Respons Pimpinan Komisi I soal Perwira Tinggi TNI Aktif Rangkap Jabatan Sipil

Direktur Utama Bulog, Novi Helmy di Kantor Kementerian Pertanian, Minggu (9/2/2025). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

Penunjukan Mayjen TNI Helmy Novi Prasetya menjadi Direktur Utama Bulog menuai sorotan publik. Pemicunya, Helmy merupakan perwira tinggi TNI aktif.

Ketika ditunjuk dan dilantik jadi Dirut Bulog, Helmy juga menjabat Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI.

Namun, Helmy dimutasi pada Senin (10/2). Dia didapuk menjadi Danjen Akademi TNI. Pangkatnya naik menjadi bintang tiga atau Letnan Jenderal.

Jika merujuk UU TNI Nomor 34 Tahun 2004, diatur prajurit aktif dilarang menduduki jabatan sipil. Aturan itu tertera dalam Pasal 47 ayat 1 dan 2.

Berikut bunyinya:

Ayat 1

Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Ayat 2

Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional dan Mahkamah Agung.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono. Foto: Haya Syahira/kumparan

Respons Komisi I DPR

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono merespons soal rangkap jabatan prajurit aktif TNI. Ia menilai, tidak ada masalah jika Pati TNI dipercaya untuk rangkap jabatan.

"Prajurit TNI apalagi telah mencapai pangkat Pati, adalah yang terlatih untuk tangguh dan mampu mengemban tugas dimanapun ditempatkan," kata Dave kepada wartawan, Selasa (11/2).

Politikus Golkar ini menyebut, Pati TNI wajib melaksanakan tugas dengan baik dan menyukseskan program pemerintah.

"Sehingga wajib menjalankan penugasan dengan baik dalam mensukseskan seluruh program-program dan target pemerintah," kata Dave.

Penjelasan TNI

Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto mengatakan, penunjukan Novi Helmy sebagai Dirut Bulog merupakan bagian kerja sama strategis antara TNI dan BUMN yang didasarkan pada Nota Kesepahaman (MoU) kedua institusi.

"Penugasan ini dilakukan atas permintaan dari Kementerian BUMN, yang melihat bahwa Mayjen TNI Novi Helmy memiliki pengalaman dan jaringan luas hingga ke tingkat Babinsa, yang tentunya dapat mendukung penguatan program ketahanan pangan nasional," kata Hariyanto.

Hariyanto menuturkan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah menyetujui permintaan tersebut setelah mempertimbangkan aspek strategis dan kontribusi yang dapat diberikan Novi Helmy di Bulog.

Hariyanto memastikan setiap kebijakan yang melibatkan prajurit aktif, akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.