Ratusan Guru Honorer Demo di Gedung Sate Bandung: Tuntut Kejelasan Nasib

Sejumlah massa yang tergabung dari guru dan honorer menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (13/1/2025). Foto: Robby Bouceu/kumparan

Sekitar 200 guru dan tenaga kependidikan (tendik) honorer di Jawa Barat melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (13/1).

Mereka meminta pemerintah daerah memprioritaskan perekrutan guru honorer sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Jawa Barat, Yudi Nurman Fauzi (37 tahun), mengatakan banyak dari guru honorer dan tenaga pendidik yang sejak tahun 2021 mengikuti seleksi yang dibuka pemerintah pusat, namun masih sedikit dari mereka yang direkrut jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Padahal, menurutnya, berdasarkan Undang-Undang ASN tahun 2023, tenaga honorer mesti telah ditata sebagai ASN paling lambat akhir 2024, menurut pasal 66 Undang-Undang tersebut. Terlebih, ada sejumlah guru honorer yang tinggal satu tahun lagi masuk masa pensiun.

"Banyak teman-teman yang satu tahun lagi pensiun dan sudah mengabdi selama 20 tahun tapi belum ada kejelasan," katanya di depan Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (13/1).

Dia pun menuntut pemerintah lebih serius terkait masalah ini. Ia menyebut tahun 2024, baru 1.529 guru honorer yang diangkat PPPK dari total 4.000 guru honorer tingkat SMA, SMK, dan SLB Negeri.

Sedangkan tenaga pendidikan yang diangkat PPPK lebih sedikit hanya 65 orang. Dengan kondisi tersebut, ia bilang guru honorer kecewa dengan tidak kurangnya atensi pemerintah tersebut.

"Segera tuntaskan saja, kami sudah mengabdi, meski digaji berbeda dengan ASN tapi kami masih loyal," kata dia.

Sejumlah massa yang tergabung dari guru dan honorer menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (13/1/2025). Foto: Robby Bouceu/kumparan

Sementara itu, salah seorang guru honorer, Dian Nugraha mengakui para guru honorer telah diberi kesempatan untuk ikut tes PPPK gelombang satu. Namun begitu, hasilnya hanya diberi kesempatan paruh waktu dan gaji seadanya.

"Kami sering menjadi kambing hitam untuk melaksanakan tugas PNS, kami dianggap hanya honorer untuk disuruh-suruh," kata dia lagi.

Massa aksi lainnya, Umar Fajar, adalah tenaga pendidik honorer di perpustakaan SMAN 27 Bandung. Tahun 2026 ia akan pensiun, tapi sampai sekarang statusnya masih belum jelas diangkat.

"Saya ngabdi itu sudah 11 tahun di SMA 27, sebelumnya di Unwin (Universitas Winaya Mukti) dari tahun 1992 perguruan tinggi milik pemerintah, berarti sudah 35 tahun," kata dia.

Poin Tuntutan

Ada 6 poin tuntutan yang diajukan massa aksi, yaitu: