RI Dorong Negara Pesisir Samudera Hindia Perkuat Sistem Peringatan Dini Tsunami
PerbesarADVERTISEMENT
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengatakan negara-negara pesisir Samudra Hindia harus terus meningkatkan dan memperkuat sistem mitigasi dan peringatan dini tsunami.
ADVERTISEMENT
Dwikorita yang sejak tahun 2019 terpilih sebagai Ketua Koordinasi Antar Pemerintah untuk Sistem Peringatan Dini dan Mitigasi Tsunami di Samudra Hindia (Inter-governmental Coordination Group on Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System-ICG IOTWMS) ini menyebut, hal tersebut sangat penting guna mereduksi risiko bencana tsunami, utamanya meminimalisir jumlah korban.
Hal ini disampaikan Dwikorita dalam Steering Group Meeting selama ICG/IOTWMS di Hyderabad, India pada 5-7 Februari 2024.
Dwikorita menyebut, Samudra Hindia merupakan salah satu wilayah di dunia yang sangat rawan tsunami karena terdiri dari dua zona subduksi yang dapat menyebabkan tsunami di seluruh samudra.
"Maka dari itu, ancaman tersebut harus diantisipasi dengan membangun kapasitas seluruh negara anggota agar dapat merespons Peringatan Dini Tsunami secara cepat, tepat dan akurat. Utamanya dalam peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat, serta peningkatan keterjangkauan informasi kepada masyarakat," kata Dwikorita dalam keterangannya, Sabtu (10/2).
ADVERTISEMENT
BMKG menuturkan, salah satu cara untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman tsunami yakni dengan membentuk tsunami ready community.
Tsunami ready community adalah program peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman tsunami berbasis pada 12 indikator aspek penilaian potensi bahaya (assessment), kesiapsiagaan (preparedness) dan respons yang telah ditetapkan UNESCO-IOC.
"Saat ini telah terdapat 12 Komunitas Tsunami Ready di Samudera Hindia yang diakui Unesco, di mana 10 di antaranya merupakan Komunitas Tsunami Ready dari Indonesia, dan 2 komunitas lainnya dari India. Saya berharap jumlahnya akan semakin bertambah dari negara-negara lain," ujarnya.
Dwikorita menuturkan, ICG/IOTWMS yang dipimpinnya, secara aktif memberikan pendampingan kepada seluruh negara yang memiliki potensi tsunami di Samudra Hindia untuk membangun dan meningkatkan sistem peringatan dini dan mitigasi tsunami di negaranya.
ADVERTISEMENT
"Oman, Seychelles dan Timor Leste adalah contoh dari negara yang mendapatkan dampingan penguatan kapasitas melalui training tsunami ready," ucap dia.
Peristiwa tsunami Aceh, tsunami Palu serta tsunami Selat Sunda menunjukkan bahwa selain membangun sistem peringatan dini yang cepat, tepat dan akurat, juga dibutuhkan kesiapan masyarakat dalam merespons peringatan dini tersebut.
"Maka dari itu, BMKG terus gencar mengkampanyekan “Early Warning, Early Action” guna semakin meminimalisir risiko yang mungkin ditimbulkan," ucap Dwikorita.
Tak hanya itu, dalam Steering Group Meeting dibahas berbagai capaian dan rencana aksi untuk memperkuat sistem mitigasi dan peringatan dini tsunami di Samudra Hindia.
Dwikorita menambahkan, sejalan dengan mandat Sekjen PBB, 100% komunitas rawan rsunami harus siap dan diperkuat dengan peringatan dini yang andal utamanya dikembangkan teknologi untuk memberikan peringatan dini tsunami non-seismik.
ADVERTISEMENT
"Saat ini banyak negara di dunia masih belum terlindungi dengan Peringatan Dini Tsunami non-seismik, karena memang belum ditemukan teknologi yang mumpuni dan benar-benar sudah teruji untuk non-seismik tsunami," kata Dwikorita.
Akan tetapi, karena keterbatasan teknologi untuk mitigasi dan peringatan dini tsunami, kearifan lokal dan kapasitas komunitas masyarakat pantai rawan tsunami harus terus ditingkatkan dan diperkuat melalui program tsunami ready (UNESCO), Destana (Desa Siaga Bencana) dan Katana (Keluarga Siaga Bencana) yang dicanangkan Pemerintah Indonesia (BNPB).
Selain itu, dalam acara ini dibahas pentingnya penguatan kapasitas negara-negara anggota ICG/IOTWMS serta penerapan program dan aksi tsunami ready untuk infrastruktur kritis dan pertukaran data monitoring untuk peringatan dini.