Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.80.1
Rapat Paripurna DPD RI Ricuh: Anggota Maju ke Meja Pimpinan, Palu Direbut
12 Juli 2024 15:41 WIB
·
waktu baca 2 menit
PerbesarADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Rapat Paripurna DPD ke-12 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024, Jumat (12/7) diwarnai kericuhan.
ADVERTISEMENT
Momen ini terjadi saat Pimpinan DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti berniat mengetok palu untuk mengesahkan tata tertib DPD RI — yang termasuk di dalamnya terkait pemilihan paket pimpinan DPD periode mendatang.
“Kepada sidang paripurna ke-12 hari ini pimpinan akan melaporkan hasil kerjanya yang telah dilakukan selama ini. Selanjutnya selaku pimpinan kami akan melaporkan pelaksanaan tugas dan menyerahkan kepada sidang paripurna untuk meminta pengesahan,” kata La Nyalla.
Para anggota DPD RI pun ramai-ramai melayangkan interupsi. Namun tak satu pun interupsi ini digubris oleh La Nyalla. Ia tetap melanjutkan membaca tata tertib yang sebelumnya direvisi oleh Tim Kerja DPD RI.
“Kami mohon apakah keputusan pimpinan DPD RI dalam rangka pembentuk tatib apakah sesuai dengan tata tertib DPD RI?” kata Senator asal Papua Barat, Filep Wamafma.
Rapat pun menjadi ricuh, mendadak mikrofon para anggota dimatikan. Para anggota pun berteriak riuh. Namun La Nyalla terus membacakan tata tertib yang akan disahkan.
ADVERTISEMENT
Para anggota pun merangsek maju ke meja pimpinan. Bahkan ada salah satu anggota yang berusaha menarik palu sidang untuk mencegah tata tertib DPD RI ini disahkan. Momen tarik menarik palu sidang pun sempat terjadi.
La Nyalla dengan cepat meraih palu yang hendak direbut anggota. Juga terdengar panggilan untuk petugas Pengamanan Dalam (Pamdal).
Karena suasana rapat semakin ricuh, pimpinan pun sempat menskors rapat agar suasana rapat kembali kondusif.
Untuk meredakan suasana yang memanas, salah satu anggota DPD pun bernyanyi.
Para anggota tidak setuju dengan perubahan Tata Tertib DPD RI karena dianggap menyalahi aturan. Sebab, perubahan Tata Tertib ini dilakukan Tim Kerja bukan oleh Panitia Khusus.
Saat ini skors sudah dicabut, rapat pun kembali dilanjutkan.