Rencana Pemakaman Kenegaraan Eks PM Jepang Shinzo Abe Picu Protes

Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Foto: Yuya Shino/REUTERS

Pemerintah Jepang mengumumkan pada Jumat (22/7/2022), pihaknya akan mengadakan pemakaman kenegaraan bagi mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe. Keputusan itu memicu protes.

Abe dibunuh tepat dua pekan lalu saat berkampanye. Pemakamannya diadakan segera setelah insiden yang mengejutkan itu. Namun, kabinet akan memberikan pemakaman kenegaraan pula pada 27 September mendatang.

Jepang akan mengundang pejabat asing dan pemimpin negara yang menjalin hubungan diplomatik dengannya. Prosesi itu akan berlangsung di Nippon Budokan di Tokyo. Lokasi tersebut telah menjadi tuan rumah konser dan acara olahraga bergengsi.

Nippon Budokan terakhir kali digunakan untuk pemakaman kenegaraan bagi seorang perdana menteri pada 1967.

Suasana tempat mendiang mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe disemayamkan di kuil Zojoji, Tokyo, Jepang, Selasa (12/7/2022). Foto: Issei Kato/REUTERS

Sekretaris Kabinet Jepang, Hirokazu Matsuno, menjelaskan keputusan itu. Menurut Matsuno, Abe sudah sepantasnya mendapatkan pemakaman kenegaraan berkat pencapaiannya.

Pemimpin terlama itu menjabat selama lebih dari delapan tahun dalam dua periode. Abe merupakan sosok berpengaruh di Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa bahkan setelah dia meninggalkan jabatannya.

"Kami membuat keputusan ini, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, karena rekor Abe sebagai perdana menteri terlama. Dia menggunakan keterampilan kepemimpinan yang berbeda dari yang lain dan memikul tanggung jawab berat untuk menangani sejumlah masalah domestik dan internasional yang serius," jelas Matsuno, dikutip dari Reuters, Jumat (22/7/2022).

Warga berkumpul untuk memberikan karangan bunga kepada mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di kuil Zojoji, Tokyo, Jepang, Selasa (12/7/2022). Foto: Kim Kyung-Hoon/REUTERS

Pemakaman itu akan dibiayai sepenuhnya oleh dana negara. Matsuno menerangkan, pendanaan kemungkinan akan diambil dari cadangan anggaran.

Sejak 1967, pemakaman kenegaraan dibiayai bersama oleh negara dan LDP. Rencana tersebut lantas menghadapi berbagai penolakan. Masyarakat telah meletuskan protes di jalanan maupun media sosial.

Sekitar 200 orang menggelar demonstrasi di dekat kantor PM di Tokyo. Hingga 50 aktivis kemudian mendesak pengadilan untuk mengeluarkan perintah penghentian pemakaman tersebut.

Partai-partai oposisi turut mempertanyakan pengeluaran uang publik untuk acara seorang pemimpin politik. Jajak pendapat menunjukkan, 49 persen orang mendukung usulan pemakaman tersebut.

Pemerintah Jepang mengatakan, acara itu tidak ditujukan untuk mendorong agenda politik. Namun, sebagian warga mengeluh, pemerintah tengah berupaya melanggengkan warisan Abe.

Anggota parlemen berdoa ke arah kendaraan yang membawa jenazah mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, di depan Gedung Diet Nasional Jepang setelah pemakaman di Tokyo, Jepang, Selasa (12/7/2022). Foto: Kim Kyung-Hoon/REUTERS

Abe adalah politikus paling terkenal di Jepang. Dia mempertahankan tempat yang menonjol dalam kehidupan publik bahkan setelah kepergiannya pada 2020.

Tetapi, Abe juga merupakan seorang tokoh pemecah belah. Dia telah menghadapi tuduhan kronisme dan dikritik karena pandangan nasionalisnya.

Warga kemudian membandingkan rencana pemakaman itu dengan tanggapan pemerintah terhadap pandemi COVID-19. Pekan ini, kasus infeksi corona telah melonjak hingga menyentuh rekor terbaru di Jepang.

"Mengingat mereka tidak melakukan apa-apa tentang pandemi, bagaimana bisa mereka memutuskan [pemakaman] ini dengan begitu cepat?" cuit seorang warga di Twitter.

"Ambil uang yang akan Anda gunakan untuk pemakaman dan lakukan sesuatu untuk atasi virus corona," imbuhnya.