Respons Mahfud MD soal PPATK Ungkap Temuan Uang Kejahatan Rp 1 T Masuk ke Parpol

Menko Polhukam yang juga Ketua Komite TPPU Mahfud MD bersama Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bersiap mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (29/3/2023). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

PPATK mengungkapkan adanya teman uang sebesar Rp 1 triliun yang mengalir ke partai politik. Uang itu disebut berasal dari tindak kejahatan untuk kepentingan Pemilu 2024. Hal ini pertama kali disampaikan PPATK pada awal Januari 2023 lalu.

Terkait hal itu, Menko Polhukam Mahfud MD telah mengetahui hasil temuan PPATK itu. Ia pun menyerahkan sepenuhnya proses kepada PPATK.

"Yang meriksa, kan, bukan kami," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/8).

Namun, Mahfud memastikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan PPATK terkait hal itu.

"Ya, pasti lah," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yusiavandana mengatakan pihaknya bersama KPU dan Bawaslu menemukan ada dana sebesar Rp 1 triliun yang masuk ke partai politik.

"Dari PPATK fokusnya adalah kalau bicara kontestasi politik menggunakan uang sudah pasti pertanyaannya adalah sumbernya dari mana, sifat uangnya itu apa, sumbernya internal atau eksternal, sifatnya itu legal atau ilegal," kata Ivan dalam Forum Diskusi Sentra Gakkumdu dengan tajuk 'Wujudkan Pemilu Bersih' yang digelar Selasa (8/8).

Ivan mengatakan, pihaknya menemukan uang sebesar Rp 1 triliun yang merupakan yang kejahatan yang masuk ke partai politik.

"Belum lama ini kita ramai dengan ini, ini pada saat kami melakukan diskusi dengan KPU dan Bawaslu. Jadi seluruh industri berkumpul di Hotel Sultan lalu salah satu temuan PPATK yang sudah ditemukan beberapa waktu yang lalu ada Rp 1 triliun uang kejahatan yang masuk ke partai politik," ungkapnya.

PPATK Duga Sumber Uang dari Kejahatan Lingkungan

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Rapat Koordinasi PPATK Tahun 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, (19/1/2023). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Dana tersebut berasal dari kegiatan kejahatan lingkungan (Green Financial Crimes) yang diduga digunakan untuk persiapan pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono dalam paparannya di Rapat Koordinasi Tahunan 2023 PPATK di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (19/1).

“Nilai transaksinya luar biasa itu, senilai Rp 1 triliun di satu kasus. Dan itu alirannya ke mana? Ada yang ke anggota partai politik. Ini bahwa sudah mulai dari sekarang persiapan dalam rangka 2024 itu sudah terjadi,” ungkap Danang.

Di kesempatan yang sama, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, membenarkan adanya dana triliunan yang masuk untuk pendanaan kegiatan politik.

“Ya dalam beberapa kasus lama memang kita melihat ada sumber-sumber yang berasal dari aktivitas pembalakan liar, illegal mining, kemudian illegal logging seperti yang saya sampaikan, illegal fishing. Yang lari kebanyakan kepentingan, termasuk juga untuk pendanaan terkait dengan politik,” jelas Ivan saat dijumpai usai rapat tahunan tersebut.

PPATK menyebutkan dana tersebut terungkap usai PPATK melakukan riset persiapan pemilu. Ada yang berasal dari 2 dan 3 tahun lalu.