Reshuffle Kabinet Dinilai Tepat Dilakukan di 2021, Jangan Sekadar Tambal Sulam

Presiden Joko Widodo saat sidang kabinet paripurna perdana di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Foto: Dok. Lukas-Biro Pers Sekretariat Presiden

Wacana reshuffle kabinet Presiden Jokowi terus bergulir. Meski belum diketahui pasti kapan reshuffle akan diumumkan.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, Jokowi merupakan kepala negara yang tak alergi dengan reshuffle. Jokowi dinilai relatif sering melakukan perombakan kabinet daripada kepala negara sebelumnya.

"Kalau kita melihat rekam jejak Pak Jokowi dalam melakukan reshuffle itu relatif sering dibanding dengan beberapa presiden sebelumnya. Jadi Pak Presiden Jokowi figur presiden yang tidak alergi dengan reshuffle," kata Burhanudin dalam diskusi virtual, Sabtu (24/4).

Menurutnya, tahun 2021 merupakan waktu yang tepat bagi Jokowi untuk kembali melakukan reshuffle. Sebab, menteri baru membutuhkan waktu untuk beradaptasi.

Suasana sidang kabinet paripurna perdana di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

"Jadi ini kesempatan terakhir menurut saya kalau ingin melakukan reshuffle. Jangan sekadar tambal sulam untuk menutupi perubahan nomenklatur tadi. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan apakah ada menterinya yang punya masalah terkait integritas, kapasitas, kompetensi, itu sekalian saja dilakukan reshuffle sekarang ini," ujarnya.

"Mumpung masih ada waktu 3 tahun sebelum 2024 dan karenanya mau tidak mau harus komunikasi dengan parpol, karena parpol bagaimana pun punya kontribusi besar untuk memastikan presiden bisa menjalankan agendanya di pemerintahan dan saat yang sama bisa soft landing di 2024," jelas dia.

Burhanuddin berpandangan terjadi trial and error dalam kabinet Jokowi di periode keduanya karena pandemi corona. Sehingga, Jokowi harus mengambil langkah lain.

Presiden Joko Widodo saat sidang kabinet paripurna perdana di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Foto: Dok. Rusman-Biro Pers Sekretariat Presiden

"Tapi saya melihat ada trial and error dan itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan terbaru yaitu COVID-19. COVID-19 itu, kan, muncul awal tahun 2020 ketika presiden Jokowi merumuskan kabinet jilid kedua. Itu belum ada COVID. Jadi situasi COVID membuat seorang presiden harus mengambil langkah yang tentu saja tidak bisa menyenangkan semua pihak," jelas dia.

Dengan adanya Kementerian Investasi, kata dia, Jokowi berharap agar ekonomi kembali bangkit dibarengi dengan penurunan kasus corona.

"Soal ekonomi itu bagaimana pun presiden perlu quick wins. Sejauh ini kita lihat meskipun penurunan COVID sudah terjadi, tetapi secara ekonomi ekspektasi untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang cepat itu belum diterima, belum didapatkan, terutama kuartal kedua minusnya 5,32 persen. Akhir tahun 2020 ada kontraksi turun meskipun tetap minus 2,19 persen," tutup dia.