Ratusan Orang Korea Selatan Desak Penyelidikan Program Adopsi Pascaperang
·waktu baca 4 menit
PerbesarRatusan orang asal Korea Selatan yang diadopsi oleh keluarga di Eropa dan Amerika Serikat melalui program adopsi anak pascaperang menuntut pemerintah menyelidiki pemalsuan dalam dokumen adopsi mereka pada Selasa (13/9).
Secara keseluruhan, 283 anak angkat mengajukan penyelidikan kepada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi per Selasa (13/9). Komisi tersebut akan menerima pengajuan hingga Desember.
Pihaknya lalu harus membuat keputusan dalam tiga atau empat bulan mendatang. Komisi itu bertugas menyelidiki kekejaman HAM selama pemerintahan militer Korsel pada 1960-an hingga 1980-an.
"Ada lebih banyak anak adopsi yang telah menulis surat kepada kami, menelepon kami, telah berkomunikasi dengan kami," ungkap pengacara para anak angkat dan pendiri Danish Korean Rights Group, Peter Møller, dikutip dari Associated Press, Selasa (13/9).
"Mereka takut untuk menyerahkan kasus ini karena mereka takut bahwa agen adopsi akan membakar dokumen asli mereka dan melakukan pembalasan," tambah dia.
Para anak angkat turut memberikan desakan kepada Presiden Korsel, Yoon Suk-yeol. Mereka meminta Yoon untuk mencegah lembaga-lembaga adopsi menghilangkan data terkait.
Pengacara mereka kemudian akan menuntut dua agensi adopsi yang berbasis di Seoul. Agensi-agensi itu adalah Holt International Children's Services (HICS) dan Korea Social Services (KSS). Sebab, keduanya enggan memublikasikan catatan adopsi anak-anak angkat.
Agensi adopsi kerap menggunakan masalah privasi orang tua biologis untuk membatasi akses data anak angkat. Tetapi, pengacara anak angkat menuduh mereka sengaja menghindari sorotan publik.
Agen-agen yang berlomba mengirimkan anak-anak ke luar negeri dituduh menghapuskan data terkait identitas asli mereka. Dokumen-dokumen itu sering kali tidak akurat atau bahkan palsu.
Akibatnya, sekelompok anak angkat dari Denmark memulai desakan untuk investigasi itu. Møller telah mengajukan permohonan dari 51 anak angkat di Denmark pada Agustus. Langkah itu kemudian menarik perhatian anak-anak angkat lainnya dari seluruh dunia.
Møller akhirnya mengajukan permohonan tambahan hingga 165 kasus asal Denmark, 36 kasus asal AS, serta 31 kasus lainnya asal Belgia, Belanda, Norwegia, dan Jerman.
Program Adopsi Transnasional
Program adopsi tersebut berakar dari Perang Korea yang berkecamuk sejak 1950 hingga 1953. Ketika pertempuran melandai, Korsel menggencarkan pengiriman anak-anak menuju Barat.
Skema itu kemudian memuncak pada 1970-an dan 1980-an. Selama enam dekade terakhir, sekitar 200.000 anak-anak asal Korsel telah diadopsi oleh keluarga Kaukasia di Eropa dan AS.
Pemerintah militer menganggap program adopsi sebagai solusi untuk menghemat pengeluaran bagi anak yatim, menurunkan tingkat populasi, dan memperdalam hubungan dengan Barat.
Program tersebut tidak bisa mengatasi inti masalah seputar tunjangan kesejahteraan sosial. Tetapi, Korsel bersikeras mengadopsi undang-undang khusus demi mempromosikan adopsi asing.
Agen-agen swasta memanfaatkan praktik itu untuk mengirimkan anak-anak yang ditelantarkan akibat kemiskinan dan rasisme.
"Selama dekade-dekade setelah [Perang Korea], dengan tidak adanya dukungan kesejahteraan untuk keluarga miskin, anak-anak yang lahir dalam kemiskinan dengan cepat dibawa ke agen adopsi di luar negeri, yang memandang Korsel sebagai sumber utama anak-anak yang dapat diadopsi," papar profesor antropologi di University of California, Eleana J. Kim, dikutip dari The New York Times.
Peningkatan kasus adopsi sering kali dihubungkan dengan seorang pemilik peternakan di AS, Harry Holt. Bersama pasangannya, dia mengadopsi delapan anak dari Korsel pada 1955.
Kelompok-kelompok agama kemudian merasa terharu dengan tindakan Holt. Mereka lantas turut memulai proses penempatan anak-anak angkat Korsel lainnya di seluruh AS dan Eropa.
Berkat tanggapan positif itu, Holt membuka HICS di AS. Lembaga tersebut mengirimkan anak-anak dari Korsel menuju Norwegia, Denmark, Belgia, Belanda, Prancis, Swiss, dan Jerman.
Sebagian besar dari mereka didaftarkan sebagai anak yatim piatu yang telantar di jalanan Korsel. Padahal, mereka memiliki kerabat yang dapat ditemukan dengan mudah di negara itu.
Anak-anak angkat mengakui, para agen kerap mendaftarkan mereka menggunakan identitas anak-anak yang telah meninggal dunia pula.
Praktik itu lantas membuat akar identitas asli mereka sulit untuk dilacak. Ketika hendak melakukan reuni dengan keluarga, mereka justru dipertemukan dengan orang asing. Hingga kini, komunitas diaspora masih bergelut menelusuri jejak identitas mereka.