Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Rekomendasi PBNU soal Pemilu 2024: NU Tak Tertarik Dukung Satu Nama atau Partai
19 September 2023 13:54 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
ADVERTISEMENT
Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) PBNU menelurkan sejumlah rekomendasi. Salah satunya rekomendasi untuk warga nahdliyin dalam menghadapi Pemilu 2024.
ADVERTISEMENT
Munas dan Konbes NU menggelar pembahasan yang terbagi ke dalam 6 komisi. Salah satunya komisi rekomendasi.
Hasil Komisi Rekomendasi, yakni NU tidak tertarik pada politik mendukung satu nama atau satu partai tertentu dalam Pemilu 2024.
"Inti rekomendasi kita adalah NU tidak tertarik untuk terlibat di dalam politik dukung mendukung, bukan politik untuk mendukung satu nama atau satu partai," kata Ketua Komisi Rekomendasi, KH Ulil Abshar Abdala, dalam konferensi pers di Asrama Haji, Jakarta Timur, Selasa (19/9).
Ulil menjelaskan, NU memiliki pedoman untuk melihat pada nilai yang dibawa untuk membangun bangsa. Jadi tidak ada keterikatan pada salah satu calon atau partai.
"NU berpolitik berdasarkan nilai. Bagi NU yang penting bukan siapa dan partai apa yang didukung tapi nilai apa yang hendak diperjuangkan," jelas dia.
ADVERTISEMENT
"Politik adalah harus didasarkan pada nilai kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan," tambah dia.
Untuk memudahkan bagi warga NU dalam bersikap di Pemilu 2024, Ulil mengatakan ada putusan Muktamar 1989 di Krapyak yang bisa jadi rujukan warga NU.
"Di dalam muktamar itu dirumuskan 9 pedoman berpolitik bagi warga NU," ucap dia.
Setiap pemilu, suara warga nahdliyin dinilai sangat penting bagi kemenangan satu calon. Mereka berlomba untuk menarik simpati warga NU.
Saat ini, Ketum PKB Muhaimin Iskandar jadi bacawapres Anies Baswedan. Cak Imin dinilai dekat dengan NU.
Namun, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf berkali-kali menegaskan tidak ada calon dari NU. NU secara lembaga tidak mendukung atau bahkan dekat dengan salah satu partai.