Rencana Trump Rebut Gaza Sangat Memihak Israel dan Abai Hak Rakyat Palestina

Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjalan masuk bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setibanya di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (4/2/2025). Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan rencana kontroversial untuk merebut Gaza dan mengubahnya menjadi “Riviera-nya Timur Tengah” dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Rabu (5/2).

Pernyataan ini langsung memicu kecaman luas, termasuk dari para pengamat dan pejabat internasional yang menilai rencana itu mengabaikan hak rakyat Palestina.

Padahal, beberapa hari lalu Trump sempat mendorong negara-negara tetangga Palestina seperti Mesir dan Suriah untuk menampung korban Gaza.

Merespons rencana mengejutkan Trump, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebutnya sebagai bentuk penghapusan hak Palestina atas Gaza dan berpotensi melanggar hukum internasional.

Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juhana dalam program DipTalk kumparan. Foto: Dicky Adam Sidiq/kumparan

Ia menilai proposal ini bukan sekadar rencana pembangunan ulang Gaza, melainkan bentuk paksaan agar rakyat Palestina meninggalkan wilayah mereka.

Dengan mengosongkan Gaza, Israel bisa memperluas pemukiman dan menghilangkan kendali Hamas.

“Jika ini terjadi, bukan tidak mungkin Israel akan membuka pemukiman baru bagi warganya di Gaza. Tanah Palestina pun akan semakin hilang,” tambahnya.

Dari sisi hukum, Hikmahanto menegaskan bahwa rencana ini bisa dikategorikan sebagai penghapusan etnis (ethnic cleansing) karena melibatkan pemindahan paksa penduduk.

“Pemerintah Indonesia dan masyarakat harus menentang rencana ini. Rakyat Palestina berjuang untuk mendapatkan kembali tanahnya, sedangkan proposal Trump justru berlawanan dengan perjuangan itu,” tegasnya.

Dikecam AS hingga Timur Tengah

Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan keterangan pers usai melaksanakan pertemuan di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (4/2/2025). Foto: Jim Watson/AFP

Di AS, rencana Trump dikritik keras oleh sejumlah politikus.

Senator Demokrat Chris Murphy menyebut ide tersebut “benar-benar gila”, sementara anggota Kongres Demokrat Jake Auchincloss menilainya “ceroboh dan tidak masuk akal”.

Mantan anggota Kongres Republik, Justin Amash, yang keluarganya diusir dari Palestina pada 1948, mengaku terkejut dan mengecam keras proposal ini.

“Jika AS mengerahkan pasukan untuk memaksa Muslim dan Kristen—seperti sepupu-sepupu saya—keluar dari Gaza, maka AS tidak hanya akan terjebak dalam pendudukan sembrono lainnya, tetapi juga akan bersalah atas kejahatan pembersihan etnis,” kata Amash.

Sementara Arab Saudi menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk pengusiran warga Palestina dan menegaskan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa pembentukan negara Palestina.

Hamas juga mengecam rencana Trump sebagai “pengusiran paksa” yang bertentangan dengan hak rakyat Palestina.

Utusan Palestina untuk PBB meminta komunitas internasional untuk menghormati keinginan rakyat Palestina untuk tetap tinggal di tanah mereka.