Relawan Menanti Komando Jokowi (1)
Akhir Juli 2021, Silfester Matunina bersama dua ketua kelompok relawan Jokowi menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Kepada para penyokongnya itu, Jokowi meminta bantuan vaksinasi untuk menekan laju kasus COVID-19 yang saat itu memasuki puncak gelombang kedua.
“Kami juga diminta bantuan untuk memberikan sembako dan obat-obatan ke masyarakat,” kata Silfester, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) kepada kumparan di Jakarta, Rabu (30/11).
Pertemuan berlangsung cair. Jokowi dan tiga pentolan relawannya membahas berbagai hal, termasuk isu 3 periode maupun perpanjangan masa jabatan. Silfester menyarankan Jokowi membantah rumor tersebut lantaran bertentangan dengan konstitusi.
“‘Lho, saya sudah bantah berkali-kali,” ucap Jokowi, seperti ditirukan Silfester.
Di tengah perbincangan, muncul bahasan mengenai para menteri dan kepala daerah yang bermanuver demi tiket Pilpres. Relawan meminta Jokowi menegur mereka karena manuver tersebut berpotensi mengganggu fokus kerja para pejabat itu hingga 2024. Namun, Jokowi mengatakan tak bisa melarang lantaran niat maju capres adalah hak tiap individu.
Pada kesempatan itu, Silfester mengusulkan sebuah acara akbar untuk mengumpulkan kelompok-kelompok relawan Jokowi. Dalam acara itu, Jokowi bisa memberikan pidato mengenai capaian serta kerja-kerja yang harus dilakukan relawan menuju Pilpres 2024.
Menurut Silfester, Jokowi setuju dengan usul itu, namun meminta agar acara jangan digelar pada 2021 karena pandemi COVID-19 yang masih gawat.
Silfester menyatakan, saat itu Jokowi menjawab, “Silakan bikin, tapi waktunya jangan sekarang. Tahun depan saja (2022). Kalau mau bikin deklarasi setia tegak lurus ke saya, Pancasila dan NKRI, silakan saja, monggo.”
Maka, dalam beberapa kesempatan saat relawan kembali bertemu Jokowi, Silfester terus mendorong digelarnya acara akbar tersebut. Tujuannya: untuk konsolidasi relawan.
Sampai akhirnya pada 29 Juli 2022, saat 30-an organ relawan bertemu Jokowi di Istana Bogor, sang Presiden merestui acara kumpul-kumpul relawan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.
Sejak saat itulah persiapan dimulai. Acara kumpul-kumpul relawan itu kemudian diberi nama “Nusantara Bersatu: Satu Komando untuk Indonesia”.
Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Utje Gustaf Patty, kepada kumparan mengatakan bahwa ketika itu Jokowi memanggil sejumlah relawannya.
“Pak Jokowi panggil kami untuk memberi tahu bahwa tahun depan ada resesi global. Pak Jokowi bilang relawan itu mata dan telinga, sehingga meminta [soal resesi] ini disampaikan ke masyarakat,” ujar Utje.
Namun, sambungnya, “Kami berpikir menyampaikan seperti itu tidak efektif, sehingga ada yang berinisiatif membuat suatu acara besar di mana Pak Jokowi menyampaikan langsung hal tersebut di kerumunan massa. Mulailah dari situ persiapan Nusantara Bersatu. Beliau (Jokowi) sebagai undangan.”
Selepas pertemuan akhir Juli 2022 itu, organ-organ relawan mulai membentuk kepanitiaan. Mereka mendapuk Ketum Kadin Arsjad Rasjid sebagai Ketua Steering Committee (SC) dan Stafsus Jokowi Aminuddin Ma’ruf selaku Ketua Organizing Committee (OC).
“Kami mencari orang yang kira-kira cukup dekat dengan beliau (Jokowi), yang bisa berkomunikasi dengan beliau setiap saat, tentang apa yang beliau mau sampaikan. Maka Amin Ma'ruf yang dipilih sebagai ketua panitia,” kata Utje.
Aminuddin bukan orang luar bagi mereka. Dia juga merupakan relawan Jokowi.
“Dia Ketua Samawi (Solidaritas Ulama Muda Jokowi),” kata Silfester yang menjadi anggota SC acara tersebut.
Aminuddin yang ditunjuk sebagai ketua panitia lantas berkonsolidasi dengan berbagai kelompok relawan Jokowi. Pada Oktober, ia mengumpulkan sekitar 25 kelompok relawan di restoran Batik Kuring, SCBD, Jakarta Selatan. Hadir antara lain Solmet, Bara JP, Projo, dan Pospera. Hadir pula Eko Sulistyo, relawan Jokowi yang kini menjabat Komisaris PLN.
“Kami sampaikan [kepada mereka] akan buat acara silaturahmi dengan Presiden untuk minta arahan presiden terkait tantangan ke depan—masalah IKN, G20, COVID-19, resesi. Intinya [supaya] setia tegak lurus ke Presiden. Jangan ada relawan yang dukung capres A, B, C,” ucap Silfester yang mengenal Jokowi sejak 2013.
Menanggapi niat itu, Sekjen Projo Handoko mempertanyakan urgensi acara Nusantara Bersatu. Terlebih, acara tersebut bakal digelar di GBK yang dianggap relawan “keramat” bagi kemenangan Jokowi dalam dua Pilpres—2014 dan 2019.
Panitia Nusantara Bersatu, menurut Projo, tak bisa menjawab pertanyaan itu.
“Tidak ada jawaban yang ajek, [padahal] kami perlu tahu urgensi acara tersebut,” kata Bendahara Umum Projo, Panel Barus, kepada kumparan, Selasa (29/11).
Alhasil, Projo memutuskan tak ikut acara Nusantara Bersatu. Projo memilih berkonsentrasi pada Musyawarah Rakyat yang sudah digelar di 8 dari 34 provinsi di Indonesia. Musra tersebut dilangsungkan untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat, termasuk terkait kriteria capres yang mereka inginkan. Hasil Musra nantikan akan diserahkan ke Jokowi.
“Kami fokus ke apa yang sedang kami kerjakan: Musra,” kata Panel.
Silfester tak menampik Projo mempertanyakan urgensi Nusantara Bersatu. Menurutnya, itu karena Projo memiliki agenda tersendiri.
“Projo hanya salah satu dari ribuan [relawan Jokowi],” ujar Silfester.
Berikutnya, usai pertemuan di Batik Kuring, sejumlah kelompok relawan kembali menemui Jokowi di Istana Bogor pada 5 November. Di situ, Silfester melaporkan kesiapan acara Nusantara Bersatu yang akan digelar 26 November.
Silfester juga sempat mengusulkan ke Jokowi untuk mendukung pasangan capres-cawapres yang mampu menyatukan berbagai kalangan.
“Saya ngomong ke Presiden, ‘Sudah, Prabowo-Ganjar saja biar satu putaran. Pusing kalau ribut-ribut.’ [Tapi Jokowi bilang] ‘Jangan dulu, koalisi partai belum sepakat, masih ke kiri ke kanan’,” kata Silfester.
Pada pertemuan itu, Projo juga melaporkan perkembangan Musra kepada Jokowi. Menurut Projo, Jokowi mendukung gelaran Musra ini.
Konsolidasi terakhir kelompok relawan dan panitia Nusantara Bersatu digelar Kamis, 17 November, di restoran Seribu Rasa, Gunawarman, Jakarta Selatan. Dari video yang kumparan dapatkan, tampak hadir di resto itu Arsjad Rasjid, Aminuddin Ma’ruf, dan pentolan relawan lainnya.
Tak disangka, lima hari sebelum hari H, gempa bumi melanda Cianjur, Jawa Barat. Projo mengusulkan agar acara diundur lantaran kondisi rakyat masih berduka. Namun kelompok relawan yang terlibat dalam kepanitiaan Nusantara Bersatu memutuskan untuk jalan terus, dengan menyisipkan agenda doa bersama dan penggalangan donasi di acara tersebut.
“Ini sudah dibayar. Karena melibatkan massa yang cukup besar, transport dan semua [akomodasi] sudah terbayar. Penundaan berarti membatalkan. Kalau batal, uang pasti tidak kembali. [Lantas] apa yang mau kami bawa ke Cianjur? Malah rugi dua kali,” kata Utje.
“Dengan perhitungan itu, [acara lanjut dan] kami lakukan doa bersama dan penggalangan dana, sehingga kami tetap dapat berperan dan membantu saudara-saudara yang sedang tertimpa musibah,” imbuhnya.
Acara pun digelar sesuai rencana. Panitia menyebut relawan yang hadir mencapai 150 ribu orang. Keberangkatan mereka diatur oleh masing-masing kelompok relawan.
“Yang mau hadir sebenarnya lebih dari [150 ribu] itu. Tapi ada penggembosan. Ada bus relawan yang enggak jemput. Ada PIC kami yang dimaki-maki,” kata Silfester.
Tak semua kelompok relawan Jokowi menghadiri acara Nusantara Bersatu. Mereka yang absen antara lain Projo (Pro Jokowi), Pospera (Posko Perjuangan Rakyat), dan JoMan (Jokowi Mania).
Projo fokus mengurus Musra; Pospera tengah menggelar Tao Toba Heritage Fest di Samosir, Sumatera Utara; dan JoMan memutuskan tak hadir meski sempat diundang.
“Kami diajak dua hari sebelum acara. Tetapi karena kami lihat ada beberapa kawan yang tidak hadir, dan karena itu bukan acara relawan, tapi acara staf ahlinya presiden, Aminuddin Ma’ruf,” kata Ketua JoMan, Immanuel Ebenezer.
JoMan menafsirkan Nusantara Bersatu bukan acara relawan berdasarkan ucapan Aminuddin sendiri.
“Beliau (Aminuddin) menyampaikan ke saya, ‘Presiden menitipkan agar relawan dilibatkan.’ Tapi yang dilibatkan beberapa relawan yang selama ini tidak terlalu terlihat,” kata Noel, sapaan Immanuel, kepada kumparan.
Kode ‘Rambut Putih’ Jokowi
Acara Nusantara Bersatu kemudian menjadi perbincangan luas lantaran Jokowi kembali melempar kode-kode terkait sosok capres 2024 di tengah lautan relawannya itu. Dia menyebut “pemimpin rambut putih adalah pemimpin yang memikirkan rakyat”.
“Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya cling, bersih, tidak ada kerutan, hati-hati. Lihat juga rambutnya. Kalau rambutnya putih semua, wah, mikir rakyat ini,” kata Jokowi disambut sorakan relawan.
Pernyataan implisit Jokowi itu lantas dikait-kaitkan dengan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang memiliki ciri khas rambut putih. Terlebih, Jokowi pun sebelumnya pernah melemparkan kode yang juga ditafsirkan sebagai dukungan ke Ganjar. Tepatnya pada Rakernas Projo di Magelang, 21 Mei 2022.
“Urusan politik? Ojo kesusu sik—jangan tergesa-gesa. Meskipun… meskipun… mungkin yang kita dukung ada di sini,” kata Jokowi di acara yang dihadiri Ganjar tersebut.
Jokowi tampak santai meski kalimat “pemimpin rambut putih”-nya menimbulkan berbagai spekulasi. Ia tak menarik ucapannya, malah memperkuatnya tiga hari kemudian.
“Ditafsirkan apa pun silakan. Tapi memang, orang bekerja kalau sungguh-sungguh, kerja keras, pasti akan memengaruhi fisiknya, termasuk rambut. Karena mikirnya sangat keras untuk rakyat, maka bisa saja rambutnya jadi putih. Seperti Hatta Rajasa, Ganjar Pranowo, termasuk Pak Prabowo Subianto, rambutnya juga agak putih,” ujar Jokowi usai Temu Akbar Pasukan Merah di Pontianak, Kalimantan Barat, 29 November.
Ganjar dan Prabowo yang disebut Jokowi berambut putih lalu merespons pada kesempatan terpisah dengan cara berkelakar.
“Ini, ada rambut putihnya dikit,” kata Prabowo sambil menunjuk kepalanya yang agak berambut putih di bagian kanan, usai rapat dengan Komisi I di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/11).
Sementara Ganjar justru mengunggah fotonya yang—tak seperti biasa—berambut hitam di akun Instagramnya disertai caption, “Cukur.. Kamu punya tips merawat wajah & rambut?”
Soal rambut putih ini, Silfester dan Utje menyatakan ucapan Jokowi tersebut keluar secara spontan dan merupakan cara sang Presiden memecah suasana. Mereka menegaskan, hal itu sama sekali bukan pesanan relawan—walau memang mayoritas relawan menginginkan Ganjar sebagai penerus Jokowi.
Peneliti SMRC Saidiman Ahmad menilai kode “rambut putih” yang dilontarkan Jokowi begitu eksplisit dan jelas-jelas ditujukan kepada Ganjar. Bagi Saidiman, kode tersebut menandakan perbincangan di internal PDIP mengenai sosok capres yang akan diusung di Pilpres 2024 telah mengerucut.
“Saya tidak bisa membayangkan Pak Jokowi sebagai kader PDIP melakukan hal seperti itu kalau tidak melihat di internal PDIP suara mereka semakin bulat kepada calon tertentu,” kata Saidiman.
Sementara Direktur Eksekutif Voxpol, Pangi Syarwi Chaniago, memandang acara Nusantara Bersatu menjadi cara Jokowi memberi tekanan kepada PDIP agar menetapkan Ganjar sebagai capres, bukan Puan Maharani.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu menegaskan partainya tidak bisa ditekan-tekan oleh siapa pun, dan penetapan capres merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP.
“PDIP itu partai yang sudah teruji dalam sejarah perjuangan politiknya, apalagi Bu Mega. Jadi kalau ada yang coba-coba bermanuver melakukan tekanan, sudahlah, akhiri saja,” kata Masinton.
Pangi berpendapat, sikap Jokowi yang melempar kode ke capres tertentu kuranglah tepat.
“Jokowi terlalu cepat [menunjukkan dukungan]. Mestinya Presiden harus menunjukkan netralitas, kecuali misalnya calon presiden sudah dideklarasikan [parpol], bolehlah Pak Jokowi berpihak,” ucap Pangi.
Pangi pun khawatir kehadiran Jokowi di acara-acara relawan disusupi kepentingan tertentu yang melanggar konstitusi, semisal terkait niat terselubung mengusung Jokowi 3 periode.
“Khawatirnya masih ada jebakan Batman yang dipersiapkan untuk Presiden, misalnya di [kalangan] relawan itu kan masih ada energi 3 periode,” ujarnya.
Upaya promosi 3 periode memang tampak di acara Nusantara Bersatu. Sejumlah relawan membawa spanduk dan meneriakkan ‘Jokowi 3 Periode’ di tengah acara.
Silfester menyatakan sudah melarang para relawan membawa spanduk. Namun, menurutnya, “Namanya relawan, masih banyak yang lolos. Tapi kami di situ enggak ada deklarasi 3 periode. Itu hanya segelintir teman relawan yang genit.”
Ketua Umum Bara JP Utje Gustaf mengaku spanduk 3 periode berasal dari kelompok relawannya.
“Kami curi momentum, nakal-nakal sedikit. Karena kebetulan kami tidak berambut putih dan tidak keriput, maka kami harus bikin sesuatu yang menarik perhatian,” kata Utje, santai.
PDIP Kembali Berang
Kumpul-kumpul akbar relawan Jokowi di GBK mengundang komentar miring PDIP. Partai besutan Megawati itu mempertanyakan urgensi konsolidasi relawan di tengah kondisi bangsa yang tengah berduka karena gempa Cianjur.
Masinton menyatakan relawan sedianya muncul ketika calon yang mereka dukung masih bisa maju dalam pencalonan presiden 2024. Padahal, Jokowi sudah menjelang masa akhir jabatan 2 periode.
“Kalau saat ini relawan masih menciptakan fatamorgana seperti Pilkada 2012 dan Pilpres 2014-2019 lalu, yang kami pertanyakan: urgensi dan relevansinya apa? Kalau dia mau konsolidasi, berhimpun, melakukan dukungan politik, [harusnya] setelah partai politik mengumumkan capres dan cawapres serta didaftarkan ke KPU,” kata Masinton kepada kumparan, Jumat (2/12).
Legislator PDIP itu melihat adanya pergeseran makna relawan di acara Nusantara Bersatu. Pergeseran ini khususnya terjadi di kalangan elite relawan yang di antaranya menjabat sebagai komisaris BUMN.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, sebelumnya mengatakan terdapat dua komisaris BUMN yang terlibat di acara Nusantara Bersatu. Deddy tak menyebut kedua nama itu, namun dari penelusuran kumparan, terdapat dua relawan Jokowi yang notabene komisaris BUMN dan terlihat di acara Nusantara Bersatu. Mereka adalah Komisaris PLN Eko Sulistyo, dan Komisaris PGN Paiman Raharjo yang juga Ketua Sedulur Jokowi.
Masinton pun mengisyaratkan elite relawan Jokowi kini punya niat tersembunyi dengan memobilisasi massa di acara Nusantara bersatu.
“Bukan lagi semangat volunter, tapi berselancar politik dengan mendompleng Pak Jokowi.”
“Kalau dilihat, rata-rata elite relawan yang terlibat dalam kegiatan mobilisasi itu punya posisi di BUMN, bahkan ada Kepala BP2MI [Benny Rhamdani],” kata Masinton.
Masinton menduga acara Nusantara Bersatu di GBK memakan biaya ratusan miliar rupiah, yang di dalamnya termasuk untuk memobilisasi massa dengan cara manipulatif.
“Sekarang era terbuka. Siapa terima apa, enggak sesuai dengan iming-imingnya. [Dijanjikan] acara doa, ternyata beda,” kata Masinton.
Ketua JoMan Immanuel Ebenezer sependapat. Menurutnya, sumber dana acara sebesar itu tak mungkin jika tak ada campur tangan kekuasaan.
“Bisa memobilisasi ratusan ribu orang bukan finansial yang cuma sekocek gaji komisaris. Pasti itu ada campur tangan elite atau pengusaha yang dekat dengan kekuasaan,” jelasnya.
Namun, Silfester membantah acara akbar relawan itu menelan biaya ratusan miliar. Meski tak menyebut angka pasti, menurutnya biaya acara tersebut tak sampai puluhan miliar, dengan sumber dana berasal dari iuran para relawan.
Silfester juga membantah adanya manipulasi undangan terhadap para relawan yang hadir. Namun, ia tak menampik ada kelompok relawan yang memberi uang saku ke massa yang didatangkan.
“Panitia enggak menjanjikan [sesuatu ke relawan]. Mereka bukan massa bayaran. Tapi dari masing-masing organ kan ada yang jadi komisaris, pengusaha, [punya] duit lumayan, kasihlah ke orang-orangnya. Enggak masalah asalkan uang itu bukan hasil korupsi,” kata Silfester.
Terpenting, ujarnya, acara Nusantara Bersatu tidak melanggar hukum dan berjalan dengan aman. Ia pun heran dengan protes keras PDIP terhadap mereka.
“Ini acara relawan yang notabene rakyat bertemu presiden, silaturahmi, kenapa harus dibatasi? Toh kami tidak melanggar UU, tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma, tidak melanggar etika,” kata dia.
