Respons Airlangga soal Petisi Bulaksumur yang Sebut Jokowi Menyimpang

Penyerahan bantuan pangan oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, pada Jumat (19/1). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, merespons Petisi Bulaksumur yang digaungkan akademisi UGM. Mereka mengkritik Presiden Jokowi karena dianggap telah menyimpang dari prinsip demokrasi.

Airlangga menyebut, kritikan apabila dilontarkan hanya dari satu atau dua orang menurutnya itu hal yang biasa.

“Itu kan kemarin beberapa orang menggunakan kampus Bulaksumur untuk membuat press release ada yang dari Bulaksumur, ada yang dari luar. Jadi biasa-biasa saja, dalam politik kan ada pilihan,” kata Airlangga kepada wartawan di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (2/2).

Airlangga menyebut, demokrasi di Indonesia justru mendapat apresiasi karena dapat menyelenggarakan Pemilu secara tertib.

“Demokrasi setiap 5 tahunan dan Indonesia diapresiasi karena Indonesia satu, yang pasti Pemilu setiap lima tahunan dan Pemilu lima tahunan itu membuat Indonesia menjadi negara demokrasi paling tertib di ASEAN,” ujarnya.

Petisi Bulaksumur

Civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni menyampaikan Petisi Bulak Sumur di Balairung UGM, Rabu (31/1/2024). Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni menyampaikan Petisi Bulaksumur. Petisi tersebut dibacakan Prof Koentjoro mewakili sivitas akademika UGM di Balairung UGM, Sleman, DIY, Rabu (31/1).

Dalam petisi tersebut dijelaskan, civitas akademika UGM prihatin terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang telah menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial.

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM)," kata Prof Koentjoro membacakan petisi.

"Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi," lanjut Guru Besar Fakultas Psikologi UGM itu.

Petisi tersebut juga mengingatkan Jokowi, sebagai alumni UGM harusnya dia berpegang pada jati diri UGM yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan memperkuat demokratisasi.

Prof Koentjoro juga menyanyikan lirik Himne UGM untuk mengingatkan Jokowi. "Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada," kata Prof Koentjoro.

Civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni menyampaikan Petisi Bulak Sumur di Balairung UGM, Rabu (31/1/2024). Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

"Bagi kami almamater ku berjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti ‘tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara …." kata Prof Koentjoro menyanyikan lagu Himne UGM bersama para Guru Besar lainnya.

Jokowi dinilai tidak mengamalkan dharma bhakti almamaternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya.

"Tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila," tegasnya.

Dengan petisi ini, civitas akademika UGM meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden Joko Widodo, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.