Respons JK soal Polisi Minta Rektor Kampus Apresiasi Jokowi

Jusuf Kalla saat dijumpai di rumahnya di Brawijaya, Jaksel, Rabu (7/2/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengomentari kabar polisi meminta video rektor untuk mengapresiasi pemerintahan Presiden Joko Widodo di tengah-tengah ramainya gelombang kritik menjelang pencoblosan Pemilu 2024.

Bagi JK, pembuatan video itu tidak perlu dinilai. Sebab menurutnya video itu banyak yang dipotong.

"Saya kira tidak perlu dinilai itu, kalau saya baca dari berita Anda ya, bahwa ada seorang rektor yang didatangi yang hanya wawancara sesuatu, kemudian wawancaranya dipotong-potong menjadi kalimat yang mengatakan bahwa pemerintah itu berjalan baik itu aja yang dimuat dan tanpa izin. Jadi prosesnya salah," terang JK, Rabu (7/2).

"Tapi apa pun upaya hati nurani ada di pihak para guru besar itu," terang JK kepada wartawan di rumahnya," tambahnya.

Meski begitu, JK mengatakan tidak perlu ada polisi yang dihukum karena video tersebut lantaran hanya tersisa seminggu sebelum pencoblosan.

"Seminggu ini tidak bisa lagi ganti-mengganti," singkatnya.

Sebelumnya Rektor Universitas Soegijapranata (Unika) Kota Semarang, Ferdinandus Hindarto, menceritakan bahwa pada Jumat (2/2) ia dihubungi oleh polisi dari Polrestabes Semarang yang kemudian memintanya membuat video apresiasi terhadap Presiden Jokowi.

"Menghubungi, menyatakan dari Polrestabes Semarang, saya jawab 'Ada apa?' lalu beliau meminta pernyataan video itu," kata Ferdinandus saat konpers pada Selasa (6/2).

"Kemudian saya mengatakan 'Mohon maaf Bapak, kami memilih untuk tidak membuat itu'," ujar Ferdinandus.

Cawapres 03 Mahfud MD pun mengaku menerima laporan dari sejumlah rektor, mereka disuruh untuk membuat pernyataan Presiden Joko Widodo baik. Hal ini menyusul banyaknya kampus yang membuat pernyataan sikap dan mengkritisi ketidaknetralan Jokowi di pilpres.