanya perlu isolasi mandiri baik di hotel atau rumah.
Nantinya, pemerintah dapat memetakan berapa dana yang harus dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan obat dan vitamin bagi pasien-pasien tersebut.
"Memang aturan dari WHO setiap 1 juta yang confirm, 80 persen hanya perlu di rumah, 20 persen yang masuk ke RS. Itu yang dipakai dasar kita hitung berapa banyak anggaran untuk isolasi dan terapi," ucap Budi.
Nakes Honorer Mengeluh Insentif Belum Dibayar, Menkes Akan Lapor Jokowi
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menyampaikan keluhan tenaga kesehatan (nakes) di Medan kepada Budi tentang insentif yang belum kunjung cair. Salah satunya terjadi pada nakes di RS Pirngadi Medan.
Menurut Saleh, nakes tersebut harus membiayai kebutuhan keluarganya. Politikus PAN itu meminta Menkes menginvestigasi mengapa masih ada nakes di daerah yang insentifnya belum cair.
Menanggapi keluhan nakes dari Saleh, Budi memastikan akan menindaklanjuti kasus ini dan melaporkannya ke Presiden Jokowi.
"Jadi dan kami sudah koordinasi dengan Kemendagri untuk meng-courage, beberapa kepala daerah merasa perlu mendapat persetujuan DPRD," jawab Budi.
"Memang RS ada RSUD Kota Medan akan kami tindaklanjuti menyampaikan ke Presiden untuk koordinasi ke gubernur," tuturnya.
Butuh 80 Ribu Tracer Corona, RI Cuma Punya 5 Ribu Tracer
Budi mengakui, salah satu komponen penanganan corona adalah identifikasi kasus positif dan isolasi secepat-cepatnya. Oleh karena itu, pemerintah harus agresif melakukan testing (tes) dan tracing (lacak kontak erat).
Kata dia, untuk tracing, WHO menyarankan wilayah harus memiliki 30 tracer (nakes petugas lacak) per 100 ribu penduduk. Jadi, dengan jumlah penduduk 270 juta orang, Indonesia butuh 80 ribu contact tracers.
"Sekarang masih punya 5 ribuan [tenaga] plus rekrut. Karena mesti cepat, kita cari cara paling cepat, rekrut orang-orang yang kenal daerahnya dan bisa cepat disiplin dia jalan. Kita kontak, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, punya sekitar 60-80 ribu anggota hampir di seluruh desa," ungkapnya.
"Puskesmas tetap komando surveilans dan ada petugas, untuk berkoordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas diajari tracing. Begitu ada kontak erat, bisa enggak 15-30 orang [dites dan lacak] 2 minggu sebelumnya, dalam 72 jam di-trace," bebernya.
"Begitu didapat orang tersebut dites dengan antigen, akan kita distribusikan ke puskesmas," kata Budi.
Targetkan Klaim Dana Perawatan Pasien COVID-19 Selesai April
Budi mendapat banyak keluhan soal klaim rumah sakit terkait biaya penanganan COVID-19 yang belum kunjung cair. Keluhan ini diberikan oleh sejumlah anggota Komisi IX DPR.
Budi menjelaskan, saat ini, terdapat dana Rp 2,6 triliun dari Rp 3,7 triliun anggaran yang belum diverifikasi oleh BPJS Kesehatan.
"Yang belum dibayar Rp 3,7 triliun, dispute Rp 1,9 triliun dan belum diverifikasi sekitar Rp 2,6 triliun. Klaim ini masuk ke kami melalui BPJS kesehatan, dari yang sudah masuk ke BPJS sudah Rp 3 triliun yang siap bayar," jelas Budi.
Sementara itu, dana sisanya masih belum siap dibayarkan karena masih ada dispute (selisih) atas berbagai faktor. Sebagian besar dikarenakan berkas pengajuan dan kriteria penjaminannya tidak lengkap.
"Kami takutnya kalau tetap dibayarkan akan masalah dari sisi BPK dan BPKP," ucap Budi.
Pihaknya memahami pembayaran klaim RS tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Untuk menyelesaikan persoalan ini, Kemenkes telah membentuk tim bersama dengan Kemenkeu, serta merevisi Permenkes Nomor 446/2020 tentang petunjuk teknis klaim penggantian biaya pelayanan pasien.
"Karena kami lihat prosesnya banyak prosedur-prosedur dan form yang perlu didetailkan sebagai feedback," tutur dia.
Ingatkan Jokowi, Kasus Aktif Corona Akan Naik
Budi memastikan angka kasus aktif corona masih akan terus naik. Budi juga telah mengingatkan hal ini ke Presiden Jokowi.
Kenaikan kasus corona itu disebut Budi masih dalam taraf wajar. Hal itu karena pemerintah terus menggenjot 3T (Testing,Tracing, Treatment) dalam lingkup regional maupun nasional. Ia pun meminta Jokowi tak panik apabila melihat kondisi kasus melonjak.
"Saya juga ingatkan ke presiden, ini strategi di India yang terjadi. Nanti jumlah kasus akan naik karena akan lebih banyak yang terlihat. Saya bilang ke Presiden, bapak ibu tak usah panik," ujar Budi.
"Lebih banyak lihat riilnya sehingga strategi kita benar. Daripada sedikit senang padahal banyak [kasusnya] sehingga langkah kita salah," sambungnya.