RI Pinjam USD 4 M dari Bank Dunia untuk Alkes Dokter Spesialis

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/5/2024). Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaksanakan rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI pada Rabu (3/7). Dalam rapat tersebut, disebutkan bahwa Indonesia meminjam miliaran dolar AS untuk membeli alat kesehatan (alkes).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa masalah distribusi alkes untuk dokter spesialis tidak pernah berubah sejak era Orde Baru.

"Padahal jenis epidemiologis di penduduk kita sudah berbeda. Dulu banyaknya ibu dan anak, makanya spesialis anak dan obgyn harus ada. Tapi sekarang di beberapa puskesmas di Jakarta, populasi lansia sudah lebih banyak daripada balita. Artinya, dokter-dokter untuk lansia diperlukan karena penyakitnya berbeda," jelas Budi dalam rapat.

"Butuhnya bukan obgyn atau spesialis anak lagi, tapi spesialis penyakit dalam, spesialis hematologi. Penyakit yang paling banyak menyerang sekarang adalah jantung, stroke, dan saraf. Jadi ini juga nanti kita akan rapikan," sambungnya.

Budi melanjutkan bahwa 38 persen RSUD di 514 kabupaten/kota tidak lengkap, bahkan lebih parah di daerah yang masuk golongan Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK).

"Di kota-kota DTPK, kondisinya lebih parah lagi, 63 persen tidak lengkap. Setelah 80 tahun Indonesia merdeka, kebutuhan ini belum terpenuhi," tutur Budi.

USD 4 Miliar

Budi mengungkapkan bahwa Indonesia telah mendapat pinjaman dari Bank Dunia sebesar USD 4 miliar.

"'Nanti saya spesialis nggak bisa kerja, alatnya nggak disediain negara.' Jadi, untuk menutup lingkaran setannya, kita sediakan dulu alat-alatnya. Pinjaman ini sudah disetujui oleh Bank Dunia pada Desember 2023 sebesar USD 4 miliar, dan kita akan distribusikan ke 10 ribu puskesmas, 85 ribu pustu (puskesmas pembantu), dan 514 kabupaten/kota untuk lima layanan utama," kata Budi.

Budi menyatakan bahwa pemerataan tersebut ditargetkan selesai pada 2027, dengan fokus pada lima spesialis yang memiliki kasus kematian tertinggi di Indonesia.

"Nomor satu adalah stroke, dengan kematian 300.000 per tahun. Nomor dua jantung, 250.000 per tahun. Nomor tiga kanker, 234.000 per tahun. Kemudian ginjal, cuci darah ini sekitar hampir 200.000 per tahun, dan kelima ibu dan anak karena meskipun kematiannya agak rendah, masih 100.000-an. Tapi ini masa depan kita," ujar Budi.