Ratusan Pengawas TPS di Bogor Belum Terima Honor, Bawaslu Ungkap Masalahnya

Ilustrasi Pemilu. Foto: Dok Kemenkeu

Ratusan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kabupaten Bogor belum mendapatkan honornya usai bertugas menjadi pengawas Pemilu 2024.

Dari data yang dihimpun Bawaslu Kabupaten Bogor ada sekitar 800 PTPS yang belum menerima honor sebesar Rp 1 juta tersebut.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor, Ridwan Arifin, menjelaskan pembayaran honor terkendala karena sebagian anggota rekening pribadinya bermasalah.

"Itu nanti ditransfer lagi kan gagal, karena mereka bikin rekening, ternyata belum diaktivasi, tapi kami sudah konfirmasi lagi ke BRI (bank tujuan transfer)" ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (27/2).

Ia menuturkan dari 15.228 anggota PTPS di Kabupaten Bogor, yang mengalami masalah pada rekeningnya sebanyak 800 orang. Saat ini pihaknya masih terus mengupayakan pembayaran honor tersebut.

"Ya, terakhir ada 800 orang (PTPS) tapi sekarang saya belum update lagi. Yang jelas sedang berproses,"tambahnya.

Ia menegaskan semua PTPS pasti mendapatkan haknya. Maka itu secepatnya masalah pada rekening itu diharapkan bisa segera selesai.

"Harus selesai segera. Masih berproses. Dan kami juga berharap semuanya selesai dalam waktu dekat," tutupnya.

Semetara itu, Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan Bawaslu Kabupaten Bogor, Burhanudin, mengatakan pihaknya akan secara bertahap menyelesaikan pembayaran honor PTPS tersebut.

"Sudah (bertahap)," kata Burhan.

Pengakuan Petugas PTPS

Terpisah, seorang petugas PTPS yang enggan disebutkan namanya mengatakan, hingga kini dirinya belum mendapatkan honornya.

Padahal kata dia, sudah mengaktivasi rekening BRI sejak 19 Februari lalu.

"Saya buat rekening baru, hari-hari selanjutnya cuma di-check and recheck aja nomor rekeningnya benar atau engga sama panwascam," pungkasnya.