Respons TWC soal PKL Candi Borobudur Mengadu ke LBH Yogyakarta

Ilustrasi Candi Borobudur. Foto: Andras Jancsik/Getty Images

Para pedagang kaki lima (PKL) Borobudur yang tergabung dalam Paguyuban Sentra Kerajinan Makanan Borobudur (SKMB) mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta (LBH Yogya) di Kotagede, Kota Yogyakarta, Selasa (6/8).

Para pedagang ke LBH Yogya lantaran tak mendapat lapak relokasi dari PT Taman Wisata Candi (TWC).

Terkait hal itu, Corporate Secretary PT TWC Ryan Sakti mengatakan pihaknya membangun Kampung Seni Borobudur di Dusun Kujon sebagai pusat pengembangan dan ruang ekspresi budaya lokal, ekonomi kreatif dan UMKM lokal dengan menjalin komunikasi.

"Pada proses ini kami telah secara aktif melibatkan berbagai elemen stakeholders, termasuk Forkompinda Kabupaten Magelang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat serta perwakilan pelaku usaha di wilayah Borobudur," kata Ryan dalam keterangan tertulisnya.

"Kami berharap terus memperoleh dukungan dari berbagai pihak hingga nantinya seluruh ekosistem Kampung Seni Borobudur terbentuk dengan saling memberikan manfaat," jelasnya.

Awal Masalah

Para pedagang kaki lima (PKL) Borobudur yang tergabung dalam Paguyuban Sentra Kerajinan Makanan Borobudur (SKMB) mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta (LBH Yogya) di Kotagede, Kota Yogyakarta, Selasa (6/8/2024). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Sebelumnya, PKL Borobudur yang berjualan di zona II Candi Borobudur mengadu ke LBH Yogya. Mereka mengaku belum mendapatkan tempat relokasi dari PT Taman Wisata Candi.

Para pedagang yang terdiri dari tujuh paguyuban harus pindah sesuai arahan UNESCO agar zona II Candi Borobudur bebas dari aktivitas komersil apa pun. Singkat cerita tujuh paguyuban itu bergabung dalam satu forum.

"Tadinya tujuh itu (paguyuban) bersatu menjadi Forum Pedagang Borobudur Bersatu. Dari situ kita merasa tidak nyaman (di forum), yang kedua kita (SKMB) sudah berdiri sendiri sebagai paguyuban dan mempunyai legalitas yang jelas," kata Sekretaris SKMB Dwias Panghegar ditemui di kantor LBH, Selasa (6/8).

"Kita sudah lama berdiri selama 24 tahun. Dan kita ingin bahwa paguyuban itu diakui dan bersamaan hukum di mata lembaga seperti TWC," tambahnya.

Lanjut Dwias, setelah paguyubannya keluar dari forum tersebut mereka merasa aksesnya ditutup. Termasuk mereka tak mendapat tempat direlokasi sementara maupun relokasi utama di Pasar Seni Kujon.

"Kita inginnya yang satu adalah intinya kita ingin Paguyuban Sentra Kerajinan Makanan Borobudur itu mendapat lapak sementara dan lapak Pasar Seni Kujon yang jadi tempat relokasi zona II itu tanpa di bawah kelompok mana pun. Langsung dari TWC," katanya.

Lanjutnya tuntutan ini sudah disampaikan ke pihak yang terkait. Namun, mereka tetap diminta untuk bergabung ke Forum Pedagang Bersatu dahulu agar bisa mendapatkan lapak. Mereka mengaku sudah audiensi tetapi tak ada jawaban yang memuaskan.

"Belum diakomodir untuk mendapat lapak di Pasar Seni Kujon," katanya.

Ilustrasi pedagang asongan. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

"Mereka (TWC) beralasan itu yang pertama berhubungan atau berkomunikasi itu dengan paguyuban tersebut (Forum Pedagang Bersatu). Padahal ini tidak tentang siapa yang duluan. Di situ ada hak kami, hak-hak pedagang yang harus sama rata," jelasnya.

Sejak Mei mereka memutuskan berjualan di trotoar karena tak mendapat akomodir di pasar relokasi sementara. Selain itu, banyak pedagang yang memilih banting setir pekerjaan lain untuk menyambung hidup seperti jadi ojek, mengasong, hingga jualan keliling.

Beberapa pedagang yang tergabung di SKMB juga ada yang memutuskan menyeberang karena takut tak mendapatkan lapak.

"Kami ingin berdiri sendiri di bawah TWC kita tetap bersama-sama ada 340-an (pedagang) masih pingin TWC memberikan haknya kepada SKMB," katanya.

Dia menjelaskan produk yang dijual oleh pedagang di Paguyuban SKMB adalah hasil dari warga Borobudur.

"Ada batik, kerajinan, gelang, kalung, sama makanan oleh-oleh seperti itu. Iya lokal dari sekitar," jelasnya.