Respons Gerindra soal Luhut Minta Prabowo Tak Ajak Orang Toxic ke Pemerintahan

5 Mei 2024 14:35 WIB
·
waktu baca 2 menit
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri 'Silaturahmi Halal Bihalal dan Syukuran Abituren Akabri 1971-1975 tahun 2024' di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Sabtu (4/5/2024). Foto: Tim Media Prabowo Subianto
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri 'Silaturahmi Halal Bihalal dan Syukuran Abituren Akabri 1971-1975 tahun 2024' di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Sabtu (4/5/2024). Foto: Tim Media Prabowo Subianto
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Gerindra menanggapi pernyataan dari Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto. Luhut menyarankan agar Prabowo tidak membawa orang toxic ke dalam kabinet.
ADVERTISEMENT
Waketum Gerindra Habiburokhman mengatakan, jangan sampai ada pihak yang memecah belah antara relawan dengan Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.
Ia menegaskan baik relawan maupun TKN mempunyai kedudukan yang sama dan tidak bisa dipisahkan.
"Jangan ada pihak-pihak yang memecah belah relawan dengan Tim Kampanye Nasional. Jangan dibeda-beda kan antara Relawan dan TKN. Relawan adalah bagian integral dari Tim Kampanye Prabowo Gibran," kata Habiburokhman dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (5/5).
Anggota DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman dalam diskusi “Evaluasi Publik dan Isu-isu Nasional Dalam 100 Hari Jokowi-Amin”. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Anggota Komisi III DPR RI ini menuturkan, kebijakan Prabowo-Gibran sejak awal adalah menyatukan relawan dan unsur parpol dalam TKN.
"Makanya ada Komando Golf yang khusus membidangi relawan. Semua relawan Pak Jokowi dan relawan Prabowo Gibran terdaftar dan terkoordinasi di Komando Golf (bidang Relawan) yang di komandani oleh saudara Haris Rusli Moty dibantu oleh saudara Immanuel Ebenezer dkk," jelas dia.
ADVERTISEMENT
Legislator asal dapil Jakarta Timur ini mengatakan, semua unsur TKN baik parpol maupun relawan, bergerak secara swadaya dan swadana menjalankan tugas masing-masing selama masa kampanye. Mereka juga tidak pernah meminta fasilitas dari TKN.
Ketua TKN Prabowo-Gibran Rosan Roeslani menghadiri Halalbihalal TKN Fanta, Rabu (1/5/2024). Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan
Lebih jauh, Habiburokhman menekankan semangat Prabowo adalah untuk merangkul sebanyak mungkin elemen bangsa. Ia menilai, pernyataan Luhut soal orang toxic adalah orang yang tidak berkontribusi dalam kemenangan Prabowo-Gibran, namun tiba-tiba muncul meminta jabatan.
"Jangan dikotori gaya berpolitik toxic dan memecah belah, ada yang entah di mana waktu Pilpres tapi saat ini kemudian serasa paling pahlawan serta mengeklaim kerja kerja relawan dengan tujuan minta jabatan tertentu di pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya," kata Habiburokhman.
"Inilah termasuk toxic yang sesungguhnya yang mungkin dimaksud oleh Pak Luhut," tutup dia.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat menghadiri pelantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO
Sebelumnya Luhut mengatakan, pemerintah Jokowi-Ma'ruf sedang melakukan transformasi digital dan akan segera meluncurkan government technology (Govtech) alias super apps pemerintah yang akan mengintegrasikan seluruh sistem data.
ADVERTISEMENT
Integrasi ini, kata Luhut, akan meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem pemerintahan. Bahkan, bisa berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Oleh sebab itu, ia menyarankan kepada Prabowo-Gibran yang akan meneruskan Jokowi-Ma'ruf agar tidak membawa orang toxic dalam pemerintahan mereka.
"Kepada Presiden terpilih juga, saya katakan jangan membawa orang-orang toxic ke dalam pemerintahan Anda, karena itu akan sangat merugikan kita," tegasnya saat Jakarta Futures Forum, Jumat (3/5).
Luhut menilai, Prabowo akan melanjutkan transformasi ini dengan lebih baik. Dengan transparansi yang lebih baik diharapkan bisa menurunkan kasus korupsi di pemerintahan.