Ratusan Warga Korsel Kumpul di Parlemen, Tolak Darurat Militer

3 Desember 2024 23:08 WIB
·
waktu baca 1 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Militer memasuki gedung utama Majelis Nasional setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer di Seoul, Korea Selatan, Selasa (3/12/2024). Foto: Yonhap/via REUTERS
zoom-in-whitePerbesar
Militer memasuki gedung utama Majelis Nasional setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer di Seoul, Korea Selatan, Selasa (3/12/2024). Foto: Yonhap/via REUTERS
ADVERTISEMENT
Ratusan warga Korea Selatan berkumpul di sekitar parlemen negara tersebut pada Rabu (4/12) pagi. Mereka membela anggota parlemen dan menolak pemberlakuan darurat militer yang diumumkan Presiden Korsel Yoon Suk-yeol.
ADVERTISEMENT
Dikutip dari AFP, warga tersebut mendesak kepolisian Korsel yang berjaga di pintu-pintu masuk di sekitar parlemen untuk melindungi anggota Majelis Nasional.
Warga berkumpul setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer di depan gerbang utama Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan, Selasa (3/12/2024). Foto: JUNG YEON-JE / AFP
"Tolong buka pintunya. Tugas Anda adalah melindungi Majelis Nasional. Mengapa Anda hanya berdiam diri sementara anggota parlemen diinjak-injak?," teriak seorang pria paruh baya kepada sekelompok polisi yang menjaga gerbang.
Dalam foto yang diterbitkan Reuters, tampak militer Korsel mulai meringsek masuk ke gedung parlemen Korsel.
Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol sebelumnya mengumumkan darurat militer, Selasa (3/12). Ia menuding ada pihak oposisi di negaranya yang mengendalikan parlemen melumpuhkan pemerintahan dan bersimpati terhadap Korea Utara.
Dilansir APNews, Yoon membuat pengumuman tersebut dalam sebuah pengarahan yang disiarkan televisi, dan berjanji untuk “memberantas kekuatan pro-Korea Utara dan melindungi tatanan demokrasi konstitusional.”
ADVERTISEMENT
Langkah tersebut langsung mendapat tantangan dari para politisi, termasuk pemimpin partai konservatifnya sendiri, Han Dong-hoon. Ia menyebut keputusan tersebut “salah” dan berjanji untuk “menghentikannya bersama rakyat.”