RI Pilih Tolak di Voting PBB soal Debat Pelanggaran HAM China Terhadap Uighur

6 Oktober 2022 22:53 WIB
·
waktu baca 2 menit
Voting resolusi Dewan Keamanan PBB. Foto: AP Photo/Bebeto Matthews
zoom-in-whitePerbesar
Voting resolusi Dewan Keamanan PBB. Foto: AP Photo/Bebeto Matthews
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Dewan HAM PBB pada Kamis (6/10) menggelar voting untuk mendebat terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan China terhadap etnis Uighur dan minoritas lainnya.
ADVERTISEMENT
Hasil dari voting itu yakni Dewan HAM PBB tidak bisa mendebat masalah dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang. Tercatat 19 negara memutuskan untuk menolak, 17 setuju dan 11 abstain.
Indonesia bersama dengan Qatar dan Pakisan satu suara bersama dengan China yang menyatakan masalah dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang tidak perlu diperdebatkan karena tidak ada bukti cukup.
Voting Dewan HAM PBB soal debat dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang. Foto: Twitter/@UN_HRC
Dikutip dari Reuters, Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris merupakan negara yang menginisiasi agar Dewan HAM PBB menggelar voting itu.
"Ini adalah bencana. Ini benar-benar mengecewakan," kata Presiden Kongres Uighur Dunia, Dolkun Isa.
Isa merupakan salah satu saksi bisu betapa mengerikan situasi di Xinjiang. Ibunya meninggal di sebuah kamp dan dua saudara lelakinya hilang.
"Kami tidak akan pernah menyerah tetapi kami sangat kecewa dengan reaksi negara-negara Muslim," kata dia.
ADVERTISEMENT
Duta Besar China untuk PBB Chen Xu sebelumnya memperingatkan debat itu akan menciptakan jalan pintas berbahaya. Sebab, PBB dan negara lain bisa memeriksa catatan hak asasi manusia negara lain dengan leluasa.
"Hari ini China menjadi target. Besok negara berkembang lainnya akan menjadi target," kata Chen Xu.
Kamp penjara Uighur di Dabancheng, Xinjiang. Foto: Reuters/ Thomas Peter
Sebelum voting, berbagai kelompok HAM di dunia menuduh Beijing melakukan pelanggaran terhadap Muslim Uighur dan minoritas lain di Xinjiang. Amerika Serikat menuduh China melakukan genosida.
Namun Beijing menyangkal segala pelanggaran dan menyatakan mereka siap untuk bertarung jika tindakan diambil terhadapnya.
Peristiwa tersebut menimbulkan dilema politik bagi banyak negara berkembang di Dewan HAM PBB karena enggan menentang China karena takut membahayakan investasi China.