Rekomendasi Palestina Jadi Anggota PBB Tidak Dapat Dukungan Penuh

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertemu mengenai situasi di Timur Tengah, termasuk masalah Palestina, di markas besar PBB di New York, Selasa (25/3/2024). Foto: Angela Weiss/AFP

Komite Dewan Keamanan PBB gagal memberikan suara bulat terkait rekomendasi keanggotaan penuh Palestina. Rekomendasi itu berisi apakah Palestina sudah memenuhi kriteria untuk menjadi anggota penuh PBB atau belum.

Hal itu terungkap dalam dokumen laporan komite yang diterima kantor berita Reuters.

Otoritas Palestina sampai sekarang masih berharap dapat mendorong seluruh anggota DK PBB menggelar voting terkait rekomendasi keanggotaan negaranya di PBB. Palestina menginginkan pemungutan suara di DK bisa digelar setidaknya pada Kamis (18/4).

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menunjukkan peta Palestina yang terus digerus oleh Israel saat pertemuan dengan Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (11/2). Foto: REUTERS / Shannon Stapleton

Palestina sangat membutuhkan keanggotaan penuh di PBB. Sebab, status akan mempermudah Palestina mendapat pengakuan sebagai negara berdaulat penuh.

Saat ini status Palestina di PBB adalah observer (pengamat) non-anggota. Status tersebut diraih Palestina pada 2012.

Status observer non-anggota adalah pengakuan de-facto terhadap status kenegaraan Palestina.

AS Akan Pakai Veto

Dua sekutu: Joe Biden saat bertemu Benjamin Netanyahu di kantor perdana menteri di Yerusalem pada 9 Maret 2016. Foto: Debbie Hill/ POOL/ AFP

Untuk menjadi anggota penuh PBB dibutuhkan persetujuan dari DK. Akan tetapi salah satu sekutu Israel, Amerika Serikat, memegang posisi sebagai anggota tetap DK yang berarti mereka punya hak veto.

Berbagai pihak menduga AS akan menggunakan veto demi menggagalkan keanggotaan penuh Palestina di DK PBB.

Tanda-tanda AS akan memveto nampak pada awal April 2024. Saat itu Pemerintah AS menegaskan pendirian negara Palestina harus dibahas pihak berkepentingan bukan di PBB.

Sedangkan DK PBB sejak lama dikenal atas dukungan terhadap visi solusi dua negara/two state solution, yaitu Israel dan Palestina hidup berdampingan dengan aman dan saling mengakui perbatasan.

Warga Palestina menghadiri salat Jumat di dekat reruntuhan masjid yang hancur akibat serangan Israel, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Rafah di selatan Jalur Gaza, Jumat (1/3/2024). Foto: Mohammed Salem/REUTERS

Pendirian negara Palestina juga mandek sejak ditekennya Oslo Accords oleh Israel dan Otoritas Palestina pada awal 1990-an. Oslo Accords adalah perjanjian untuk memulai proses perdamaian Israel-Palestina.

Sementara itu, terkait penerimaan anggota baru di PBB, Dewan Keamanan pada Selasa (16/4) menyatakan menyetujui laporan awal. Namun, mereka mengakui ada perbedaan pandangan terkait rekomendasi keanggotaan penuh Palestina.

"Terkait masalah apakah permohonan memenuhi seluruh kriteria keanggotaan, komite tak bisa membuat rekomendasi suara bulat ke Dewan Keamanan," kata laporan Komite Dewan Keamanan.

Anggota DK PBB

Ilustrasi Gedung PBB. Foto: Viktor_IS/Shutterstock

DK PBB beranggotakan 5 anggota tetap yang memiliki hak veto, yaitu China, Prancis, Rusia, Inggris, dan AS.

Dan 10 negara anggota tidak tetap, lima di antaranya dipilih setiap tahun oleh Majelis Umum untuk masa jabatan dua tahun. Saat ini, anggota tidak tetap DK PBB adalah Aljazair, Ekuador, Guyana, Jepang, Malta, Mozambik, Korsel, Sierra Leone, Slovenia, dan Swiss.